Berita Kota Padang


Keterangan Saldi Isra Terhadap MK

Kota Padang | Jumat, 08/03/2013 06:26 WIB | Zulfikar Efendi

SuaraKampus.com-Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra berikan keterangan atas perkara Nomor 103-111/PUU-X/2012. Terkait sidang uji materi Undang-undang No 12 tahun 2012 terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) secara teleconference dari Padang, Kamis (07/03).

 

Saldi Isra mengatakan pengujian materi terkait badan hukum pendidikan kali ini bukan yang pertama. "UU No 12 tahun 2012 bukanlah yang pertama diuji Mahkamah Konstitusi, melainkan yang ke tiga setelah UU No 20 tahun 2003 dan undang-undang No 9 tahun 2009," ujar Saldi

 

Menurut saldi tidak ada salahnya pembentukan undang-undang baru. "Sebenarnya, pembentukan undang-undang baru itu tidak salah. Kalau subtansi sebelumnya bertentangan dengan konstitusi/UUD 1945. Jika tidak bertentangan, maka hanya akan menghidupkan kembali barang haram dalam undang-undang baru," tambah Saldi

 

Saldi mengasumsikan bahwa pola PTN tidak ada bedanya dengan badan hukum pendidikan yang pernah diatur dalam UU No 9 tahun 2009. "Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) itu subtansinya sama, hanya nama dan istilah berbeda. Dalam istilah minang hal ini disebut Batuka Baruak jo Cigak (Berganti beruk dengan kera), yaitu hanya melepaskan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan kepada badan hukum dengan pola otonomi pengelolaan," ucapnya

 

Pembuatan undang-undang baru, menurut Saldi perlu adanya rambu-rambu dalam membuat dan merumuskan undang-undang tersebut. Sebagaimana halnya yang telah dimuat dalam putusan perkara Nomor 21/PUU-IV/2006, yang membahas tentang: Aspek fungsi, aspek filosofis, aspek pengaturan mengenai badan hukum pendidikan serta aspek aspirasi masyarakat.

 

Jika hal ini kembali dijadikan patokan dalam uji materi UU No 12 tahun 2012, Saldi mengatakan itu amat sangat menyimpang. "Menghadirkan kembali konsep badan hukum pendidikan melalui pola Perguruan Tinggi Negeri (PTN) badan hukum dalam UU No 12/2012 patut dipandang sebagai bentuk pembangkangan terhadap lembaga peradilan. Sebab, pembuat undang-undang berupaya menghidupkan kembali norma yang sudah dinyatakan inkonsional lewat proses uji materi di Mahkamah Konstitusi," ungkap Saldi, Kamis (07/03).



Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini!

Nama : (*required)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*required)

Komentar : (*required)

Security Code:  



• Berita Terkait