Berita Jakarta Pusat


Masyarakat Datangi DPR RI Minta Kejelasan Program BPJS

Program BPJS Belum Tersosialisasi Dengan Baik

Jakarta Pusat | Kamis, 16/01/2014 23:00 WIB | Andika Adi Saputra

Ilustrasi kantor DPR RI


Suarakampus.com-Puluhan masyarakat dan pasien kanker naungan Yayasan Pelayan Kasih Cencer Care, datangi Gedung DPR RI menuntut kejelasan pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), terkait pelaksanaan program BPJS. Kamis {16/01) Jl. Jend. Gatot Soebroto Jakarta Pusat.
Kedatangan masyarakat ini langsung disambut Ketua DPR Marzuki Ali, beserta anggota Komisi IX, turut hadir Dirut  BPJS, Fahmi Idris. 
Marzuki Ali mengakui program baru BPJS memang rentan masalah, ditambah dengan undang-undang BPJS belum disosialisasikan dengan baik. "Program ini kan baru, setiap program baru pasti menuai masalah, bukan hanya di Jakarta saja di daerahpun menghadapi masalah yang sama.," ujarnya kepada pasien dan masyarakat di Ruang Rapat Pimpinan Gedung Nusantara III lantai tiga.
Menurutnya, tugas DPR selaku pengawas kelancaran Undang-Undang  membantu masyarakat untuk mendapatkan jaminam kesahatan. Dengan ada program ini, masyarakat bisa berobat dimana saja. "Seluruh masyarakat bisa mendapatkan jaminan kesehatan. 
Sebab peserta BPJS terdiri dari semua kalangan dimana masyarakat yang kaya membantu masyarakat yang miskin," ungkap Ali.
Sementara itu, Dirut BPJS Fahmi Idris menjelaskan, Peserta BPJS adalah  seluruh masyarakat Indonesia, namun masih ada beberapa daerah belum masuk data BPJS."Salah satu daerah yang belum terintegritas adalah Depok." ungkap Fahmi. 
Fahmi berjanji semua kasus yang terjadi akan segera di tindak lanjuti dalam beberapa waktu kedepan. "BPJS menyediakan pengaduan masyarakat dengann kontak 500400 atau juga bisa langsung mendatangi posko utama di Kantor Pusat Cempaka Putih, dan kantor BPJS di. Daerah-daerah.
 
Salah seorang masyarakat Yati merasa bingung dengan program BPJS tersebut, pasalnya Yati sebelumnya berobat dengan tunjangan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamsesda) namun setelah ada BPJS Jamsesda Yati tidak berlaku lagi.
"Dulu biaya berobatnya ditanggung oleh Jamkesda, namun setelah ada BPJS, jaminan sebelumnya tidak berlaku lagi, sekarangpun saya belum memiliki kartu BPJS," ujarnya.
Pasien kanker Payudara ini mengaku tidak tau mau berobat kemana."Saya gak punya uang, saya tidak tau mau berobat kemana," keluh Yati.

Suarakampus.com-Puluhan masyarakat dan pasien kanker naungan Yayasan Pelayan Kasih Cencer Care, datangi Gedung DPR RI menuntut kejelasan pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), terkait pelaksanaan program BPJS. Kamis (16/01) Jl. Jend. Gatot Soebroto Jakarta Pusat.


Kedatangan masyarakat ini langsung disambut Ketua DPR Marzuki Ali, beserta anggota Komisi IX, turut hadir Dirut  BPJS, Fahmi Idris. Marzuki Ali mengakui program baru BPJS memang rentan masalah, ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang belum disosialisasikan dengan baik. "Program ini kan baru, setiap program baru pasti menuai masalah, bukan hanya di Jakarta di daerahpun menghadapi masalah yang sama," ujarnya kepada pasien dan masyarakat di Ruang Rapat Pimpinan Gedung Nusantara III.


Menurutnya, tugas DPR selaku pengawas kelancaran Undang-Undang  dan membantu masyarakat untuk mendapatkan kejelasan. Dengan ada program ini, masyarakat bisa berobat dimana saja. "Seluruh masyarakat bisa mendapatkan jaminan kesehatan ini. Sebab peserta BPJS terdiri dari semua kalangan dimana masyarakat yang kaya membantu masyarakat yang miskin," ungkap Ali.


Sementara itu, Dirut BPJS Fahmi Idris menjelaskan, Peserta BPJS adalah  seluruh masyarakat Indonesia, namun masih ada beberapa daerah belum masuk data BPJS."Salah satu daerah yang belum terintegritas adalah Depok." ungkap Fahmi.


Fahmi berjanji, semua permasalahan yang terjadi akan segera ditindak lanjuti dalam beberapa waktu ke depan. "BPJS menyediakan pengaduan masyarakat, masyarakat bisa menghubungi 500400 atau langsung mendatangi posko utama di Kantor Pusat Cempaka Putih, dan kantor BPJS di Daerah-daerah," himbau Fahmi.


Salah seorang masyarakat Yati merasa bingung dengan program BPJS tersebut, pasalnya Yati sebelumnya bisa berobat dengan tunjangan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) namun setelah ada BPJS Jamkesda Yati tidak berlaku lagi.


"Dulu biaya berobatnya ditanggung oleh Jamkesda, namun setelah ada BPJS, jaminan sebelumnya tidak berlaku lagi, sekarangpun saya belum memiliki kartu BPJS," ujarnya.


Pasien kanker Payudara ini mengaku tidak tau mau berobat kemana."Saya gak punya uang, saya tidak tau mau berobat kemana," keluh Yati. (FIQ)



Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini!

Nama : (*required)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*required)

Komentar : (*required)

Security Code:  



• Berita Terkait