Berita Nasional


Munir Straat di Den Haag

Apresiasi Belanda terhadap aktivis HAM Munir

Nasional | Senin, 04/04/2011 17:16 WIB | Rara Handayani

Munir Said Thalib

Den Haag- Wali Kota Denhaag, Jozias van Aartsen, yang akan membuat Jalan Munir (Munir Straat) di kota yang terletak di Belanda tersebut. Pembuatan Jalan Munir itu sebagai bentuk penghormatan terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh Munir untuk memajukan hak asasi manusia selama ini.

 

Menurut Jozias, sebagai sosok pejuang Hak Asasi Manusia pria kelahiran Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1965 memang patut dianugerahi penghargaan dengan pembuatan jalan itu. Kepergiannya meninggalkan seorang istri bernama Suciwati dan dua orang anak bernama Sultan Alief Allende dan Diva masih menjadi tanda tanya. Jozias pun sangat menyayangkan pemerintah Indonesia yang kurang serius menggali peristiwa kematian Munir yang dibunuh. Munir tewas dalam perjalanan dari Jakarta menuju Belanda pada September 2004 silam. Dia diduga diracun saat berada di pesawat Garuda Indonesia.

 

Ini bukan hal pertama seperti yang disiarkan Radio Nederland, peristiwa pemberian nama jalan kepada orang Indonesia di kota-kota Belanda juga pernah dilakukan sebelumnya antara lain untuk tokoh R.A. Kartini, Sutan Syahrir, dan Muhammad Hatta. Radio Nederland, Munir merupakan orang Indonesia keempat yang namanya diabadikan menjadi nama jalan di Belanda.

 

Selama hidupnya, Munir telah menerima beberapa penghargaan seperti Right Livelihood (2000) yang merupakan penghargaan pengabdian bidang kemajuan HAM, penghargaan Maandanjeet Singh Prize UNESCO (2000). Munir juga mendapat pengakuan sebagai salah satu pemimpin politik Asia pada milenium baru oleh Majalah Asiaweek tahun 1999.

 

Seperti dilansir okezone.com, Rabu (23/3/2011), aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Alm Munir akhirnya secara resmi diabadikan dan dijadikan nama jalan di Den Haag Belanda. Munirstraat nama jalan yang diabadikan untuk mengenang jasa jasa Alm Munir oleh pemerintah Belanda. Ironi memang, disaat pemerintah Indonesia tidak mampu mengusut tuntas kasus siapa dalang di balik pembunuhan aktivis HAM Munir, negara lain malah memberikan apresiasi. Munir dibunuh dalam pesawat Garuda ketika melakukan perjalanan dari Indonesia menuju Belanda.

 

Pembuatan Munirstraat merupakan penepatan janji pemerintah kota Den Haag, Belanda, kepada Suciwati untuk mengabadikan suaminya, aktivis Hak Asasi Manusia (Alm) Munir menjadi nama Jalan Munir atau Munirstraat di kota tersebut. Ini disambut baik rekan-rekan Munir semasa hidupnya di Jakarta.

 

Bagi mereka, janji itu merupakan satu apresiasi dan pengakuan penting terhadap komitmen dan perjuangan Munir dalam menegakkan HAM di Indonesia. Sesuatu yang ironisnya justru tidak pernah diperolehnya dari pemerintah dimana dia bekerja.

 

Ketua SETARA Institute Hendardi, salah satu teman dekat Munir, menuturkan bagaimana proses hukum pembunuhan Munir yang tak kunjung tuntas hingga kini. Padahal yang berjanji sudah sekaliber Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menyebut kasus ini sebagai “the test of our history”.

“Pemberian nama jalan ini apresiasi tapi juga ironis karena datang dari luar negeri. Sementara di dalam negeri, kasusnya tidak diselesaikan bukan semata-mata soal hukum tapi lebih karena politik,” ujarnya seperti dilaporan okezone.com, Rabu (30/3/2011).

Hendardi menjelaskan, baik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla maupun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono takut mengungkap kasus Munir. Karena itu, dia pesimistis apresiasi pemerintah Den Haag akan dijadikan momentum oleh pemerintah untuk kembali melanjutkan pengusutan kasus tersebut.

“Belum ada yang berani membongkar kasus dia secara sungguh-sungguh. Bukan kasus Munir saja tapi juga kasus HAM yang lain. Ini ironi yang menyedihkan,” ujarnya. “Selama pemerintahan SBY, dia sendiri waktu membentuk Tim Pencari Fakta Munir, pernah menjanjikan bahwa negara tidak boleh kalah dengan kekerasan, menjanjikan mengumumkan laporan TPF kepada publik, tapi sampai hari ini juga dibuka pun enggak, enggak pernah diumumkan. Ada keengganan politik menyelesaikan kasus ini.”

Walau begitu, Hendardi berharap, penghargaan pemerintah Den Haag bisa dimanfaatkan publik untuk mendesak lebih kuat agar pemerintah menyelesaikan kasus Munir.

Saat ditanya apakah kebijakan pemerintah kota Den Haag sebagai sindiran kepada pemerintahan Yudhoyono, Hendardi mengatakan sebagai negara demokratis, Belanda pasti tidak memiliki cara pandang politik yang sinis seperti itu.

“Tapi dengan jujur bahwa dia melihat sosok Munir memang pahlawan yang perlu diapresiasi. Kalau merasa tersindir ya selesaikan kasusnya. Dengan apresiasi ini kita malu juga sebenarnya bahwa kasusnya belum selesai,” katanya.



Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini!

Nama : (*required)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*required)

Komentar : (*required)

Security Code:  



• Berita Terkait