Berita Kota Padang


KI Lahir Dari Perjuangan Reformasi

Kota Padang | Senin, 08/06/2015 19:14 WIB | Elvi Safri dinyyati Rahmatika

keterbukaaan informasi

Suarakampus.com- Keterbukaan informasi lahir dari butir perjuangan mahasiswa terkait momentum tahun 1998 tentang keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi mendorong terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Demikian disampaikan Ketua Komisi Informasi  Provinsi Sumatera Barat (KI Prov. Sumbar), Syamsul Rizal, S.E, Senin (08/06).

 

"Pasca reformasi semua informasi harus dibuka, kecuali beberapa informasi yang tidak boleh dibuka, sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada,” ujar Syamsul dalam sambutannya sekaligus membuka acara Focus Group Discussion (FGD) di Andalusia Conference Room Universitas Putra Indonesia (UPI) YPTK Padang.



Lanjut Syamsul,  KI Prov. Sumbar lahir tahun 2014 dan menjadi provinsi ke-26 yang memiliki KI. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat seluruh provinsi di Indonesia memiliki Komisi Informasi," terangnya.



Menurut Syamsul, sangat disayangkan jika yang diperjuangkan di masa lalu tidak bisa dioptimalkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.  Terutama dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan yang baik.



“Keterbukaan informasi mampu mendorong penyelenggara negara bekerja lebih baik. Serta mahasiswa dan pers mahasiswa mempunyai peran vital mengawal penyelenggaraan tersebut," tegasnya.



“Ini menjadi kekuatan untuk mendesak badan publik dalam memberikan transparansi akan informasi,” tambah Syamsul.



Kegiatan tersebut bertemakan "Keterbukaan Informasi, Mahasiswa dan Masyarakat Informasi”. Diikuti oleh Badan Eksekutif Masyarakat (BEM) dan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) se-Sumbar, bekerjasama dengan Asosiasi Pers Mahasiswa (ASPEM) Sumbar.



Sementara Sucy Delyarahmi, Ketua ASPEM Sumbar menyampaikan kegelisahannya yang notaben mahasiswa. Tidak mengenal undang-undang No. 14 Tahun 2008 terkait keterbukaan informasi.



“Untuk melaksanakan peranan pers mahasiswa dalam memberikan informasi terkait keberadaan undang-undang keterbukaan informasi," jelasnya.



Menanggapi apa yang disampaikan oleh KI Prov. Sumbar dan Ketua ASPEM. Ketua BEM UPI Padang, Haris mengatakan meskipun kita memperoleh kemerdekaan informasi, mampu mencontohkannya. “Adanya gerakan mahasiswa terkait keterbukaan informasi. Misalnya terkait akan pemilihan kepala daerah,” jelasnya. (KIM)



Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini!

Nama : (*required)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*required)

Komentar : (*required)

Security Code:  



• Berita Terkait