Berita -


Press Release: ASPEM Kecam Tindakan Represif Polresta Medan

- | Selasa, 16/05/2017 18:34 WIB | Redaksi

ASPEM

Suarakampus.com- Puluhan tahun kekuasaan orde baru telah mengekang kebebasan pers Indonesia. Hal ini menyebabkan pemerintah menjadi lembaga tanpa kendali. Dampaknya terlihat pada banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Besar harapan masyarakat Indonesia terhadap kebebasan pers saat reformasi melepaskan dukungan kebebasan pers dari kekangan pemerintah. Hampir dua dekade bangsa Indonesia pasca reformasi, namun permasalahan terhadap kebebasan pers belum sepenuhnya terlepas dari intimidasi pemerintah.

 

Selama perjalanan bangsa Indonesaia menyuarakan kebebasan pers di Indonesia, pers telah berkembang pesat di bumi pertiwi ini, ditandai dengan bermunculan media cetak bahkan elektronik bak jamur pada musim hujan. Untuk menjaga marwah kebebasan pers agar tidak ternodai oleh intimidasi dan bahkan tindakan kesewenang-wenangan pers itu sendiri. Kegiatan pers Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam UU ini, yang dimaksud dengan pers yaitu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

 

Disamping pers profesional, juga berkembang pers mahasiswa yang juga melakukan kegiatan jurnalistik seperti pers profesional. Pers mahasiswa dalam perjalanannya mengarungi kegiatan jurnalistik banyak mendapatkan intimidasi dari pimpinan kampus dan bahkan aparat penegak hukum. Belakangan ini banyak kasus-kasus yang menimpa pers mahasiswa seperti kasus pembredelan LPM Lentera Universitas Kristen Satya Wacana dua tahun lalu, dan kasus penangkapan dua orang anggota Pers mahasiswa LPM BOM Institut Teknologi Medan oleh aparat kepolisian Polrestabes Kota Medan saat peliputan unjuk rasa yang terjadi baru-baru ini.

 

Kasus yang menimpa dua orang anggota pers mahasiswa yang terjadi di Kota Medan ini merupakan kabar duka bagi semua pers mahasiswa yang ada di negara ini. Bentuk dukungan terhadap kasus yang menimpa anggota LPM BOM datang dari Asosiasi Pers Mahasiwa (ASPEM) Sumatera Barat berupa kecaman terhadap tindakan represif yang dilakukan oleh aparat polresta Kota Medan.

 

Memang secara tegas UU nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak memberikan pengaturan secara tegas terhadap perlindungan terhadap pers mahasiswa. Namun bukan berarti aparat kepolisian dapat melakukan tindakan represif seperti yang dilakukan kepada anggota LPM BOM.

 

Perlu digarisbawahi, tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kota Medan merupakan bentuk tamparan terhadap demokrasi bangsa ini dengan membatasi kebebasan berekspresi. Dimana kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 28F UUD 1945.

 

Pasal 28F ini mengizinkan warga negara Indonesia untuk menyampaikan gagasannya sekaligus memperoleh informasi. Dalam konstitusi dijelaskan, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

 

Selain itu, Pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, memberikan hak yang sama kepada warga negara Indonesia untuk mengeluarkan pikiran secara bebas, sekaligus memperoleh perlindungan hukum. Setahun berlakunya aturan tersebut, pemerintah menyetujui UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang melindungi hak tiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi menggunakan media apapun.

 

Berdasarkan legitimasi yang diuraikan diatas, sudah jelas hitam diatas putih terhadap hak warga negara dalam memperoleh dan bahkan menyampaikan informasi. Oleh sebab itu, kami mengecam tindakan represif polresta kota Medan yang menangkap dua orang pers mahasiswa LPM BOM, serta menuntut kepada :
1. Kepolisian Polrestabes Kota Medan untuk segera membebaskan anggota LPM BOM, serta diminta untuk meminta maaf kepada LPM BOM melalui konferensi pers dan berjanji tidak melakukan tindakan seperti itu lagi dikemudian hari.
2. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk menindaklanjuti dan memberikan perlindungan terhadap warga negara yang menyampaian pendapat dan memberikan informasi yang merupakan hak asasi manusia.
3. Dewan pers untuk memberikan bentuk jaminan perlindungan hukum terhadap pers mahasiswa dalam menjalankan kegiatan jurnalistik baik dilingkungan kampus maupun luar kampus.



Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini!

Nama : (*required)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*required)

Komentar : (*required)

Security Code: