Berita Kota Padang


Pengemudi Angkot Padang vs Online Kembali Memanas

Angkot Kota Padang vs Go-car di Kampus II UIN IB

Kota Padang | Rabu, 20/12/2017 08:40 WIB | Alif (Mg)

Suarakampus.com-Pengemudi transportsi online go-car penuhi pekarangan kampus II UIN IB Padang selasa (19/12) waktu setempat. Keributan ini diduga terjadi karena selisih paham antara pengemudi transportasi online go-car dengan angkutan kota (Angkot) di Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang.


Ketua pengemudi Angkot Toad mengatakan, sebelum beroperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 108/2017 manajemen go-car harus bekerja sama dengan badan hukum yang telah ditetapkan. “Jadi pengemudi ­online yang sekarang ini belum terealisasikan bersamaan dengan peraturan Permenhub N 108/2017 tersebut,” ujar Toad.


Lanjut Toad, peratuan yang belum dipenuhi oleh pihak go-car tersebut adalah penyebab terjadinya keributan. “Untuk itu kami memberhentikan lima go-car yang lewat dikawasan kampus II UIN IB , atas periaku kami tersebut membuat pengemudi go-car tidak senang dan menelpon teman se-profesinya,” tambah toad.


Salah seorang pengemudi go-car tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, ini adalah tindakan yang menghakimi pengemudi online. “Kita sama sama mencari nafkah jadi tolong saling toleransi jangan menentukan tempat mangkal sesuka hati,” ungkapnya.


Pihak kepolisian Kuranji melalui Perwira Al Masri mengatakan, akan menindak lanjuti peristiwa ini sesuai dengan proses hukum yang berlaku. “Kami tidak akan segan membawanya kekantor,” tegas perwira polisi tersebut.


Berikut ini kesembilan aturan baru dalam Permenhub No 108/2017:

  1. Argometer taksi: besaran tarif sesuai yang tercantum pada argometer
  2. Tarif: penetapan tarif dilakukan berdasarkan kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi. Pedomannya adalah tarif atas dan bawah yang ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atas usulan dari Kepala BPTJ atau Gubernur sesuai kewenangannya
  3. Wilayah operasi: beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atau Kepala BPTJ atau Gubernur
  4. Kuota: kuota kebutuhan kendaraan ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atau Kepala BPTJ atau Gubernur
  5. Jumlah kendaraan: minimal lima kendaraan. Untuk perorangan yang memiliki kurang dari lima kendaraan dapat berhimpun di badan hukum berbentuk koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan taksi daring
  6. Bukti kepemilikan kendaraan bermotor: BPKB atau STNK atas nama badan hukum/atas nama perorangan badan hukum berbentuk koperasi
  7. Domisili tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB): taksi daring menggunakan TNKB sesuai wilayah operasi yang ditetapkan
  8. Sertifikat registrasi uji tipe (SRUT): persyaratan permohonan izin bagi kendaraan bermotor baru harus melampirkan salinan SRUT kendaraan bermotor
  9. Peran aplikator: perusahaan aplikasi di bidang transportasi dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum



Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini!

Nama : (*required)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*required)

Komentar : (*required)

Security Code:  



• Berita Terkait