Berita Nasional


Polisi Menganut Budaya Militer

Reformasi Kepolisian Jilid II: Mensipilkan Kepolisian

Nasional | Sabtu, 21/01/2012 23:11 WIB | Arjuna Nusantara

Suarakampus.com—“Polisi butuh reformasi jilid II. Polisi menjadi aparat sipil penegak hukum. Termasuk  memilih Kapolri dari non kepolisian. Bisa saja Polisi diambil dari orang sipil dengan wakilnya dari polisi professional,” ujar Todung Mulya Lubis, advokat senior,  saat ditemui suarakampus.com di lobi hotel Pangeran Padang, Jumat (20/1).

 

 Setelah polisi disipilkan, kepolisian bisa berada di bawah salah instansi pemerintah seperti Menteri Dalam Negeri atau Komnas HAM. Masa Belanda, polisi berada di bawah Menteri Dalam Negeri.

 

Dulu, polisi bagian dari ABRI. Setelah dipisahkan dari TNI, “Mereka mendapat kekuasaan yang begitu besar. Tapi akuntabilitas dan transparansinya masih belum maksimal. Inilah yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan yang dilakukan kepolisian. Seperti kasus Bima, Sijunjung, Mesuji, Maligi dan lainnya,” tambah dosen di Fakultas Hukum Univesitas Indonesia ini.

 

Menurut Todung, kasus kekerasan tersebut terjadi karena budaya militeristik masih dianut polisi. Ini tidak ada yang bisa membantah dan ini menunjukkan mental polisi itu masih mental militeristik.

 

“Polisi ini aparat penegak hokum, bukan TNI. Saat ini kita baru berhasil melakukan reformasi kepolisian jilid I, yaitu memisahkan diri dari ABRI. Sekarang kita mewacanakan reformasi jilid II.” Ujar Todung.

 

Todung menambahkan, sudah banyak sekali penyalahgunaan kekuasaan oleh kepolisian. Mulai dari mekanisme rekruitmen, promosi, demosi, pengawasan internal dan eksternal itu tidak jelan. Mesti dibenahi dan membutuhkan waktu yang lama.



Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini!

Nama : (*required)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*required)

Komentar : (*required)

Security Code:  



• Berita Terkait