Berita Salingka Kampus


Aspem Kecam Tindakan Represif Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang

Salingka Kampus | Jumat, 11/05/2018 00:12 WIB | Redaksi

Besar harapan masyarakat Indonesia terhadap kebebasan pers saat reformasi melepa

Suarakampus.com-Besar harapan masyarakat Indonesia terhadap kebebasan pers saat reformasi melepaskan dukungan kebebasan pers dari kekangan pemerintah, kepolisian dan mahasiswa. Hampir dua dekade bangsa Indonesia pasca reformasi, namun permasalahan terhadap kebebasan pers belum sepenuhnya terlepas dari intimdasi dari mahasiswa.

 

Selama perjalanan bangsa Indonesaia menyuarakan kebebasan pers di Indonesia, pers telah berkembang pesat di bumi pertiwi ini, ditandai dengan bermunculan media cetak bahkan elektronik bak jamur pada musim hujan. Untuk menjaga marwah kebebasan pers agar tidak ternodai oleh intimdasi dan bahkan tindakan kesewenang-wenangan pers itu sendiri. Kegiatan pers Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam UU ini, yang dimaksud dengan pers yaitu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

 

Di samping pers profesional, juga berkembang pers mahasiswa yang juga melakukan kegiatan jurnalistik seperti pers profesional. Pers mahasiswa dalam perjalanannya mengarungi kegiatan jurnalistik banyak mendapatkan intimidasi dari pimpinan kampus dan bahkan aparat penegak hukum bahkan dari mahasiswa itu sendiri. Belakangan ini banyak kasus-kasus yang menimpa pers mahasiswa seperti kasus penangkapan Igbal oleh kepolisian, yang mana Iqbal merupakan anggota LPM Suaka UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang sedang melakukan tugas jurnaslistik dipaksa untuk menghapus foto dikameranya serta pemukulan fisik. Baru-baru ini dua orang anggota LPM Suara Kampus UIN Imam Bonjol Padang yang sedang melakukan tugas jurnalistik diintimidasi oleh mahasiswa, memaksa dua orang anggota LPM Suara Kampus untuk menghapus video jurnalistik yang telah diambil.

 

Kasus yang menimpa dua orang anggota pers mahasiswa yang terjadi di UIN Imam Bonjol Padang. Tentu kabar ini memprihatinkan semua pers mahasiswa yang ada di negara ini. Bentuk dukungan terhadap kasus yang menimpa dua orang anggota LPM Suara Kampus datang dari Asosiasi Pers Mahasiwa (ASPEM) Sumatera Barat berupa kecaman terhadap tindakan represif yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang.

 

Memang secara tegas UU nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak memberikan pengaturan secara tegas terhadap perlindungan terhadap pers mahasiswa. Namun bukan berarti mahasiswa dapat melakukan tindakan represif seperti yang dilakukan kepada dua orang anggota LPM Suara Kampus.

 

Perlu digarisbawahi, tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang,  merupakan bentuk tamparan terhadap demokrasi bangsa ini dengan membatasi kebebasan berekspresi. Dimana kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 28F UUD 1945.

 

Pasal 28F ini mengizinkan warga negara Indonesia untuk menyampaikan gagasannya sekaligus memperoleh informasi. Dalam konstitusi dijelaskan, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

 

Selain itu, Pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, memberikan hak yang sama kepada warga negara Indonesia untuk mengeluarkan pikiran secara bebas, sekaligus memperoleh perlindungan hukum. Setahun berlakunya aturan tersebut, pemerintah menyetujui UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang melindungi hak tiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi menggunakan media apapun.

 

Berdasarkan legitimasi yang diuraikan diatas, sudah jelas hitam di atas putih terhadap hak warga negara dalam memperoleh dan bahkan menyampaikan informasi. Oleh sebab itu, kami mengecam tindakan represif yang dilakukan mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang kepada dua orang anggota LPM Suara Kampus serta menuntut kepada:


1. Kepada Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang yang melakukan tindakan represif kepada dua orang anggota LPM Suara Kampus, agar meminta maaf secara tertulis ke pada LPM Suara Kampus.

 

2. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk menindaklanjuti dan memberikan perlindungan terhadap warga negara yang menyampaikan pendapat dan memberikan informasi yang merupakan hak asasi manusia.


3. Dewan Pers untuk memberikan bentuk jaminan perlindungan hukum terhadap pers mahasiswa dalam menjalankan kegiatan jurnalistik baik di lingkungan kampus maupun luar kampus.
(Release)



Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini!

Nama : (*required)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*required)

Komentar : (*required)

Security Code:  



• Berita Terkait