Berita Salingka Kampus


UKM-PIB Dinilai Positif dan Ajang Pendewasaan Mahasiswa

Salingka Kampus | Sabtu, 10/11/2018 10:33 WIB | Sidiq, Alvin (Mg)

Suarakampus.com- Mantan Ketua Dewan Legislatif Mahasiswa Institut (DLMI) IAIN Imam Bonjol Padang periode 2000-2001, (sekarang ganti nama jadi Senat Mahasiswa Universitas), Muhammad Nasir memandang positif Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 55 tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa.

 

Menurutnya, Permenristekdikti menjadi momentum untuk kembali memunculkan pergerakan mahasiswa. “Ini positif untuk memunculkan dinamika mahasiswa, kalau sekarang kita lihat organisasi mahasiswa banyak diam, tidak bergairah, dan kurang pergerakan, beda dengan dulu,” kata Nasir saat diwawancarai suarakampus.com, Jumat (09/11), di ruangannya.

 

Permenristekdikti yang mewajibkan setiap Perguruan Tinggi membentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Pembinaan Ideologi Bangsa (UKM-PIB), menurut Nasir, merupakan bentuk kesadaran pemerintah terhadap pentingnya organisasi ekstra mahasiswa yang selama ini juga dianggap kurang diminati. Namun, dalam pelaksanaan dan teknis-teknisnya, UKM-PIB mesti diatur oleh mahasiswa.

 

“Aturannya kan UKM itu munculnya dari mahasiswa, sekarang ditimbulkan oleh pemerintah, maka sambutlah cepat, rapatkan segera sesama mahasiswa supaya tidak dimasuki terlalu dalam oleh pemerintah,” katanya.

 

Ia tidak menampik Permenristekditki ini merupakan intervensi dari pemerintah kepada kampus. Ia memandang ini intervensi yang bersifat positif. Sebab, UKM-PIB diharapkan mampu membangkitkan gairah organisasi mahasiswa yang dengannya dapat menjadi sebuah pendewasaan kepada mahasiswa sehingga timbullah tokoh-tokoh baru yang nantinya menjadi agent of change bagi pemimpin bangsa.

 

“Seharusnya organisasi mahasiswa diperbanyak, kalau bisa seribu organisasi mahasiswa supaya ada berdinamika sehingga disinilah mahasiswa belajar mengatasi masalah, ini pencerdasan kepada mahasiswa,” kata mantan aktifis pers mahasiswa itu.

 

“Namun mengaitkan Permenristekdikti untuk menangkal paham radikalisme menurutnya tidak efektif,” sambung Nasir.

 

Ia memaparkan aturan yang perlu dibuat oleh mahasiswa, adalah membentuk pedoman organisasi mahasiswa yang didalamnya menaungi dan menjelaskan kedudukan UKM, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif mahasiswa, yang disebut  ad/art organisasi mahasiswa.

 

“Sekarang konstitusi itu belum ada, masa organisasi kita yang mengurus 13 ribu mahasiswa tidak punya ad/art, itu PR mahasiswa,” katanya.

 

Untuk mewujudkan ini, diperlukan kesepakatan seluruh organisasi mahasiswa yang ada, mulai UKM, DEMA-U, SEMA-U, serta seluruh OKP. “Berkoordinasi seluruh elemen mahasiswa yang ada,” katanya.

 

Pada Senin (29/10) Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Mohamad Nasir meluncurkan Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa. Dalam pasal 1, setiap Perguruan Tinggi wajib membentukUKM-PIB guna menangkal paham radikalisme di kampus. 



Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini!

Nama : (*required)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*required)

Komentar : (*required)

Security Code: