Berita Salingka Kampus


Rektor Tolak Tanda Tangani Surat Tuntutan AMPK

Salingka Kampus | Selasa, 10/09/2019 23:30 WIB | Nandito Putra (mg)

Rektor Tolak Tanda Tangani Surat Tuntutan AMPK

Suarakampus.com- Rektor UIN Imam Bonjol (IB) Padang Eka Wirman Putra tolak menandatangani surat tuntutan dari Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus (AMPK). Terdapat 13 poin tuntutan dalam surat tersebut yang dibacakan di Gedung Serba Guna yang disaksikan oleh ratusan mahasiswa, Selasa (10/09).


Dalam audiensi yang dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan kampus tersebut, Muhammad Jalali selaku Koordinator Lapangan AMPK membacakan 13 poin tuntutan sebagai berikut :


  1. Menuntut kejelasan atas kinerja dan capaian yang telah dilakukan Eka dan jajaran sejak dilantik 06 Juli 2015 hingga sekarang.
  2. Menuntut Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan untuk mencarikan solusi terhadap mahasiswa yang telat membayarkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) karena terkendala keuangan, serta memberi izin mahasiswa tersebut untuk terus kuliah sampai mempunyai uang untuk melunasi UKT.
  3. Menuntut transparansi keuangan kampus kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dengan menunjukan sumber dan kemana uang tersebut digelontorkan.
  4. Meminta untuk memperbaharui semua fasilitas di seluruh fakultas demi kenyamanan perkuliahan.
  5. Menuntut agar pihak kampus menghapus semua bentuk pungutan selain UKT mahasiswa, salah satunya terkait ongkos bus untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).
  6. Menuntut Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan mempertegas mekanisme bimbingan bagi mahasiswa tingkat akhir yang sulit menemui dosen pembimbing dan tidak mendapatkan pelayan yang baik saat bimbingan.
  7. Menuntut agar seluruh jajaran kelembagaan mahasiswa mulai dari Dewan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa baik di tingkat universitas maupun fakultas untuk tidak diwisudakan sebelum menyelesaikan masa baktinya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
  8. Meminta kejelasan terkait program yang diwajibkan dan berbayar yang diberlakukan oleh jurusan kepada mahasiswa, serta kejelasan terkait anggaran kampus untuk melakukan studi banding atau sejenisnya yang sifatnya program di luar lingkungan kampus.
  9. Menuntut agar semua aturan, ketentuan, informasi dan beasiswa di sosialisasikan kepada mahasiswa.
  10. Menuntut perbaikan birokrasi yang berbelit terutama pelayanan akademik yang tidak mempriortaskan mahasiswa dan memperlakukan mahasiswa dengan semena-mena.
  11. Memenuhi seluruh hak-hak mahasiswa terutama bagi mahasiswa FEBI.
  12. Menuntut laporan pertanggungjawaban atas pembangunan dua buah gedung di FEBI yang menelan dana sebesar Rp. 219 Miliar.
  13. Menuntut pihak kampus untuk segera memperbaiki portal akademik terutama FEBI yang hingga saat ini masih terdapat mahasiswa yang belum bisa mengajukan Kartu Rencana Studi (KRS) karena kerap terjadi eror.

 

 

Rektor menolak menandatangani surat tersebut dengan alasan bahwa tuntutan pada poin kedua tidak masuk akal dan sulit direalisasikan. “Ini adalah kebijakan bank, jika mahasiswa tidak membayar UKT sampai waktu yang telah ditentukan, maka pihak bank tidak akan melayani lagi dan itu sudah merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak,” kata Eka kepada suarakampus.com. (Rga)



Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini!

Nama : (*required)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*required)

Komentar : (*required)

Security Code:  



• Berita Terkait