Berita Salingka Kampus


Meninjau Kontitusionalitas Pemira, Kalam Konstitusi Gelar Diskusi

Salingka Kampus | Senin, 23/12/2019 23:13 WIB | Firga (Mg)

 Meninjau Kontitusionalitas Pemira, Kalam Konstitusi Gelar Diskusi

Suarakampus.com- Kajian Literasi Mahasiswa Konstitusi (Kalam Konstitusi) Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah (FS) adakan diskusi mengenai penyelenggaraan Pemira di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang beberapa waktu lalu. Diskusi tersebut diadakan di kantin FS dengan mengangkat tema Konstitusionalitas Pemira sebagai Wadah Demokrasi Kampus, Senin (23/12).

 

Direktur Kalam Konstitusi, Farid Anshar Alghifari menyampaikan bahwa Pemira kali ini inkonstitusional atau tidak sesuai dengan SK Dirjen, namun dalam penyelenggaraan Pemira, aspek sosiologis historis juga merupakan indikasi dilaksanakannya Pemira oleh BPUM.

 

“Jika ditinjau dari segi yuridis penyelenggaraan Pemira oleh BPUM itu tidak sah, karena tidak ada dalam SK Dirjen” ungkap Farid.

 

Namun dalam hal sosiologis historis, Farid berpendapat Pemira dapat diterima keabsahannya, hal itu disebabkan keadaan sosial kampus dan sejarah telah membuktikan bahwa Musyawarah Senat Mahasiswa (Musema) tidak pernah berhasil menunjuk Ketua Dema.

 

“Keadaan sosial politik kampus memungkinkan dibentuknya BPUM oleh rektor, sebab Sema sudah tidak efektif, dan dalam keadaan mendesak, hal itu bisa dimaklumi” ungkap Farid.

 

“Dalam penerapan peraturan, kita tidak bisa melihat dari aspek yuridis saja, aspek sosiologis dan historis juga patut dipertimbangkan,” tandas Mahasiswa HTN itu.

 

Pengamat media dan politik kampus, Iko Juhansyah berpendapat bahwa Pemira tidak konstitusional, kata dia, Pemira hanya diikuti oleh segelintir mahasiswa saja. “Dari 12.000 lebih mahasiswa (UIN Imam Bonjol), yang memberikan suara hanya 1.930 mahasiswa,” papar pria yang akrab disapa Iko itu.

 

Iko berpendapat bahwa Pemira terkesan dilaksanakan secara tergesa-gesa dan tidak matang, hal itu dapat dilihat dari tingginya angka golput yaitu sebesar 83 persen.

 

“Konstitusionalitas Pemira diragukan, sebab angka golput saja 83 persen, artinya banyak yang menolak Pemira karena aspek yuridis tadi tidak sesuai dengan SK Dirjen” tutupnya.(Lif)



Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini!

Nama : (*required)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*required)

Komentar : (*required)

Security Code:  



• Berita Terkait
Suarakampus