Berita Kota Padang


Aspem Sumbar Gelar Diskusi Terkait Omnibus Law dan Kebebasan Pers

Kota Padang | Minggu, 15/03/2020 11:47 WIB | Nandito Putra

Aspem Sumbar Gelar Diskusi Terkait Omnibus Law dan Kebebasan Pers

Suarakampus.com-Adanya pasal dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Cipker) yang mengatur tentang Pers dinilai akan membatasi kemerdekaan menyampaikan pendapat. Hal itu diungkapkan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari dalam diskusi RUU Omnibus Law dan Kebebasan Pers yang diadakan oleh Asosiasi Pers Mahasiswa (Aspem) Sumatera Barat di Toko Kopi Seduh Permindo, Padang.

 

Dalam pasal 87 RUU Omnibus Law telah merevisi pasal 11 dan 18 UU Nomor 40 Tentang Pers yang mengatur tentang penanaman modal serta sanksi pelanggaran oleh Pers. Dalam pasal 18 UU Pers, denda atas pelanggaran oleh Pers yang sebelumnya berjumlah Rp 500 juta dinaikan menjadi Rp 2 miliar.

 

Selanjutnya, RUU Omnibus Law pasal 87 juga mencantumkan adanya Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur lebih lanjut mengenai jenis besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administrasi terhadap Pers.


Feri menyebutkan adanya pasal yang mengatur tentang Pers dalam RUU Omnibus Law Cipker tidak menutup kemungkinan akan berdampak terhadap Pers Mahasiswa. Bukan tanpa alasan, sebab Feri beranggapan bahwa Pers Mahasiswa tidak memiliki kepentingan sama sekali dan lebih kritis.

 

 “Oleh Pemerintah pasti akan dibahas soal Pers Mahasiswa ini, saya malah yakin sampai ke kampus, karena yang kritis dan tidak punya kepentingan ya Pers Mahasiswa,” tegas Direktur PUSaKO Fakultas Hukum Unand itu.

 

Feri melanjutkan, kesempatan menyampaikan kebenaran sangat terbuka bagi Pers Mahasiswa, karena tidak terikat oleh kepentingan apapun. “Tidak ada pemodal di Pers di kampus, dengan PP pasti akan dibahas soal Pers di kampus ini,” katanya

 

Feri menambahkan, adanya PP dalam pasal 87 RUU Omnibus Law bisa memberi ancaman bagi demokrasi. “Ndak perlulah didenda dua milar, ditutup saja Pers Mahasiswa ini dua tahun selesai itu semua,” kata Feri, Sabtu (14/03).

 

Sementara itu, Ketua Aspem Sumbar, Rona Fitriati Hasanah mengatakan diskusi ini bertujuan untuk mempertajam pemahaman masyarakat, khususnya Pers Mahasiswa terhadap RUU Omnibus Law. “Pasal 87 Omnibus Law yang mengatur tentang Pers ini perlu diketahui oleh kawan-kawan wartawan kampus,” tuturnya. (Ndt)

 

 

 



Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini!

Nama : (*required)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*required)

Komentar : (*required)

Security Code:  



Suarakampus