Berita Kota Padang


Pakar Hukum Tata Negara: RUU Omnibus Law Rawan Pasal Titipan

Kota Padang | Minggu, 15/03/2020 13:15 WIB | Ghaffar Ramdi(Mg)

Pakar Hukum Tata Negara: RUU Omnibus Law Rawan Pasal Titipan

Suarakampus.com-Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari mengatakan praktik penyusunan Undang-Undang (UU) dengan metode Omibus Law rawan disusupi pasal-pasal titipan. Bahkan hal ini sudah terjadi jauh 50 tahun belakangan di beberapa negara.

 

Dengan konsep Omnibus Law yang mengatur banyak hal dalam satu UU akan memberikan celah bagi politisi dan pemilik modal . "Ini enak kalau dititipkan satu atau dua pasal, ini kan pasalnya banyak, jadi mereka beranggapan enggak bakal ketauan," kata Feri dalam diskusi bersama Asosiasi Pers Mahasiswa (Aspem) di Toko Kopi Seduh Permindo, Padang.

 

Selain itu, Feri menyampaikan bahwa sisi positif digunakannya sistem Omnibus Law dalam menyusun UU bertujuan untuk efesiensi dalam pembahasannya. "Biasanya dalam menyusun UU dibahas satu per satu, kalau dengan Omnibus Law membahas segala hal dalam satu pembahasan saja," katanya.

 

Ia melanjutkan, kelemahan Omnibus Law adalah tidak melibatkan masyarakat dalam pembahasannya, kata dia, Omnibus Law memang bertujuan untuk tidak melibatkan masyarakat. "Karena banyak kepentingan politik dan bisnis, peran masyarakat tidak akan dilibatkan," sebut Feri, Sabtu (14/03).

 

Lanjutnya, RUU Omnbus Law syarat akan kepentingan politik dan bisnis sehingga UU yang menggunakan metode Omnibus Law tidak berpihak kepada rakyat. "Para pembuat UU dengan keleluasaanya mudah saja memasukan pasal-pasal titipan yang menguntungkan politikus dan pebisnis," kata Feri. (Ndt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini!

Nama : (*required)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*required)

Komentar : (*required)

Security Code:  



Suarakampus