Berita Kota Padang


Direktur Walhi: Pengesahan RUU Minerba akan Perburuk Dampak Pertambangan di Sumbar

Kota Padang | Kamis, 21/05/2020 22:21 WIB | Faisal (Mg)

Direktur Walhi : Pengesahan RUU Minerba akan Perburuk Dampak Pertambangan di Sum

Suarakampus.com- Pengesahan Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) akan mendatangkan masalah cukup serius bagi dunia tambang dan lingkungan hidup di Sumatra Barat (Sumbar). Hal itu disampaikan Uslaini, selaku Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar dalam diskusi yang diadakan oleh Aksi Kamisan Padang via Zoom, Kamis (21/05). 


Ia menyebutkan, sebelumnya terdapat beberapa masalah penambangan di Sumbar, mulai dari pertambangan di kawasan hutan lindung hingga dampak bahaya dari bekas galian lubang tambang. "Seperti halnya di Kota Sawahlunto, terdapat 20 titik pertambangan di kawasan hutan lindung yang menyebabkan kerusakan lingkungan, enam di antaranya ilegal" ucapnya. 


"Setelah itu, banyak terdapat bekas galian tambang di sekitar pemukiman yang tentunya membahayakan warga, hal tersebut diperparah dengan adanya masyarakat yang menggunakan sumber air bersih dari bekas galian tambang tersebut, dan ada beberapa persoalan lainnya," tambahnya. 


Uslaini menuturkan terkait masalah bekas galian tambang, pihak Walhi terus berupaya mengadakan advokasi lingkungan. "Dalam menyelesaikan masalah tersebut, Walhi terus aktif berkoordinasi dengan DPRD wilayah terkait, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)," tutur Uslaini. 


Di akhir diskusi, Uslaini menyampaikan RUU Minerba ini menjadi karpet merah bagi pebisnis tambang batu bara dan pejabat yang tidak mementingkan kepentingan masyarakat. "Seolah-olah pemerintah hanya mementingkan bisnis jangka pendek, tapi tidak memikirkan dampak lingkungan jangka panjang," pungkasnya. 


"Hal tersebut akan membuat ancaman bagi lingkungan yang semakin masif karena tidak ada lagi batasan terhadap izin pertambangan, dan juga akan terdapat ancaman bencana ekologis kedepannya," tutupnya. (Rma

Suarakampus.com- Pengesahan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) akan mendatangkan masalah cukup serius bagi dunia tambang dan lingkungan hidup di Sumatra Barat (Sumbar). Hal itu disampaikan Uslaini, selaku Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar dalam diskusi yang diadakan oleh Aksi Kamisan Padang via Zoom,  Kamis (21/05). 
Ia menyebutkan, sebelumnya terdapat beberapa masalah penambangan di Sumbar, mulai dari pertambangan di kawasan hutang lindung hingga dampak bahaya dari bekas galian lubang tambang. "Seperti halnya di Kota Sawahlunto, terdapat 20 titik pertambangan di kawasan hutan lindung, 6 diantaranya ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan" ucapnya. 
"Setelah itu, banyak terdapat bekas galian tambang disekitar pemukiman yang tentunya membahayakan warga, hal tersebut diperparah dengan adanya masyarakat yang menggunakan sumber air bersih dari bekas galian tambang tersebut, dan ada beberapa persoalan lainnya," tambahnya. 
Uslaini menuturkan terkait masalah bekas galian tambang, pihak Walhi terus berupaya mengadakan advokasi lingkungan. "Walhi terus aktif berkoordinasi dengan DPRD wilayah terkait, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menyelesaikan masalah tersebut," tutur Uslaini. 
Di akhir diskusi, Uslaini menyampaikan UU Minerba ini menjadi karpet merah bagi pebisnis tambang batu bara dan pejabat yang tidak mementingkan kepentingan masyarakat. "Seolah-oleh pemerintah hanya mementingkan bisnis jangka pendek, tapi tidak memikirkan dampak lingkungan jangka panjang," pungkasnya
"Hal tersebut akan membuat ancaman bagi lingkungan yang semakin masif karena tidak ada lagi batasan terhadap izin pertambangan, dan juga akan terdapat ancaman bencana ekologis kedepannya," tutupnya



Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini!

Nama : (*required)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*required)

Komentar : (*required)

Security Code:  



• Berita Terkait
Suarakampus