Berita Salingka Kampus


Prosedur Pengurangan UKT Persulit Mahasiswa

Salingka Kampus | Selasa, 23/06/2020 23:31 WIB | Nandito Putra, Faisal (Mg)

Suarakampus.com-Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang keluarkan peraturan tentang pengurangan uang kuliah tunggal (UKT) semester ganjil tahun ajaran 2020/2021. Dalam peraturan tersebut mengatur tentang prosedur pengurangan UKT yang ditetapkan sebanyak 10 persen.


Peraturan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor UIN IB Nomor 388 /2020 tentang keringanan UKT atas dampak bencana Covid-19 sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang keringanan UKT atas dampak bencana Covid-19.

 

Seperti yang tercantum dalm SK Rektor tersebut, pengurangan UKT berlaku bagi mahasiswa angkatan 2014-2019. Adapun masa pembayarannya dimulai dari tanggal (10/08-18/09) mendatang.

 

Selain itu, pembayaran UKT dapat dicicil dua kali sesuai masa pembayaran yang telah ditetapkan. Namun, agar bisa mendapatkan pengurangan UKT, ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi.

 

Persyaratan tersebut dicantumkan dalam ketetapan ketiga yang menyatakan keringanan UKT diberikan kepada mahasiswa dengan status orang tua/wali sebagai berikut: meninggal dunia; mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK); mengalami kerugian usaha; mengalami penutupan tempat usaha; dan penurunan pendapatan secara signifikan.

 

Kendatipun demikian, beberapa mahasiswa menilai pengurangan UKT tersebut terkesan setengah hati. Seperti yang diungkapkan oleh Mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, Ade Saputra. Ia menilai bahwa prosedur pengurangan UKT mempresulit mahasiswa.

 

“Jika memang berniat memberi keringanan UKT kurangi saja, enggak usah diterapkan persyaratan  yang memberatkan. Karena yang terdampak pandemi ini bukan mahasiswa tertentu saja,” kata Ade kepada wartawan suarakampus.com

 

Selain itu, Mahasiswa Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK), Syamsul Bahri mengatakan pengurangan UKT yang diberikan tidak terlalu memberi keringanan bagi mahasiswa. “Seharusnya dikurangi 30 persen,” kata dia.

 

“Sementara realitanya hanya dikurangi 10 persen, itupun harus mengajukan permohonan dulu. Saya rasa itu kurang setimpal dengan apa yang kita rasakan dalam perkuliahan online ini. Sebelumnya kita bayar UKT karena makai fasilitas kampus, sekarang kan tidak,” tambahnya.

 

Sebagai informasi, sebelumnya Kementerian Agama RI sempat membatalkan wacana pengurangan UKT bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dengan dicabutnya surat Plt Dirjen Nomor B-752/DJ.I/HM.00/04/2020 tentang pemberian diskon UKT sebesar 10 persen.

 

Pembatalan itu menuai protes dari berbagai mahasiswa PTKIN. Sehingga tagar #kemenagprank sempat menjadi trending di Twitter beberapa waktu lalu. (Ndt)



Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini!

Nama : (*required)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*required)

Komentar : (*required)

Security Code:  



Suarakampus