Opini › Opini


Pemilukada dan Mahasiswa

Senin, 05/07/2010 20:44 WIB | Oleh : Irwan Gusrianto*

Saat ini sebagian besar daerah di Indonesia sangat disibukkan dengan sebuah agenda Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat itu sendiri. Pemilukada merupakan sebuah proses pergantian kepemimpinan dalam ruang lingkup lokal yang seharusnya mendapat perhatian khusus dari  seluruh komponen masyarakat dalam rangka menciptakan pemilukada yang tertib, jujur dan beretika.

 

Proses yang dijalankan secara tertib, jujur dan beretika ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang baik kedepannya. Untuk itu, proses ini mesti diawali dengan awal yang komprehensif oleh semua komponen masyarakat. Salah satu komponen masyarakat yang harus mengambil peran dalam menyukseskan pemilukada ini adalah kaum intelektual, yaitu Mahasiswa.

 

Sejarah telah mencatat bagaimana peran yang dilakukan oleh mahasiswa terutama tentang pergolakan perpolitikan di Negara kita ini. Mahasiswa mampu mengambil, memainkan serta menempatkan perannya dengan tepat sehingga sebuah cita-cita perubahan. Kita lihat puncak perjuangan mahasiswa pada tahun 1998, pada masa yang disebut Masa Reformasi. Ini adalah salah satu bukti bagaimana sesungguhnya peran mahasiswa dalam melakukan sebuah perubahan.

 

Organisasi pergerakan modern pertama di Indonesia, Boedi Oetomo yang didirikan pelajar STOVIA (1908) dijadikan titik awal kebangkitan generasi cerdas cendikia. Keinsyafan dan kepahaman akan kesejahteraan rakyat. serta impian kemerdekaan nasional menjadi titik tolak lahirnya kesadaran kebangsaan. Mahasiswa dimasa berikutnya tetap menunjukkan peran yang penting dalam tiap perubahan besar dinegeri ini sampai dengan jatuhnya Rezim Soeharto di paruh kedua dekade 90-an.

 

Terlepas dari beberapa analisis siapa aktor intelektual dibalik mati tumbuhnya rezim, mahasiswa memainkan peran penting menggerakan kesadaran masyarakat.
Gerakan mahasiswa yang mencitrakan diri sebagai gerakan moral dengan ketetapan idealismenya menjadikan mahasiswa menyandang berbagai predikat, satu diantaranya adalah sebagai agen perubah (agent of change). Berbagai proses melalui diskusi, seminar, kajian, dan proses lainnya menjadikan mahasiswa selangkah lebih maju dibandingkan dengan manusia seumurannya yang tidak berkesempatan menikmati bangku perguruan tinggi. Mahasiswa dapat memahami permasalahan sampai dengan akarnya, melihat secara komprehensif dan integral beserta faktor lain yang berkaitan dan saling mempengaruhi. Mengedepankan moralitas, dan sifat gerakan yang universal menjadikan mahasiswa mendapat tempat tersendiri di masyarakat Indonesia.

 

Perlu kita ingat, apa yang telah tertulis dalam sejarah itu adalah sebuah kemurnian gerakan dari mahasiswa dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok tertentu. Sangat jelas sikap idealis mahasiswa dalam mengawal dan menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik.

 

Sistem pemilihan pimpinan di Indonesia memang sangat memungkinkan di lakukannya usaha-usaha kotor untuk menggolkan kemenangan. Misalnya penggiringan dan penekanan pada aparatur pemerintah, dari tingkat daerah sampai dengan desa untuk menggiring massa kepada satu calon. Hal ini khususnya dilakukan oleh calon incumbent ataupun calon yang saat ini duduk pada struktural penting, misalnya bupati, sekretaris daerah, dan sebagainnya. Belum lagi, pembodohan rakyat dengan praktik politik uang. Bukankah saat ini trend yang terjadi adalah masuknya pengusaha kepada ranah politik, mengandalkan pengaruh kekuatan uang. Pembagian  sepeda motor oleh pimpinan satu partai politik tingkat kabupaten kepada tiap pimpinan di tingkat kecamatan di beberapa daerah diindikasikan berasal dari calon yang menginginkan kendaraan politik melalui partai tersebut. Ironis, gerakan mahasiswa menutup mata, justru ikut berpusar dalam hiruk pikuk pilkada. Mahasiswa tidak berani berseberangan dengan kekuasaan, membuat barisan tersendiri sebagai kontrol kekuasaan dan meneriakan moralitas.

 

Sangat tidak masuk akal, seandainya ada sebagian kelompok mahasiswa yang menjadikan memomentum pemilukada ini sebagai sarana dan arena untuk mendapatkan kepentingan atau keuntungan pribadi. Hal ini jelas bertentangan dengan ideologi sebagai mahasiswa itu sendiri. Apalagi momentum pemilukada ini dijadikan oleh mahasiswa untuk kelompok-kelompok yang memproklamirkan dirinya untuk ikut meramaikan peta dukungan terhadap kandidat tertentu.

 

Apabila praktek dukung-mendukung ini dilakukan, maka inilah yang akan melumpuhkan peranan mahasiswa, khususnya dalam menciptakan pemilukada yang tertib, jujur serta beretika. Yang sebenarnya menciptakan tatanan kehidupan yang lebih sehat. Maka siapapun mahasiswanya, apabila telah melakukan praktek dukung mendukung, secara tidak langsung mahasiswa tersebut telah menghina ideologinya sendiri dan melumpuhkan gerakan-gerakan aktif mahasiswa lainnya dalam mengawali dan menyukseskan pemilukada tersebut.

 

Mahasiswa mesti mempunyai ukuran kesuksesan yang jelas terhadap substansi dari pemilukada. Ukuran itu tidak hanya dilihat pada saat penyelenggaraannya tetapi juga terhadap hasil yang dicapai dari proses itu. Sehingga apabila proses pemilukada tidak menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik, maka pemilukada itu dianggap gagal.

 

Kita lihat sesungguhnya pemilukada itu sendiri sangat banyak pengorbanannya, baik secara financial, sosiologi kemasyarakatan dan lain sebagainya. Di Sumatera Barat misalnya, diperkirakan pemilukada ini mengeluarkan dana dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang tidak sedikit. Belum lagi anggaran yang dikeluarkan oleh para kandidat serta para donatur-donatur dan pendukung dari masing-masing kandidat. Begitu juga aspek sosiologis kemasyarakatan. Dimana masyarakat dituntut untuk mengikuti semua prosesi pemilukada serta kemungkinan-kemungkinan apa saja yang akan terjadi dari proses tersebut.

 

Dengan kedua alasan diatas saja sudah menjadi alasan yang kuat bahwa pemilukada tidak hanya diharapkan berjalan dengan tertib, jujur dan beretika atu demokratis dan lain sebagainya. tetapi juga harus mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang punya tanggung jawab serta integritas yang tinggi dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

 

Untuk itu, mahasiswa mesti berperan aktif dalam menciptakan cita-cita yang sebelumnya diharapkan dengan segenap perjuangan yang dibarengi dengan keikhlasan dan yang terpenting adalah meyakinkan kepada seluruh komponen masyarakat tentang posisi mahasiswa yang sebenarnya.

 

Berkaca pada negeri Sakura, Jepang, sebuah negara modern yang sampai hari ini masih memegang teguh tradisi asli bangsanya. Teringat pada sebuah dialog di akhir film The Last Samurai, ketika Kaisar Jepang dalam film tersebut mengatakan, “Kita boleh menerima modernisasi dari dunia barat, tapi kita tidak boleh lupa darimana kita berasal.” Mungkin alasan ini bisa dijadikan landasan mengapa sampai saat ini orang Jepang masih memegang teguh tradisi mereka.

 

Salah satu tradisi mereka yang terkenal di dunia adalah Harakiri atau bunuh diri dengan menusukkan pedang ke perut. Harikiri biasanya dilakukan ketika seseorang gagal menepati apa yang telah ia janjikan sebelumnya dan merasa malu tidak bisa bisa menepati janjinya.

 

Dalam era modern seperti sekarang ini, Harakiri juga mengalami modernisasi atau penyesuaian, terlebih di dunia politik. Seseorang yang tidak menepati janjinya akan melakukan Harakiri tapi bukan dengan menusukkan pedang ke perutnya, melainkan dengan mengundurkan diri dari jabatan dipegangnya. Dan inilah yang terjadi beberapa hari lalu di Jepang, ketika Perdana Menteri Jepang, Yuki Hatoyama mengundurkan diri dari jabatannya karena tidak bisa menepati janjinya pada saat kampanye, yaitu menutup pangkalan militer Amerika Serikat di selatan Pulau Okinawa. Padahal, Hatoyama baru delapan bulan menjadi perdana menteri.

 

Lalu, apa hubungannya dengan Indonesia pada hari ini? Perlu disadari atau tidak, Indonesia harus belajar dari orang-orang tersebut. Terlebih mereka yang pada hari ini menyandang status sebagai pejabat publik.

 

Di negeri yang selama satu dekade terakhir ini menggemakan semangat demokrasi, siapa saja berminat untuk menjadi pejabat publik seperti walikota atau gubernur. Berbagai cara dilakukan oleh mereka yang terobsesi menjadi pejabat publik, terlebih mereka yang sudah pernah menjadi pejabat dan ingin kembali menjabat. Dan untuk menggapai obsesi pribadi tersebut, berbagai janji-janji pun dilontarkan pada masa kampanye atau pengenalan diri ke publik.

 

Saatnya rakyat menentukan nasibnya sendiri. Saatnya rakyat memilih siapa pemimpinnya nanti tanpa tekanan dari pihak manapun. Saatnya kembalikan kedaulatan di tangan rakyat. Dalam hal inilah, sudah semestinya prinsip utama dalam perbaikan moral bangsa, yakni pembentukan sikap yang arif dan berkharisma baik, layaknya pemimpin yang harus ada dan mesti terpatri dalam jiwa seluruh mahasiswa. Bagaimanapun juga karakter bangsa ini dapat kita ukur dari persfektif sikap pemudanya.

 

Ada banyak usaha yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk menyukseskan pemilukada yang memberikan perubahan ke arah yang lebih baik kedepannya. Pertama, sikap yang tegas dari mahasiswa terhadap proses pemilukada itu sendiri, apakah mahasiswa menerima atau bahkan menolak pemilukada tersebut. Penolakan bisa saja dilakukan apabila proses itu teridentifikasi kecurangan seperti : Konspirasi politik yang tidak berpihak kepada rakyat, kualitas calon/kandidat tidak bagus dan lain sebagainya.

 

Kedua, mengawal pelaksanaan agenda pemilukada. Pengawalan ini sangat penting untuk mengatasi celah-celah penyimpangan yang mungkin saja bisa terjadi. Ini diakibatkan mungkin hasil desain pihak-pihak tertentu atau mungkin kesalahan yang terjadi akibat kelalaian dari penyelenggara itu sendiri. Pengawalan ini bisa dilakukan pada saat kampanye atau pada saat pemilihan kepala daerah setempat. Memantau berjalannya setiap agenda tahapan Pilkada akan menciptakan proses pemilihan yang demokratis, jujur dan kondusif. Kondisi ini dibutuhkan sebagai proses untuk melahirkan pemimpin sesuai dengan harapan masyarakat, sistem dan proses yang baik saja belum tentu melahirkan pemimpin yang baik, apalagi proses yang dilakukan berjalan tidak sehat.

 

Ketiga, membangun opini public terkait dengan pemilukada itu sendiri sehingga pmilukada berjalan dengan jujur, aman dan tertib. Dalam membangun opini tersebut juga harus diperhatikan adalah bahasa dan cara penyampaiannya kepada masyarakat umum sehingga informasi yang kita sampaikan memberikan sesuatu yang positif kepada masyarakat.

 

Keempat, menyelenggarakan berbagai macam acara terkait dengan pemilukada, seperti acara audiensi, debat calon/kandidat, diskusi tentang visi dan misi dari kandidat, Tanya jawab, penyampaian aspirasi masyarakat secara luas dan lain sebagainya. Tetapi juga harus diingat adalah mahasiswa harus juga mampu mewaspadai adanya kemungkinan para calon/kandidat memanfaatkan moment acara-acara yang diselenggarakan oleh mahasiswa sebagai ajang kampanye bagi mereka. Untuk itu mahasiswa harus mampu menjadi pegendali penuh dalam setiap acara yang diadakan.

 

Kelima, mahasiswa berupaya mencerdaskan pemilih. Terutama upaya pencerdasan demi kualitas pemilukada. Diantarnya tekait dengan urgensi pemilukada, tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suara, mekanisme pemungutan suara sehingga tidak ada istilah ada hak yang gugur hanya karena kesalahan teknis yang dilakukan pemilih serta pengetahuan pemilih terhadap pasangan calon yang akan dipilih. Dengan melakukan pencerdasan bagi pemilih untuk memilih calon penguasa yang bersih dari kasus kriminal seperti korupsi dan money politic, kuat, dan berwawasan bahwa pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan penguasa atas rakyat. Bersama budayawan dan elemen masyarakat lain, mahasiswa dapat menuntut adanya kontrak politik, agar para calon berpikir ulang saat membuat janji pada saat kampanye.

 

Keenam, membuat kontrak politik yang ditujukan kepada para calon/kandidat, meskipun tidak mempunyai kekuatan danikatan hokum, namun kontrak politik ini lebih mengikat komitment para kandidat dengan mahasiswa. Kontrak politik ini dirasa sangat ampuh sebagai sarana pengawasan terhadap pemimpin nanti untuk menjalankan kebijakannya. Serta mahasiswa dirasa cukup mempunyai Bargaining Position dalam mengawal kandidat/calon yang terpilih.

 

Langkah-langkah diatas merupakan cara cerdas yang harus dlakukan oleh mahasiswa dalam proses pemilukada. Saatnya mahasiswa berpikir cerdas dan bergerak aktif dalam menyukseskan pemilukada ini. Kita jadikan pemilukada ini sebagai momentum pergantian kepemimpinan yang lebih baik. Serta yakinkanlah diri kita bahwa asa depan bangsa dan daerah kita adalah tanggung jawab kita sebagaimana mahasiswa.

 

 

 

*Irwan Gusrianto adalah pemenang lomba menulis opini pada Acara Launching SuaraKampus.com



Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan opini ini!

Nama : (*required)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*required)

Komentar : (*required)

Security Code:  



• Opini Terkait