Opini › Opini


Islam dan Negara

Kamis, 15/02/2018 20:59 WIB | Oleh : Syamsuar Syam

Negara adalah organisasi bangsa untuk mencapai tujuannya. Jadi negara itu bukanlah tujuan melainkan alat, terutama bagi umat Islam. Bagi umat Islam, negara adalah alat untuk merealisasikan kedudukannya sebagai abdi Allah dan mengaktualisasikan fungsinya sebagai khalifah Allah. Untuk mencapai keridhaan-Nya, kesejahteraan dunia dan akhirat, serta menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dengan demikian tidak ada pemisahan antara agama dan negara, karena negara merupakan alat seorang muslim untuk mencapai tujuannya, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat dalam ridha-Nya ini tentu saja dapat dicapai hanya dengan mengamalkan ajaran-Nya. Kekuasaan tertinggi terhadap seluruh alam dan hukum hanya ada pada Allah, Tuhan seru Sekalian Alam.


Nasionalisme Mesir telah tertanam pada masyarakat Mesir, karena penaklukan Napoleon. Paham kebangsaan berkembang mencari bentuknya yang lebih sempurna pada pemerintahan Mesir selanjutnya. Meskipun pada zaman Dinasti Muhammad Ali Nasionalisme Mesir kuat, namun Jamal Abd al-Nashir melihat pada pemerintahan selanjutnya kurang peduli pada bangsa Arab di luar Mesir, terutama bangsa Palestina yang senantiasa dirongrong oleh Israel dengan bantuan-bantuan Barat termasuk Inggris.


Pada pertengahan abad ke-20, Mesir kembali menjadi jantung Arab untuk memimpin tugas Arab bersama-sama dan untuk menjadikan Nasionalisme Arab sebagai ideologi resmi negara. Mesir menjadi Nasionalisme Arab sebagai objek loyalitas dan falsafah dalam revolusi 23 Juli 1952. Para pemimpin revolusi telah mengambil langkah-langkah pasti dan menentukan untuk merombak mastyarakat Mesir dan merubah cara berfikirnya. Mereka mendorong untuk membina Nasionalisme Arab sebagai suatu ideologi dan keyakinan, mereka juga mempengaruhi para penulis dan sastrawan untuk mendengungkan Nasionalisme Arab sebagai cita-cita luhur. Semangat Nasionalisme Arab memang telah menggelora bukan hanya di Mesir, tetapi di semua kerajaan di Timur Tengah.


Hasan al-Banna berpendapat bahwa setiap jarak bumi yang di atasnya ditegakkan kalimat tauhid adalah tanah air seorang muslim. Tetapi dalam kenyataan historis sistem internasional terdiri dari negara bangsa telah memberikan bentuk baru dalam sistem pemerintahan terutama di wilayah Islam.


Nasionalisme Arab tidak sama muatannya dengan faham sebelumnya itu. Nasionalisme Arab yang diperjuangkan dilandasi oleh kesamaan bangsa yang tidak dikaitkan dengan kepentingan rasial. Kesamaan bangsa tersebut lebih dipersatukan oleh kesamaan bahasa, sejarah, budaya dan kejiwaan serta kepentingan vital yang mendasar.


Menurut Sayyed Hossen Nasr Nasionalisme Arab tidak didasarkan pada kesatuan politis aktual seperti Mesir, Syria, atau Iraq, tetapi atas dasar penyatuan negara-negara sekarang menjadi satu unit yang lebih besar. Nasionalisme semula lebih bersifat sekuler karena digerakkan oleh orang-orang Kristen, tetapi Nasionalisme Arab yang dibawa oleh Nashir di Mesir dan Qaddafi di Libya telah bersifat Islami.


Dengan demikian Nasionalisme Arab yang ditawarkan Nashir tidak bertentang dengan ajaran agama Islam, karena asas pertama dari Nasionalisme Arab adalah untuk persatuan sedangkan hakiatnya adalah akidah, kebebasan dan gerakan. Sehingga Nasionalisme Arab yang ditawarkan Nashir menjadi suatu faham yang mempunyai daya untuk mengusir penjajahan asing di dunia Arab.


Di dalam sumber bacaan lain disebutkan bahwa Nasionalisme didefinisikan dengan kata bahasa Arab al-Qaumiyah yang berarti “belonging of group” yang mengisyaratkan adanya penggabungan individu secara total terhadap bangsa. Menurutnya, hanya melalui bangsalah individu dapat memperoleh kebebasan yang sebenarnya dan keberadaan hidup yang sempurna. Dengan solidaritas dan kecintaan terhadap bangsa, orang-orang Arab akan memperoleh tidak hanya tujuan-tujuan politiknya, tetapi juga memperoleh kebutuhan spiritualnya yang tertinggi. Misi Nasionalismenya ditujukan kepada mereka yang berbahasa Arab, tinggal di Arab, dan mereka merasa memiliki terhadap bangsa Arab.


Ide Nasionalisme yang dikemukakan oleh Aflaq adalah dimaksudkan untuk mengembalikan kejayaan Arab yang pernah gemilang di masa silam, yaitu dengan melenyapkan kejumudan dan kemunduran yang sedang melanda bangsa Arab. Kaum muslimin tidak memiliki model negara Islam yang jelas dan konkrit dalam sejarah. Hal inilah yang menyebabkan munculnya kebingungan dan tidak adanya konsensus mengenai apa yang disebut sebagai negara Islam.


Kebingungan ini disebabkan beberapa hal di antaranya: pertama, negara ideal Madinah (di bawah pimpinan Nabi dan empat khalifah) tidak menawarkan rincian yang bisa mengilhami penerapannya di alam modern dan masa kontemporer. Kedua, praktek kekhalifahan yang belakangan yakni pada periode Umaiyyah dan Abbasiyyah hanya menyediakan kerangka sistem lembaga-lembaga politik, pajak dan sebagainya. Ketiga, kegagalan secara penuh mendirikan negara Islam mengarah pada perumusan cita-cita ideal (hukum dan teori politik) yang hanya menggambarkan masyarakat etophia yang hanya bersifat teoritis dan teridealisasi. Keempat, hubungan antara agama dan negara telah menjadi interpretasi dalam subjek beragama.


Pendapat lain mengemukakan bahwa sistem khalifah tidak memiliki asas dalam agama. Tidak satu ayat atau hadits yang menyinggung tentang khalifah dalam bentuk yang telah dipahami dan dipraktekkan. Bahkan, sistem khalifah yang selama ini dipraktekkan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pendapat ini dikemukakan oleh Ali Abd Raziq. Ia beralasan bahwa sistem khalifah yang ada selama ini diwarnai dengan intimidasi. Menurutnya: “Islam tidak pernah menyatakan bahwa ada pemerintahan dalam sistem khalifah yang tidak dibarengi dengan persenjataan dan kekuatan yang mengelilinginya”. Sebagai contoh, mulai dari Ali, Mu’awiyah dan seterusnya, telah membangun kekhalifahan berdasarkan ketajaman pedang dan kemilaunya mata tombak. Apalagi Yazid yang membunuh Husain Bin Fatimah, serta memporakporandakan kota Madinah al-Munawwarah.


Dalam pandangan Al-Mawardi dan para pemikir politik Islam lainnya mengatakan umat Islam wajib mendirikan negara. Hal ini telah menjadi keyakinan umat Islam secara umum dan terbukti ketika Mustafa Kemal Attaturk menghapuskan sistem khalifah di Turki, menimbulkan reaksi yang besar di kalangan umat Islam. Kewajiban mendirikan agama itu adalah kewajiban syar’i, yang didasarkan kepada ijma’ dan kaitannya dengan tugas pemimpin untuk menegakkan syi’ar agama dan menjaga kepentingan umat. Untuk menegakkan amar ma’ruf dan nahi munkar, perlu adanya suatu negara.


Menurut Ali Abd Raziq, agama dan politik tidak dapat dipertemukan, karena keduanya mempunyai wilayah kekuasaan yang berbeda. Kekuasaan agama wilayahnya hanya berkenaan dengan rohaniah, disertai oleh ketundukan fisik. Sedangkan politik, wilayah kekuasaannya rohaniah? Tanpa ada keterkaitannya dengan nurani. Lebih jauh Raziq mengemukakan, apabila kita melihat kepada Rasul (Muhammad Saw), beliau hanya bertindak sebagai Rasul, karena banyak sekali ayat yang menerangkan tentang kerasulannya. Dalam tindakannya yang terlihat seperti tindakan pemerintahan, itu bukan merupakan isyarat untuk wajib mendirikan negara, tetapi tindakan tersebut tidak lain hanya sarana yang mesti ditempuh oleh Rasul guna untuk menopang gerakan dakwahnya.***



Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan opini ini!

Nama : (*required)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*required)

Komentar : (*required)

Security Code:  



• Opini Terkait