Opini › Opini


Akal Sehat VS Akal Cacat

Rabu, 19/09/2018 12:24 WIB | Oleh : Duski Samad (Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang)

Debat politisi dan pengamat tentang berbagai masalah kebangsaan di media elektronik televisi dan kemudian dishare oleh pendukung mereka dalam media sosial terus memprihatinkan. Sungguh tidak sulit menunjukkan betapa mereka mahir mengunakan dialektika berfikir dengan didukung oleh kemampuan retorika telah memutarbalikan rasionalitas dan berlindung dibalik teori hukum, lalu miskin sekali mengunakan akal sehat, nurani cerdas dan pertimbangan rasa keadilan masyarakat. Atas nama keadilan semu, diperkuat pula dengan dalil-dalil undang-undang mereka sebenarnya tengah melakukan penyesatan bagi masyarakat yang belum kuat pisau analisanya.


Pola, bentuk dan pengiringan pendapat dalam debat, dengan beragam  tema di televisi pada umumnya berujung pada penyesatan berfikir yang terus menguat dalam era demokrasi yang dikatakan bebas menyampaikan pendapat, hal itu terjadi disebabkan kedangkalan logika berfikir, dan atau memang didasarkan pada keinginan untuk memenangkan kelompok, partai atau kepentingan  tertentu yang merugikan kepentingan lebih luas. Pengamat, politisi dan mereka diberi ruang di media audio seperti televisi ini diharapkan benar-benar memiliki performance, kualitas pikir dan argumen mencerahkan, bukan sekedar nampang untuk populeritas atau untuk mendongkrak suara partainya.


Perdebatan tentang mantan narapidana koruptor menjadi calon legislatif yang begitu massif diperbincangan di televisi nasional telah dengan nyata mempertontonkan kualitas dan visi hidup para politisi, pengamat dan pihak-pihak yang ikut berkomentar di ruang publik itu. Mereka yang pro terhadap larangan mantan narapidana korupsi ikut menjadi calon legislatif, kurang mampu mengali hakikat masalahnya, mereka terjebak hanya politik pencitraan belaka. Asal beda saja. Sesungguhnya kesempatan itu adalah peluang untuk menyatakan keberpihakan mereka pada pemberantasan korupsi, menyahuti suara hati nurani dan lebih dari itu mereka dapat mengambil simpati rakyat lebih dalam.


Sedangkan mereka yang tidak setuju mantan narapidana koruptor dilarang ikut sebagai calon legislatif, hanya berargumen hukum formal, kaku dan cendrung mengambil sikap menjadikan rakyat sebagai pihak yang dirugikan. Pola pikir menjadikan hukum formal sebagai satu-satunya sumber kebenaran dalam kesesatan berfikir yang nyata, bukankah hukum formal itu dibuat dan disyahkan lembaga politik yang dipastikan di dalamnya tidak bisa dikatakan bebas dari intrik politik. Logika yang dimainkan kelompok pembela narapidana koruptor sebagai calon legislatif secara mudah dapat dipahami adalah mereka yang memang banyak terlibat dalam korupsi. Artinya secara moral dan rasa keadilan masyarakat dipastikan pikiran pendengar akan dengan mudah menyimpulkan bahwa pantas saja mereka membela karena teman mereka dan tentu juga sering terlibat dalam praktek jahat korupsi.


Tidak berlebihan bila setiap kali mengikuti tayangan televisi tentang pro kontra berkaitan issues politik begitu mudah pemirsa menarik kesimpulan bahwa mereka yang menjadi narasumber belum lagi dapat dikatakan sebagai pemimpin bangsa. Kualitas narasumber dari partai politik dapat dikatakan corong partainya dan minus kepentingan nasional. Perjuangan partai lebih menjadi utama dibanding kepentingan bangsa dan negara. Sulit sekali politisi di era demokrasi prosudural ini yang dapat dikatakan sebagai negarawan pendidik warga negara menuju kehidupan bangsa yang lebih baik dan bermartabat.


SEJARAH TIDAK PELUPA

Akal cerdas lawan akal sesat dimaksudkan adalah untuk menegaskan bahwa sehebat apapun retorika, kampanye, provokasi dan pengiringan opini yang dilakukan untuk menentang akal cerdas publik tidak akan pernah mangkus. Kebenaran yang diproses akal sehat tidak bisa dikalahkan oleh kepalsuan yang diolah oleh akal cacat. Akal cacat adalah pikiran, pendapat dan argumen formal yang mengabaikan dasar-dasar moral, norma dan nilai. Akal sehat lazimnya bergerak secara liniear dan didasari oleh pertimbangan nurani yang bersih, sedangkan akal cacat berputar secara zikzak dan cendrung lupa jalan awal, sehingga terjebak dalam lingkaran yang tak berujung pangkal.


Siapapun yang latah dan memilih mengunakan akal cacat dengan mengabaikan atau melupakan peringatan kebenaran pada waktunya mereka akan kalah dan dihancurkan secara mendadak. Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus (rasul-rasul) kepada umat-umat yang sebelum kamu, kemudian Kami siksa mereka dengan (menimpakan) kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri. Maka mengapa mereka tidak memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan Kami kepada mereka, bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan syaitanpun Menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kamipun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. (QS.6:42-44). Pesan utamanya bahwa peringatan kebenaran (alarm Allah) tidak pernah off bagi manusia, hanya manusia saja yang tidak ambil peduli.


Sejarah tidak pelupa artinya kesalahan masa lalu tidak akan bisa hapus begitu saja, tetap saja ada kesan buruk yang melekat bagi mereka yang berbuat salah itu. Lebih berbahaya lagi prilaku korupsi yang sudah menjadi hal biasa oleh mereka yang bermental cacat, bila menyerahkan jabatan tempat yang besar potensi korupsinya, tentu akan memberikan ruang yang cukup bagi mereka untuk mengulang kembali prilaku salah mereka. Sungguh tidak elok dan menjadi sama sekali tidak baik menyediakan jalan bagi kesesatan saudara sendiri. Menolak calon legislatif dari mantan narapidana korupsi adalah bahagian dari dakwah untuk menyelamatkan saudara sendiri.


Dalil mereka yang membolehkan mantan koruptor jadi calon legislatif bahwa Allah subhanuwata’ala saja Maha Pengampun, mengapa manusia tidak mau mengampuni atau memaafkan saudaranya sendiri. Masalahnya bukan soal memaafkan mantan narapidana korupsi, karena memaafkan itu soal hati dan perasaan, sedangkan calon legislatif ini masalah wakil rakyat yang mewakili kepentingan rakyat banyak. Orang baik, saleh, alim dan terdidik saja masih banyak yang jadi tidak baik saat kekuasaan berada di tangannya, oleh karena hentikanlah menyerahkan kekuasaan pada mereka yang secara hukum benar-benar sudah melakukan tindak pidana korupsi.

 

Akhirnya apapupun keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan narapidana korupsi, pelaku kejahatan seksual anak dan narkoba untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, tentu hakim pemilih akan menentukan nasib mereka. Pemilih cerdas, berjiwa bersih dan memiliki pandangan jauh ke depan akan dengan senang memilih mereka yang diyakini membawa aspirasi kebenaran dan dipercaya tidak memiliki cacatan kejahatan buruk. Memenangkan akal sehat, melawan akal cacat adalah jihad kebenaran untuk kebaikan lebih luas. 18092018.

 

 

 



Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan opini ini!

Nama : (*required)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*required)

Komentar : (*required)

Security Code: