Opini › Opini


Intoleransi di Sumatera Barat

Senin, 25/02/2019 22:46 WIB | Oleh : Prof Duski Samad (Wakil Ketua FKUB Sumbar)

Dalam dua tahun terakhir ada beberapa lembaga survei dan badan penelitian yang melansir hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa Sumatera Barat adalah daerah yang rendah tingkat toleransinya, rendah penghargaan pada pluralisme, bahkan ada opini yang menempatkan Sumatera Barat sebagai lahan penyemaian bibit radikalisme, terorisme dan dipersepsikan sebagai  masyarakat yang intoleransi.


Sumatera Barat sebagai daerah dengan penduduk yang dikenal kuat mengamalkan agama Islam dan memiliki adat istiadat yang didasarkan pada Islam, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK), tiap waktu menjadi lahan survey, dan penelitian yang berkaitan dengan sikap, pola pikir, dan pandangan masyarakat tentang radikalisme, pluralisme, toleransi, demokrasi, kenyamanan hidup dan aspek-aspeknya.


Ma’arif Institut tahun 2017 menyatakan bahwa masyarakat Kota Padang termasuk kota yang tidak mencerminkan kehidupan Islami dalam hal interaksi antar umat beragama. Warga Kota Padang tidak Islami atau intoleransi, dikalahkan oleh warga Kota Yoyakarta dan Denpasar. Setara Institut tahun 2018 merilis pula hasil survei bahwa Sumatera Barat adalah daerah yang masyarakatnya berada pada zona intoleransi. Balitbang Kementerian Agama RI dalam laporan akhir tahun 2018 menyampaikan bahwa Sumatera Barat pada urutan ke 32 propinsi yang tingkat toleransinya mencemaskan. PPIM Jakarta juga menyebut bahwa guru agama di Sekolah dan Madrasah kurang lagi menjadi sumber ilmu bagi siswa, dan opini intoleransi cukup kuat dalam pikiran dan tindakan mereka.


Pelabelan intoleransi telah menimbulkan persepsi tidak sehat bagi interaksi kehidupan sosial masyarakat. Temuan survei dan penelitian yang menempatkan Sumatera Barat pada posisi toleransi yang buruk, ancaman radikalisme, dan lebih buruk lagi ladang terorisme adalah bentuk anomali sosial budaya, dan keagamaan yang perlu penjelasan mendalam. Tentu lebih baik dengan penelitian yang lebih komperhensif.


Laporan survey dan penelitian di atas adalah kajian ilmiah yang dapat saja dipertanyakan metodologi penelitiannya, namun realitas itu patut diperhatikan oleh pihak pengambil kebijakan dan tentunya juga oleh tokoh agama, tokoh adat, cendikiawan dan semua pihak yang peduli pada kebaikan ranah bundo ini. Dewan Riset Pemda Provinsi Sumatera Barat dan perguruan tinggi ditantang untuk mengklarifikasinya.


MENGAPA INTOLERANSI?

Mengapa persepsi intoleransi menguat, bisa jadi ini karena pengalaman keagamaan dan situasi sosial komunitas orang Sumatera Barat, berbeda dengan masyarakat di daerah lain. Keniscayaan perilaku adat, budaya, dan agama orang Minang yang kuat, misalnya tidak dapat  menerima dalam satu keluarga ada beda agama. Pasti tidak akan ada seorang anggota keluarga yang dapat dengan mudah menerima saudaranya pindah agama (murtad). Sangat sulit menemukannya orang tua yang mengizinkan anaknya menikah dengan orang beda agama.


Pertanyaan seperti itu bila dijadikan indikator intoleransi, tentu hasil survei jelas akan mudah disimpulkan bahwa orang Sumatera Barat intoleran. Walaupun realitasnya sama sekali tidak benar. Sejak lama orang Minang dikenal masyarakat yang memiliki toleransi tinggi, lihat di pusat kota dan kabupaten ada nama daerah kampung Cina, kampung Nias, kampung Jawa dan nama etnis lainnya sebagai wujud penerimaan terhadap keragaman dan toleransi dalam hubungan sosial budaya serta ekonomi.


Tidak mudah mencari akar masalah, mengapa survei dan penelitian tentang keragaman, pluralitas dan toleransi di Sumatera Barat di era keterbukaan ini  menunjukkan tren negatif?. Secara kultural dan historis, realitas ini berlawanan dengan kenyataan hidup etnis Minangkabau yang menjadi penduduk mayoritas di Sumatera Barat. Sejarah sosial dan fakta sosial menunjukkan bahwa etnis Minangkabau adalah suku bangsa yang tingkat penghargaan pada keragaman, toleransi dan sikap dinamis diterima luas dan diakui dalam pergaulan antar etnis, agama dan bangsa, bahkan justru itulah kekuatan yang menjadikan suku Minang diterima semua etnis di dunia.


Keberadaan perantau Minang di belahan dunia yang kononnya jumlah lebih sepertiga etnis Minang di Sumatera Barat, cendikiawan putra terbaik Minang di berbagai kalangan, menjamurnya rumah makan padang di seantero Nusantara, keberhasilan pengusaha Minang di dunia, pedagang kali lima di berbagai kota di Indonesia adalah orang-orang mereka yang dikenal supel, mudah bergaul, toleran dan tentu sangat menghargai keragaman. Secara geneologis, historis dan memang sudah dipahami etnis lain, bahwa orang Minang dikenal memiliki karakter taat beragama, santun dalam bergaul, pandai membawakan diri, dan sangat jarang sekali mereka yang menyelesaikan masalah dengan kekerasan, tetapi lebih mahir dalam diplomasi, dan jauh dari sikap radikalisme, intoleran dan sejenisnya.


Umat Islam di Sumatera Barat dengan karakter adat dan budaya kehidupan yang sarat nilai-nilai Islam, sangat merasa terganggu dengan prilaku budaya suku tertentu yang secara demonstratif, terbuka, kadang kala disertai keributan,  contoh paling nyata pesta bakar anjing atau babi yang haram dalam Islam. Konflik dan kegaduhan atau intoleransi mudah terjadi saat agama tertentu dalam melakukan ritualnya tidak pada tempatnya, kasus menjadikan rumah tinggal dilingkungan komunitas muslim, dijadikan tempat ibadah dengan mengundang umat dari tempat lain.  Gerakkan sosial ekonomi yang diprakasai oleh lembaga swadaya masyarakat agama tertentu juga menjadi pemicu adanya gesekan kerukunan, menyertai misi teologi dalam bantuan adalah cara tidak fair yang menjadi pemicu keresahan sosial.


BARA KONFLIK DAN PENCEGAHANNYA

Potensi intoleransi, bisa membawa konflik antar umat beragama di Sumatera Barat, dapat dibaca pada hasil penelitian yang dilansir oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat, bahwa pada wilayah perbatasan Sumatera Barat, yang penduduknya memiliki keragaman tinggi seperti Sitiung di Darmasraya, Lunang Silaut di Pesisir Selatan, Kinali di Pasaman Barat adalah memiliki Indeks Rawan Pemurtadan (IRP) yang tinggi dan realitasnya mengancam kerukunan kondusif dan dinamis di Sumatera Barat, bila tidak dilakukan pembinaan yang serius. Kasus unjuk rasa soal pendirian rumah ibadah di Pasaman dan Pasaman Timur tahun 2018, kasus Sikabau tahun 2005, kasus pemurtadan di Lunang Silaut, dan beberapa kasus lain adalah indikasi adanya potensi bara konflik antar agama pada budaya heterogen di perbatasan Sumatera Barat.


Rasionalitas, egaliter dan sikap keterbukaan orang Sumatera Barat dalam hubungan agama sudah teruji jauh sebelum merdeka. Berdirinya rumah ibadah non Islam di jalan protokol, cairnya hubungan dagang antar etnis dan beda agama, belum ada catatan sejarah konflik bereskalasi luas yang  dipicu agama, kalaupun di masa kemerdekaan ada pembunuhan massal terhadap etnis Tiongha di Pariaman, itu bukan soal agama dan etnis, tetapi masalah pengkhianatan perjuangan bangsa, itu semua indikator bahwa kerukunan dan toleransi berjalan kondusif di wilayah ini.


Stigma yang terbangun dari survei dan penelitian tentang rendahnya indeks kerukunan yang berujung pada intoleransi adalah pencideraan sejarah kultural dan identitas budaya egeliter,  yang harus ditelusuri akar dan penyebabnya. Memang diakui tipis sekali jarak antara orang atau komunitas yang teguh berkeyakinan, kuat memegang adat budaya, dan kokohnya sistim komunalitas dengan sikap terbuka menerima perbedaan iman, budaya dan sistim sosial. Secara subyektif setiap orang Minang, termasuk yang berdomisili di luar Sumatera Barat, tidak akan ditemukan dalam satu keluarga lebih dari satu agama, pindah agama (murtad) itu adalah a’ib (malu) besar, tidak akan pernah diizinkan oleh orang tua anaknya menikah beda iman, ini harga diri dan identitas budaya, pasti akan sulit sekali orang Minang menerima berdirinya rumah ibadah non Islam di tengah komunitas muslim yang berkelindan dengan adat dan budaya Minang, ini wajar dan sesuai regulasi. Bila itu ukuran intoleransi, yang semua etnis Minang intoleransi. Apa iya?


PENUTUP

Siapapun peneliti, dengan metode apapun dilakukan penelitian, apalagi jika penelitian itu ada “pesanan” maka akan sangat mudah menemuka responden yang menolak sikap kehidupan sosial yang bebas, terbuka tanpa syarat, menerima agama lain pada ranah privat, sehingga konklusi intoleransi dapat direkayasa seolah-olahnya ilmiah murni. Peneliti yang berwatak sekuler, liberal dan ateistik, akan mudah mengiring persepsi intoleransi karena kuatnya karakter keagamaan umat. Semoga umat Islam Sumatera Barat paham dan dapat mengerti untuk berbuat memagari iman, moralitas, dan identitas tetap kuat dan kokoh.



Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan opini ini!

Nama : (*required)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*required)

Komentar : (*required)

Security Code:  



• Opini Terkait