Opini › Opini


KPI Pusat 2019-2022, akankah Lebih Berintegritas?

Selasa, 23/07/2019 20:42 WIB | Oleh : Iko Juhansyah

Dunia penyiaran merupakan instrumen penting dalam kehidupan masyarakat dan pembentukan karakter anak bangsa. Maka sangat diperlukan kualitas dari penyiaran televisi dan radio baik lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas dan berlangganan yang ada di Indonesia. 


Industri penyiaran tanah air saat ini memang menjanjikan pertumbuhan yang signifikan. Pertumbuhan tersebut tidak hanya menarik perhatian para investor, tetapi juga mempu mencuri perhatian pelaku politik domestik. Untuk pencitraan politik, media massa terkhusus media di bidang penyiaran menjadi sangat strategis karena mampu membangun citra seseorang yang membentuk opini publik.


Seiring berkembangnya teknologi maka penyiaran sedang mengalami pembaharuan-pembaharuan yang tidak terkendalikan. Semua media penyiaran berlomba-lomba menciptakan konten-konten yang banyak diminati penonton (masyarakat). Sehingga tidaklah heran ada beberapa yang melampaui batas tujuan dari Penyiaran yang di atur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 yang berbunyi:

"Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia".


Pasca terpilihnya sembilan Komisioner Komunikasi Penyiaran Indonesia (KPI) Periode 2019-2022 oleh DPR RI Selasa, (16/7) lalu. Hal ini menimbulkan kontroversi di kalangan lembaga tinggi negara, diantaranya Lembaga Bantuan Hukum, Aliansi Jurnalis Independen dan Remotivi. Ombudsman RI telah melaporkan sejumlah kejanggalan dan dugaan masalah administrasi dalam proses tersebut. Salah satunya, calon-calon pertahanan yang dalam tradisi harus mengikuti tahap tes, mulai seleksi administrasi, tes wawancara, hingga tes psikologi, kini mendapatkan karpet merah untuk melangsungkan seleksi final dalam fit and proper test. Anehnya jika memang diniatkan petahanan biasa langsung lolos ke tahap fit and propert test, para petahanan tersebut tetap mengikuti semua tahap seleksi. Maka ada ketidakkonsistenan di sini.


Seiring dengan banyaknya konten-konten yang tidak sehat penyiaran saat ini, tentulah sungguh memprihatinkan. Betapa KPI/KPID sebagai lembaga independen perlu ditingkatkan profesionalitasnya, jangan sampai  dijadikan alat untuk kepentingan politik tertentu dan jangan sampai dijadikan lahan pekerjaan melalui praktik-praktik mafia perizinan, pemerasan dan penjualan frekuensi.


Untuk mengawasi segala bentuk penyiaran di Indonesia tentu perlu berbenah, baik dari regulasi dan kompetensi oknum pengawasan. seperti Komisioner KPI Pusat 2019-2022 yang disahkan oleh DPR RI beberapa hari yang lalu seharusnya proses administrasi dan seleksi kelayakan anggota KPI. Sehingga penyiaran dari setiap program-program televisi dan radio mampu memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat luas. Memanglah tidak mudah, apa lagi berhadapan dengan perkembangan digital yang semakin pesat. Namun setidaknya pembenahan itu mulai dari memperhatikan petinggi-petinggi KPI, apakah sudah sudah mempunyai rekam jejak terhadap tata kelola dunia penyiaran. Atau hanya  sebatas kepentingan politik semata.


Andaikan ini benar terjadi maka akan sangat dikhawatirkan Lembaga KPI hanya sebatas formalitas saja. Tidak ada harapan baru untuk Indonesia agar membenah kualitas penyiaran-penyiaran yang ada, karena independensi Lembaga Negara dan Integritas oknum KPI tidak lagi diproritaskan, semua terbatas oleh kepentingan kelompok dan individu.


Setiap saat sangat banyak konten dari program televisi dan radio yang masih tidak berkualitas dan tidak sehat sehingga perlu perhatian serta pengawasan. Hal ini bukan hanya tugas KPI tapi tanggung jawab semua kalangan masyarakat. Melihat keadaan seperti ini maka sudah sewajarnya aturan dan undang-undang penyiaran mengalami pembenahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan tantangan teknologi dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Terutama generasi penerus bangsa atau anak-anak Indonesia yang pastinya mereka belum mampu membedakan mana penyiaran yang baik dan mana yang buruk.


Dua cara untuk menghindari pengaruh buruk dari penyiaran yang ada, pertama: mengawasi dan melaporkan ke KPI terhadap pelanggaran atau tidak sehatnya penyiaran. Kedua: memilih dan memilah kualitas siaran dari program bermanfaat yang memberikan wawasan, nilai-nilai edukasi, inspirasi serta pengaruh baik terhadap masyarakat terutama anak-anak. Atau juga disebut dengan literasi media, baik melalui peran keluarga ataupun peran pemerintah untuk memberikan pemahaman supaya cerdas bermedia.


Semoga Revisi Rancangan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran cepat terselesaikan oleh DPR sama halnya RUU Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tentang Batas Usia Minimal Perkawinan. Atau Merancang Undang-undang Pesantren yang didominasi anak-anak dalamnya. Pastinya tiga Undang-undang tersebut sangat penting untuk pembentukan karakter dan masa depan anak bangsa agar lebih bermoral dan bermartabat.


Semua orang pasti mengharapkan yang terbaik untuk bangsa demi kemajuan. Namun harapan-demi harapan tidak akan bisa terwujud apabila negara tidak memperhatikan hal-hal yang akan beresiko buruk seperti buruknya kualitas Penyiaran. Di sisi lain tentulah perlu dukungan dan dorongan dari masyarakat luas untuk terus menyuarakan aspirasi, serta bekerja sama dan bersinergi dengan lembaga-lembaga Negara untuk cita-cita bersama NKRI.



Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan opini ini!

Nama : (*required)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*required)

Komentar : (*required)

Security Code:  



• Opini Terkait