Opini › Opini


Rusak Bangsa oleh Laku

Sabtu, 31/08/2019 23:51 WIB | Oleh : Muhammad Iqbal (Mahasiswa Tadris Fisika UIN Imam Bonjo, Padang)

Peribahasa itu perlu dijadikan pedoman bagi warga Indonesia, bagaimana arah dan bentuk negara ini kedepannya. Rusak bangsa oleh laku dapat diartikan sebagai perilaku buruk yang bisa merusak bangsa. Merusak bangsa disini penulis maksudkan adalah tindakan korupsi yang mampu merusak bangsa Indonesia. Bahkan negara maju pun bisa rusak dengan korupsi dan pengelolaan uang negara yang kurang baik.


Tak salah ucap presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Tapi perjuangan kalian akan lebih berat, karena melawan saudara sendiri”. Namun setelah melawan bangsa lain, 74 tahun Indonesia merdeka, masih saja kita disibukkan melawan warga kita sendiri (para koruptor).


Dikutip dari Transparency International Indonesia (TII) memaparkan, pada tahun 2016 Indonesia menempati rangking 90 dari 176 rangking yang didata oleh TII, itu pun Indonesia jauh dari negara tetangga seperti Singapura yang menempati rangking 7 dan Malaysia di rangking 55. 


Telah berapa uang negara yang rugi oleh perbuatan para koruptor itu. Hingga kini, belum ada saksi yang membuat para koruptor jera oleh perbuatannya sendiri. Pengadilan dinilai belum memberikan efek jera kepada koruptor yang merugikan uang rakyat, sehingga budaya korupsi itu terus berkembang.


Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia harus bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk memikirkan efek jera bagi para koruptor, terkhusus bagi para koruptor yang telah memperkaya diri tanpa memikirkan kerugian yang akan diterima oleh rakyatnya.


Sementara itu, hukuman yang telah diterima pejabat tak menimbulkan efek jera bagi para koruptor, hukuman yang diterima oleh pejabat koruptor masih terbilang ringan dibandingkan dengan kerugian yang harus diterima negara. Ditambah lagi, dengan kenikmatan yang diterima oleh para koruptor di dalam lapas, semakin membuat para pejabat nyaman di dalam sel penjara yang semestinya terlihat kejam.

 

Para koruptor seharusnya diperlakukan dengan para tahanan kelas bawah, serta sel penjara yang sempit dan tak berfasilitas, dengan cara ini mungkin akan membuat efek jera bagi para koruptor.


Selain sel sempit yang dihadiahkan untuk para koruptor, Indonesia sejatinya bisa meniru negara Cina dalam memerangi kasus korupsi, di Cina siapapun yang melakukan korupsi sebesar 100 ribu Yuan atau sekitar 190 juta akan dihukum mati. Seperti hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah Cina kepada Xu Maiyong Wakil Walikota Suzho tahun 2011 yang telah melakukan penyuapan sebesar 100 juta Yuan, Bukan hanya Xu Maiyong, pemerintah Cina juga pernah menghukum mati Menteri Perkeretaapian Liu Zhijun yang menyalahgunakan wewenang sejak tahun 1972 hingga 2011, ia memenangkan tender proyek dan mendapatkan 13,5 juta dolar AS.


Di Arab Saudi menerapkan hukuman pancung bagi para pelaku korupsi. Mereka diperlakukan seperti pencuri, yang memang telah mencuri uang negara. Mereka dianggap telah mengambil harta yang bukan miliknya. Hal seperti itu akan membuat siapapun di negara Arab Saudi akan takut melakukan tindak pidana korupsi.


Jika di Arab Saudi menerapkan hukum pancung, beda halnya dengan negara tetangga Singapura, di negara itu, siapapun yang menerima dan memberi suap akan dijerat hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar 100 ribu dolar AS.


Bagaimana dengan Indonesia? Tercatat sepanjang tahun 2018 KPK melakukan 28 kali Operasi Tangkap Tangan atau OTT dengan menetapkan sebanyak 108 orang sebagai tersangka. Angka ini merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah. Perkara yang paling banyak ditangani komisi anti rasuah tersebut yakni kasus penyuapan sebanyak 152 perkara, kasus pengadaan barang dan jasa sebanyak 16 perkara, kemudian disusul kasus pencucian uang sebanyak enam perkara. Beberapa tersangka yang diciduk bahkan merupakan kepala daerah atau aparat negara.


Tak salah penulis memberikan judul “Rusak Bangsa oleh Laku” karena perilaku yang buruk akan merusak citra dari bangsa itu sendiri. Untuk menghindari perilaku korupsi tersebut. Pertama, perlunya menanamkan rasa tanggung jawab kepada masyarakat, kata “tanggung jawab” di sini bukan hanya sekadar ditujukan bagi para koruptor, namun hal yang paling penting adalah pejabat yang mengatur sistem birokrasi di Indonesia yang wajib bertanggungjawab tentang kejujuran dalam berbuat dan berjanji kepada masyarakat.


Kedua, memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini, penanaman pendidikan sejak dini perlu dilakukan, terutama bagi orang tua sebagai pendidik yang pertama kali mendidik anak, juga harus mampu mengedukasikan pelanjut bangsa ini dalam hal mengenai bahaya korupsi yang akan merugikan dirinya dan orang lain, dengan pendidikan anti korupsi sejak dini, seseorang tidak akan berani dalam melakukan segala bentuk kejahatan (korupsi).



Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan opini ini!

Nama : (*required)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*required)

Komentar : (*required)

Security Code: