Opini › Opini


Konflik Tanah Papua: Pemerintah Wajib Mengedepankan Diskusi ketimbang Tindakan Represif

Senin, 02/09/2019 21:25 WIB | Oleh : Nandito Putra

Akhir-akhir ini konflik Papua semakin rumit. Pemerintah dituntut untuk berkomitmen menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, jangan sampai pemerintah abai dan menganggap masalah Papua adalah konflik biasa. Sampai saat ini belum terlihat solusi dan langkah konkret dari pemerintahan Jokowi mengenai konflik berkepanjangan ini. Masalah Papua bagaikan duri dalam daging bagi Indonesia yang menuntut untuk dibawa ke meja perundingan dengan menyadari bahwa masalah ini adalah masalah bersama sebagai satu bangsa.


Keseriusaan masalah Papua dapat diamati dari tuntutan referendum yang disuarakan oleh kelompok pro kemerdekaan Papua, The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang telah menyerahkan petisi referendum kepada Dewan HAM PBB pada Januari 2019 lalu yang diklaim telah diteken oleh 1,8 juta orang walaupun pada akhirnya petisi tersebut ditolak, namun kita dapat melihat betapa serius dan berbahayanya konflik ini jika dibiarkan berkepanjangan dan kita wajib sadar petisi tersebut ibarat asap yang apinya adalah kekerasan dan ketidakadilan.


Jika dulu pulau paling timur Indonesia itu direbut mati-matian dari tangan Belanda, maka sudah seharusnya dipertahankan pula secara mati-matian. Konflik Papua bagaikan api dalam sekam, jika tidak cepat dipadamkan maka tinggal menunggu waktu Papua akan lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi.


Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Semua orang ingin menjamah dan menguasai kekayaan alam yang terdapat di dalamnya. Kepentingan pihak asing di Papua sangatlah besar, oleh sebab demikian tidak dapat dipungkiri cepat atau lambat Papua merdeka dapat terwujud jika pemerintah abai dan lalai.


Solusi konflik dari pemerintah menarik untuk ditunggu, jangan lagi melihat bahwa persoalan Papua sebagai pergerakkan seperatis yang harus dilawan dengan cara represif, melainkan ini adalah  persoalan bagaimana seharusnya Papua dipandang sebagai satu kesatuan yang selama ini dianak tirikan. Perlawanan Papua tidak akan terjadi jika pemerintah memperlakukan Papua sebagaimana mestinya. Hal Tentu, terkait permasalahan ini kita tidak bisa  menyalahkan kepada pemerintahan yang berkuasa hari ini, karena persoalan ini sudah berlangsung pada masa pemerintahan sebelumnya.


Berita soal Papua ini menggugah keingintahuan publik mengenai pelaku, motif, dan kepentingan di balik konflik berkepanjangan ini. Banyak spekulasi muncul, mulai dari alasan ideologi, ancaman politis yang berkaitan dengan gerakan pro kemerdekaan dan pragmatisme bisnis.


Sejak 1970-an di Papua telah ada gerakan pro kemerdekaan yang meminta referendum ulang sebagai sikap perlawanan terhadap Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 yang diikuti oleh 1.022 delegasi Papua pilihan pemerintahan di Jakarta denganmengesahkan masuknya Papua sebagai bagian Indonesia. Tetapi banyak warga pro-kemerdekaan Papua berpendapat bahwa Pepera dilaksanakan di bawah tekanan militer.


Menentukan strategi yang paling tepat untuk penyelesaian masalah keamanan Papua dengan mengakhri masalah-masalah kekerasan yang dilakukan oleh pihak apa pun dan atas kepetingan apapun bukanlah hal mudah dan membutuhkan penanganan yang benar-benar serius.


Jika kita berbicara tentang akar permasalahan Papua bisa kita lihat dalam buku Papua Road Map yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2009, bahwa akar permasalahan Papua adalah sebagai berikut :

  1. Diskriminasi dan dimarjinalkan yang dibuktikan dengan minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia.
  2. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat serta rendahnya keterlibatan pelaku ekonomi asal Papua.
  3. Belum tuntasnya proses integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya.
  4. Belum tuntasnya kasus pelanggaran HAM khususnya kasus Wasior, Wamena, dan Paniai.

 

Beberapa permasalahan di atas yang ditenggarai menyebabkan timbulnya perlawanan dan isu pemisahan kedaulatan dari Indonesia. Selama ini pendekatan yang dilakukan pemertintah untuk menyelesaikan sengketa di tanah Papua dengan cara menggerakan operasi militer yang menimbulkan pertumpahan darah, selain itu pendekatan ekonomi dalam menyelesaikan gejolak ini tidak berjalan begitu efektif, dibuktikan dengan pesatnya pembangunan insfartukstur di tanah Papua, namun hal itu tidak mengurai benang kusut ‘permasalahan Papua’ selama ini. Perlu disadari akar masalah konflik di Papua selama ini tidak bisa dibeli dengan uang dan diganti dengan pembangunan infrastruktur.

 

Negara wajib memfasilitasi permasalahan konflik berkepanjangan di Papua dengan cara pendekatan melalu perjanjian yang lebih tegas dan mengikat. Penyelesaian menggunakan kekuatan militer akan menambah buruk citra pemerintah di mata rakyat. Sudah saatnya masalah ini dibawa ke perjanjian internasional dengan melibatkan negara yang netral sebagai pihak penengah.


Hal ini bisa saja terlaksana, mengingat Indonesia dulu dapat menyelesaikan masalah serupa seperti Gerakan Aceh Merdeka(GAM) melalui perjanji Helsinki. Rakyat Papua sudah cukup mampu dalam hal ini, Papua sekarang bukanlah Papua di masa orde baru. Sudah banyak tokoh Papua yang berpengaruh di kalangan masyarakat yang dapat menampung aspirasi rakyat Papua. Jika perjanjian itu dapat terwujud, maka agenda akan penyelesaian konflik ini dapat dijalankan dengan kepala dingin tanpa menggunakan kekerasan antara kedua belah pihak serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat  Indonesia dapat diwujudkan.



Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan opini ini!

Nama : (*required)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*required)

Komentar : (*required)

Security Code:  



• Opini Terkait