Opini › Opini


KPK di Ujung Tanduk Demokrasi

Senin, 30/09/2019 15:42 WIB | Oleh : Gandi Putra (Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN IB Padang)

KPK merupakan salah satu instrumen negara dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi yang diberi wewenang dan tugas khusus yang dilegitimasi secara khusus pula oleh UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lembaga di mana dalam melakukan kewenangannya bersifat independen tanpa terikat dan dipengarui oleh lembaga mana pun.

 

KPK lahir bukan tanpa alasan, tujuan yang jelas, kelahirannya dalam reformasi yang demokrasi sebagai agent of change untuk mereduksi korupsi yang mengakar di urat nadi bangsa ini yang dianggap sebagai momok menakutkan dan mematikan serta dapat merusak sendi-sendi demokrasi yang telah tumbuh selama ini, merusak tatanan ekonomi, sosial, politik, moral bangsa serta mengancam kedaulatan dan kutuhan NKRI.

 

Sejarah mencatat bahwa korupsi dapat mempengaruhi perkembangan suatu bangsa baik dari segi informasi, industri, investasi dan individu karena ketika korupsi telah masuk kedalam 4 perihal itu, maka kehancuran layaknya sudah di depan mata, hal ini disampaikan oleh Kenichi Ohmae tahun 1995 dalam bukunya the end of the nation state.

 

Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (exstra ordinary crime) maka sudah barang tentu cara mengatasi dan pemberantasannya dibutuhkan cara –cara dan alat yang luar biasa pula (extra ordinary instrument) sebagai bentuk balance antara keduanya, KPK hadir sebagai senjata yang dirasa ampuh untuk melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi di negeri ini baik bersifat preventif maupun represif, sejauh perkembanganya sebagai lembaga independen ia telah banyak memberikan kontribusi terhadap penegakan hukum (law enforcement) khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, berbagai terobosan telah ia lakukan, sebut saja KPK telah menangani 1.064 perkara dari berbagai macam latar belakang.

 

17 tahun lamanya bukan waktu yang singkat KPK mengemban amanah dirasa perlu dilakukan revisi undang-undang agar KPK dapat semakin optimal dan efektif dalam meminimalisir tindak pidana korupsi di Indonesia, RUU KPK yang dicanangkan oleh DPR belum lama ini menuai kontroversi penolakan keras ditengah publik, ada kejanggalan-kejanggalan yang memungkinkan tersumbatnya kinerja KPK kedepan seperti dalam hal pembentukan tidak masuk prolegnas, waktunya di penghujung jabatan, Dewan pengawas, izin penyadapan, sampai pembatasan usia KPK.

 

Ada beberapa pasal yang katanya dapat memperkuat KPK agar tidak sewenang-wenang dalam penetapan tersangka justru menurut pandanganpenuli hal ini dapat mimicu lumpuhnya kewenangan KPK dengan adanya perihal diatas, saya rasa hal semacam itu yang diinginkan oleh para koruptor agar lebih leluasa merenggut uang rakyat di negeri ini karena lawan bubuyutannya sudah dilumpuhkan layaknya seperti macan ompong, ganas, menakutkan tetapi tidak mampu menerkam mangsanya.

 

Ada kepentingan-kepentingan yang terselubung dibalik revisi undang-undang KPK, kepentingan elite yang berkuasa, korporasi dan tidak tertutup kemungkinan ada kepentingan dari pihak asing sehingga terjadi konspirasi diantara mereka, layaknya cinta segi tiga.

 

KPK telah dipolitisir oleh pihak yang berkuasa demi meloloskan jalan baru untuk kepentingan pribadi mereka, secara cepat kilat tak berselang waktu lama RUU KPK disahkan DPR tanggal 17 september 2019 dalam sidang paripurna DPR semua fraksi tidak yang ada yang menolak secara simultan menyetujui, sontak publik dibuat kaget terasa nafas tersumbat di pembuluh darah, keringat dingin tanpa kata-kata, Presiden dan wakil rakyat jelas bersifat koperatif dalam melumpuhkan KPK terlihat dengan dikeluarkannya Surpres oleh presiden, ini tidak hanya Surpres tetapi juga suprise kepada rakyatnya.

 

Presiden lupa akan janji memperkuat KPK dari segala sisi toh itu semua ia goreskan melalui Surpres yang membuat sakit hati, DPR yang dinilai sebagai representasi dari suara rakyat tapi ketika rakyat menyuarakan aspirasinya malah tidak didengarkan seperti halnya headset rusak, KPK tidak lagi menjadi lembaga negara yang punya independensi tetapi lebih kepada indepedensi di intervensi oleh rezim berkuasa hari ini, sampai hari ini rakyat masih berharap kepada presiden untuk menerbitkan perpu sebagai penyelamatan KPK, Presiden harus melihat dan mendengarkan rintihan rakyat.

 

Pretensi ini harus segera dituntaskan karena persoalan lain banyak yang mesti diselesaikan Karhutla, Wamena, hutang negara dan lainnya, berapa lagi korban yang dibutuhkan agar aspirasi ini didengarkan?.

Beberapa hari pasca diratifikasinya revisi undang-undang KPK tahun 2002 oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurnanya, spontan menuai reaksi keras dari hulu ke hilir dari pusat hingga daerah dari masyarakat bawah sampai golongan menengah menyuarakan penolakannya, terlebih di kalangan mahasiswa sebagai rakyat terdidik dan berintelektualitas tinggi, mumpuni dibidangnya melakukan demontrasi sebagai wujud kepeduliannya terhadap eksistensi KPK pasca direvisi, berbekal pikiran kritis untuk  melakukan demo di depan gedung DPR dan DPRD pusat dan daerah agar keluh kesahnya di dengarkan oleh wakilnya yang ada di pemerintahan.

 

Tidak hanya itu juga dikalangan akademisi dan pegiat anti korupsi secara terang-terangan menyatakan sikap penolakan dan ketidakpercayaan kepada rezim yang berkuasa hari ini, bermacam cara mereka lakukan dari memberikan komentar dan menyumbangkan pemikiran di media cetak maupu elektronik juga menyuarakan opininya di berbagai stasiun TV yang ada di Indonesia, jika penolakan ini dipersentasekan maka yang menolak kisaran 82 persen dari rakyat Indonesia, artinya rakyat melihat bahwa dengan adanya revisi Undang-undang KPK ada banyak hal yang berdampak buruk akan dihasilkan dan berpotensi melumpuhkan KPK.

 

Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa adalah wujud kepeduliannya terhadap nasib KPK, tidak ada maksud untuk menggulingkan presiden terpilih, alih-alih pembicaraan mengenai demo dikatakan demostrasi ditunggangi oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan, penulis merasa hal semacam ini tidak sepatutnya dilontarkar oleh pihak penguasa, mereka semata-mata ingin mendapatkan dan menegakkan keadilan dan kepastian hukum dari penguasa fiat justisia ruat cualum (Keadilan mesti ditegakkan kalaupun esok langit akan runtuh), jangan sampai aturan dibuat hanya menguntungkan satu pihak sementara pihak lain dirugikan (rakyat) dengan itu mereka memilih jalan berdemostrasi karena tidak adanya kejelasan, transparansi dari pembuat aturan, mereka memiki hak untuk mengeluarkan pendapat dan menyampaikan aspirasi dan kritikan karena konstitusi sendiri menjamin itu semua karena demontrasi adalah bagian dari demokrasi,  lalu kenapa demontrasi sebagai wadah menyampaikan argumen tapi  di tanggapi dengan sentimen.

 

Ada pernyataan dari seorang politisi dari komisi III DPR jangan menganggap KPK itu sama kayak kitab suci yang tidak dapat dirobah dan diganggu gugat, tidak ada yang mempersoalkan tentang revisi undang-undang KPK karena ia bukan kitab suci tempat benaran tetapi yang menjadi masalah adalah merevisi undang-undang dalam timing yang tidak tepat dan pasal-pasal nya pun dianggap banyak yang menuai pertentangan dimana akan menjadikan KPK lumpuh total sehingga jual beli, negosiasi dengan penegak hukum akan lebih leluasa dan tidak terkendali.

 

Terlepas dari konfrontasi diantara rakyat dan pemerintah akankah presiden akan bersikap bijak dalam menyikapi masalah ini atau malah sebaliknya menjadikan rakyat semakin tidak akan menaruh kepercayaan kepada Presiden atau pun Wakil rakyat di senayan. Kepentingan rakyat diatas kepentingan lainnya jangan mengeruk keuntungan diatas penderitaan rakyat karena semua akan dipertanggung jawabkan dihadapan tuhan.

 

Perjalanan untuk penyelamatan KPK hanya dapat dimungkinkan dengan dua jalur, judicial review ke MK atau penerbitan Perpu oleh Presiden, Jika hal semacam ini tidak terwujud maka KPK akan menjadi macan ompong lumpuh untuk selamanya, reformasi kita telah di korupsi dan kpk akan berakhir ditengah-tengah konspirasi penguasa hancur lebur dari peredaran negara demokrasi.



Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan opini ini!

Nama : (*required)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*required)

Komentar : (*required)

Security Code:  



• Opini Terkait
Banner Lima