Opini › Opini


Menolak Pemira, BPUM Tidak Netral

Rabu, 18/12/2019 00:02 WIB | Oleh : Muhammad Jalali (Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah UIN IB Padang)

Sebentar lagi kampus UIN Imam Bonjol Padang akan menggelar kontestasi demokrasi. Eksekutif dan legislatif mahasiswa universitas yang dipilih secara langsung sebagai bentuk dari demokrasi. Badan Pemilihan Umum Mahasiswa (BPUM) yang baru saja didirikan dan dilantik oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama sebagai penyelenggara Pemilu Raya (Pemira) yang akan dilangsungkan pada 19 desember 2019 ini di kampus kita tercinta.


Pertanyaannya kenapa BPUM yang menjadi penyelenggara Pemira kali ini? bukankah Pemira dilaksanakan oleh Senat Mahasiswa Universitas (Sema U) sesuai dengan keputusan Rektor tahun 2017.


Disini kita bisa lihat dan saksikan kebobrokan dari WR III yang mengatakan Sema U "Gagal" dalam menjalankan tugasnya. Padahal salah satu tugas WR III  adalah membina lembaga mahasiswa. Berati WR III juga "Gagal" menjalankan tugasnya selamanya ini yang mana tidak mampu membina Sema- U yang selama ini mati suri.


Tapi yang lebih parah lagi pada saat ini bisa kita lihat juga bahwa WR III ingin mengintervensi Pemira pada tahun ini sangat tinggi. Salah satu buktinya calon presma atau wakil presma dan ketua Sema U harus mendapat rekomendasi dari WR III. Tentu jelas siapa yang dekat dengan WR III yang akan mendapatkannya.


Rasanya itu bukanlah suatu keadilan dan sebuah demokrasi dari tata cara Pemira itu dilaksanakan. Setiap mahasiswa aktif di kampus ini memiliki hak yang sama dan berhak maju menjadi pemimpin di lembaga kampus ini, bukan hanya mahasiswa yang dekat dengan WR III saja atau lebih jelasnya yang memiliki kepentingan dengan WR III saja.


Belum lagi yang menjadi inisiator berdirinya BPUM adalah salah satu pengurus Dewan Mahasiswa Univesitas (Dema U) yang selama ini tidak jelas keberadaannya. Yaitu Leon yang juga menjadi salah satu dari inisiator berdirinya Aliansi Mahasiwa Pembela Rektor beberapa bulan lalu. Sehingga ide dan gagasannya dalam mendirikan BPUM sangat didukung dan disetujui oleh rektor dan WR III.


Bisa dikatakan Dema U itu muncul saat dibutuhkan saja, tapi tak tau dimana rimbanya. Jangan sampai mahasiswa peduli rektor saja yang balik dipedulikan oleh Rektor. Kita mahasiswa memiliki hak yang sama di kampus UIN IB Padang ini.


Beberapa kejanggalan- kejanggalan yang terlihat, berdirinya BPUM. Pertama, tidak ada kejelasan atas dasar apa didirikannya dan yang menjadi iniasiatornya tidak jelas serta tidak melibatkan HMJ, Sema dan Dema Fakultas,  tiba-tiba sudah lahir saja BPUM ini.


Kedua, BPUM dilantik pada tanggal 03 Desember 2019. Namun sudah memulai sosialisasi Pemira sejak tanggal 27 november 2019. Di mana letak wewenangnya untuk mensosialisasikan sebelum dilantik?


Ketiga, adanya keinginan yang tinggi oleh WR III untuk mengintervensi Pemira pada tahun ini, serta menghilangkan kinerja Sema U sebelumnya. Selanjutnya, tidak adanya sosialisasi, workshop atau sejenisnya dalam mensosialisasikan Pemira  secara jelas oleh BPUM sebagai penyelenggara.


Kemudian BPUM menjadi ladang subur untuk kepentingan pribadi atau sekelompok para penjilat yang mengatakan ingin memperbaiki Lembaga Mahaiswa serta siap menjadi penyambung aspirasi Mahasiwa.


Kepada kawan- kawan semua mari kita kritisi lagi. Mari kita buka kaca mata bersama-sama karena saya yakin kawan-kawan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih terhadap lembaga kemahasiswaan.


Jangan sampai ajang demokrasi mahasiswa di kampus kita ini, dirusak dan dimanfaatkan sekelompok kaum-kaum penjilat yang hanya ingin mencari kekuasaan semata. Kawan- kawan dengan alur dan mekanisme yang tidak jelas ini rasanya BPUM yang akan menyelanggarakan Pemira tahun ini perlu kita pertanyakan lagi.


Masih banyak yang akan kita perbaiki dan kita kritisi kebijakan-kebijakan serta permasalahan-permasalahan yang sedang dan akan terjadi di kampus ini. Oleh karena itu kita benar-benar ingin yang menjadi presma, wakil presma dan ketua Sema U benar-benar yang mampu dan bisa menjadi penyambung aspirasi mahaiswa banyak, bukan penyambung lidah Rektor apalagi menjadi penjilat di saat mahasiswa banyak mempertanyakan haknya sebagai mahasiswa.



Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan opini ini!

Nama : (*required)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*required)

Komentar : (*required)

Security Code:  



• Opini Terkait
Suarakampus