Opini › Opini


Omnibus Law dan Lingkaran Setan Korporatokrasi

Jumat, 28/02/2020 23:30 WIB | Oleh : Nandito Putra (Mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah)

Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang mengatur investasi dan ketenagakerjaan akhirnya telah diserahkan ke DPR RI. Penyerahan tersebut sekaligus merubah nama resmi RUU tersebut yang sebelumnya bernama RUU Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) menjadi RUU Cipta Kerja. Regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan investasi tersebut dinilai sangat merugikan rakyat dan hanya menguntungkan para investor. Lebih jauh dapat dimaknai bahwa Omnibus Law Cipta Kerja diadakan hanya untuk kepentingan segelintir orang saja. Hal itu dapat dilihat di berbagai pasal yang jelas-jelas tidak berpihak kepada pekerja serta komponen lain yang saling berkaitan seperti lingkungan dan kesejahteraan pekerja itu sendiri.


Sebelumnya, Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak hanya mengatur mengenai regulasi tentang investasi dan ketenagakerjaan. Banyak hal yang diatur dalam RUU ini, sehingga peraturan tersebut juga disebut sebagai peraturan sapu jagat. Yaitu regulasi yang mengatur seluruh persoalan guna mempermudah tumbuhnya investasi hanya dalam satu Undang-Undang saja. Alasan Pemerintah mencanangkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah untuk meningkatkan daya tarik investor dalam berinvestasi di Indonesia. Sebab selama ini Pemerintah beranggapan regulasi yang berbelit-belit dan kaku dapat menghambat pertumbuhan investasi.


Sedari awal publik terutama pekerja dan buruh telah menolak secara lantang agar RUU Cipta Kerja dibahas kembali serta melibatkan pihak-pihak terkait serta dibahas secara transparan. Diserahakannya draf RUU Cipta Kerja ke DPR RI menandakan bahwa Pemerintah terkesan terburu-buru. Hasrat menggebu-gebu demi peningkatan investasi tidak lagi memerhatikan berbagai aspek-aspek dasar kehidupan dan lingkungan.


Sudah saatnya kesadaran masyarakat dipupuk demi mencegah terjadinya kesewenang-wenangan investor terhadap pekerja dan lingkungan, serta hal-hal lain yang nanti akan kena getah dari RUU Sapu Jagat ini. Pada dasarnya, RUU Omnibus Law Cipta Kerja dirumuskan untuk menjadi subtitusi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun isi RUU tersebut menyambar lebih luas dari sebatas tentang tenaga kerja saja. Kita dapat melihat dalam RUU Cipta Kerja terdapat berbagai pasal yang merenggut kesejahteraan tenaga kerja. Mulai dari tidak berlakunya upah minimum, dimana upah ditentukan dari jam kerja; hilangnya pesangon; mempermudah PHK; tidak adanya cuti haid bagi pekerja permpuan, cuti menikah, cuti beribadah, sereta cuti kemalangan; bahkan yang lebih nahas adalah tidak adanya sanksi pidana bagi perusahaan yang telat membayar upah.


Selain itu, kita juga dapat menemukan bentuk pelemahan sistem desentralisasi jika RUU ini tetap jalan dan disahakan. Pemerintahan daerah akan kehilangan peran sehingga menciderai otonomi daerah dan membuka kemungkinan kealpaan pemerintah pusat dalam mengelola lingkungan hidup. Sebab, sentraslisasi pengleolaan lingkungan hidup akan menjauhkan pengawasan sumber daya yang dikelola, seolah-olah dalam hal ini mengkerdilkan kedudukan pemerintah daerah di mata investor. Kelestarian lingkungan tentu akan terkena imbasnya. Bahkan pengaturan tentang Amdal yang sebelumnya diatur secara jelas dalam Pasal 23 UU PPLH tidak lagi memiliki taring dalam RUU Cipta Kerja. Sebab, ketentuan pasal tentang Amdal dalam RUU Cipta Kerja terkesan abstrak dan membuka celah bagi pelaku usaha untuk mengabaikan Amdal.


Jika RUU Cipta Kerja ini sampai lolos dan disahkan, kita patut mempertanyakan apa sebenarnya yang dikejar oleh Pemerintah saat ini. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, RUU ini hanya menguntungkan para pemilik modal yang jumlahnya hanya 1 persen dari total keseluruhan rakyat negeri ini daripada nasib dan kesejahteraan buruh dan pekerja. Bahkan kelestarian lingkungan dan masa depan generasi selanjutnya dipertaruhkan ketika terjadi banyak perusakan lingkungan oleh perusahaan-perusahaan karena peraturan yang ada tidak lagi begitu mengikat para investor.


Dapatkah dengan diberlakukannya aturan semcam itu mengangkat harkat dan martabat bangsa sendiri, atau malah sebaliknya?  Apakah mayoritas rakyat dalam 10-20 tahun ke depan didisain cuma menjadi bangsa kuli dan penyedia tenaga murah buat para investor? Sebab dalam 20 tahun kedepan kita berada pada masa-masa bonus demografi, dimana jumlah tenaga kerja kita sangat melimpah, namun mereka harus terpakas takluk kepada investor dikarenakan peraturan yang  hanya berpihak kepada investor dan merenggut hak-hak mereka. Untuk itu, pertanyaan di atas perlu kita renungkan saat ini. Pertanyaan-pertanyaan dasar di atas harus dijawab oleh penyelenggara negara saat ini sebelum bom waktu RUU Cipta Kerja tersebut meledak dan menimbulkan berbagai masalah baru.


Sebab disadari atau tidak, bila kita tidak hati-hati menanggapi hal ini, penganut neo-liberalisme ekonomi bisa membelokakan demokrasi menjadi korporatokrasi, satu istilah yang dipopulerkan oleh Perkins lewat Confessions. Dalam korporatokrasi, kedaulatan tidak lagi berada di tangan rakyat, tetapi di tangan perusahaan-perusahaan besar dan para investor yang menguasi perekonomian dalam suatu negara. Suara rakyat hanya didambakan menjelang dan selama pemilihan umum saja. Setelah itu baik wakil rakyat di Parlemen, Pemerintah beserta jajaran birokrasi harus mendengar dan mengakomodasi kepentingan korporat.


Jadi dapat kita menganalisis dalam hal RUU Cipta Kerja, bukan suara rakyat lagi yang mesti didengar, tapi pasar. Siapakah pasar? Dalam pengertian mutakhir pasar adalah sekumpulan produsen, pelaku pasar modal, trader, broker, spekulan, pertambangan, pengembang poperti, bankir, perusahaan perkebunan, ekspotir, importir, dan orang-orang yang memilik daya beli, tak peduli dari mana pun mereka berasal.


Yang meraup laba tentu adalah mereka para investor dan perusahaan-perusahaan di berbagai sektor. Adalah mereka para penganut neo-liberalisme dan korporat yang sangat diuuntungkan. Sedangkan para pekerja dan buruh begitu-begitu saja, malahan semakin menderita. RUU Omnibus Law Cipta Kerja jika dikaitkan dengan korporatokrasi dan neo-liberalisme tidak lagi dapat dipungkiri keberadaannya. Cirri-ciri neo-liberalisme salah satunya adalah deregulasi, artinya mengurangi peraturan-peraturan dari pemerintah yang bisa menghambat keuntungan pengusaha. Semoga negara hadir melindungi segenap rakyatnya daripada melindungi kaum kapitalis pemilik modal saja.



Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan opini ini!

Nama : (*required)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*required)

Komentar : (*required)

Security Code:  



• Opini Terkait
Suarakampus