Opini › Opini


Tolak Omnibus Law, Mahasiswa Gelar Seruan Aksi

Kamis, 05/03/2020 20:23 WIB | Oleh : Renita, Mahasiswa Sastra Minangkabau, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

Salah satu peran mahasiswa sebagai kontrol sosial, yaitu dapat mengontrol jalannya pemerintahan. Baik dalam pembuatan kebijakan maupun peraturan yang dilakukan oleh pemerintah. Mahasiswa juga bisa menjadi penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Beberapa waktu terakhir, polemik RUU Omnibus Law memicu banyak perhatian dan respon dari berbagai kalangan. Salah satunya dari kalangan mahasiswa. 


“Omnibus Law Untuk Siapa?” ini adalah hashtag yang banyak tertulis pada seruan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai almamater dan merupakan bagian dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Padang. Seruan Aksi tolak Omnibus Law ini bertitik di Kantor DPRD Sumbar pada Rabu, 4 Maret 2020. Seruan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa sebelumnya tentu telah melewati proses pengkajian masalah dan dampak yang akan terjadi pada rakyat setelahnya. 


Kata Omnibus diambil dari bahasa Latin yang artinya “for everything”. Omnibus Law pertama kali berada pada system common law yang berfungsi sebagai alat untuk menyederhanakan peraturan yang tumpang tindih. Undang-undang sapu jagat atau undang-undang Omnibus adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas, atau mencabut sejumlah undang-undang lainnya. 


Dalam sejarahnya, undang-undang sapu jagat adakalanya digunakan untuk melahirkan amandemen yang kontroversial. Oleh sebab itu, beberapa kalangan menilai undang-undang sapu jagat bertentangan dengan demokrasi. Rancangan undang-undang (RUU). Omnibus Law yang dianggap jadi penarik investasi saat ini ternyata juga sudah pernah diterapkan diberbagai Negara dibelahan dunia, seperti kanada dan Filipina. Kasus penggunaan Omnibus Law di Filipina hampir sama dengan Indonesia yaitu dalam hal investasi.


Seruan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa didasari karena adanya anggapan bahwa Omnibus Law dinilai merugikan dan berdampak buruk pada rakyat kecil. Salah satunya yaitu penilaian terhadap upah minimum dalam RUU Cipta Kerja hanya didasarkan pada Upah Minimum Provinsi (UMP), padahal tidak seluruh wilayah Indonesia pengusaha membayar menggunakan UMP. Selain itu pada pasal 95, tidak ada denda bagi pengusaha yang terlambat membayar upah. Padahal pada UU 13/2003 pengusaha yang terlambat membayar upah kerja akan dikenakan denda keterlambatan. Jika Omnibus Law ditetapkan tentu hal ini akan merugikan para buruh.


Selain itu Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law cipta Lapangan Kerja dinilai tidak lagi mengatur dan memperhatikan mengenai pekerja wanita. Tidak satupun pasal RUU Cipta Lapangan Kerja yang menyebutkan tentang perempuan. Padahal perempuan Indonesia memiliki peran yang sangat besar terhadap keberhasilan industri. UU No.13 Tahun 2013 pasal 76-84 secara normarif telah mengatur khusus tentang pekerja perempuan termasuk hak-haknya, seperti hak cuti melahirkan dan cuti haid. Sehingga RUU ini terkesan sekedar menyediakan lapangan kerja yang seluas-luasnya saja. Tapi tidak memikirkan kualitas pekerjaannya. 


Dalam penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini juga tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunannya, hal ini melanggar pasal 96 UU No.15 Tahun 2019 tentang partisipasi masyarakat. Hal tersebut tertera pada pasal 96 ayat (1) yang berbunyi “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan”, lalu dilanjutkan dalam ayat (2) yaitu “Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat dilakukan melalui : a. rapat dengan pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya; dan/atau diskusi. Penyusunan RUU Cipta Kerja dianggap melanggar pasal tersebut dan Pemerintah yang terkesan tertutup dan terburu-buru.


Lalu jika UU tersebut disahkan, maka akan muncul beberapa permasalahan seperti mempermudah masuknya tenaga kerja asing. Dalam upaya pemerintah dalam menarik investor untuk masuk maka persyaratan untuk memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) akan dihapus. Hal ini, akan menyebabkan TKA yang tidak kompeten akan kebih mudah masuk dengan asumsi cukup menekankan biaya produksi dan meningkatkan laba yang akan diperoleh. Jika hal ini terjadi akan menyebabkan konflik kepentingan antara para majikan (Borjuis) dan para buruh (Peoletar). Dampak lainnya yaitu terjadinya penghapusan terhadap jaminan hak-hak pekerja, celah korupsi melebar dan penghilangan hak gugat oleh rakyat, serta meningkatnya potensi Putus Hubun gan Kerja (PHK) massal dan memburuknya kondisi kerja.


Masih banyak dampak negatif lainnya yang akan terjadi jika RUU Omnibus Law berhasil disahkan dan ditetapkan di Indonesia. Hal tersebut hanya akan memperburuk kesenjangan sosial yang telah ada di Indonesia. Secara tidak langsung RUU tersebut terkesan seperti hanya menguntungkan satu pihak saja, yaitu pihak yang berkuasa. Maka akan timbullah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin tertindas. Untuk itu mahasiswa dari berbagai almamater yang turun ke jalan melakukan seruan aksi Tolak Omnibus Law tidak lain adalah untuk menjaga kesejahteraan rakyat, melindungi hak-hak kaum kecil. Seruan aksi tersebut menyatakan penolakan para mahasiswa terhadap Omnibus Law dan menuntut agar ketua DPRD Sumbar sebagai representatif warga Sumatera Barat untuk menolak RUU Omnibus Law.



Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan opini ini!

Nama : (*required)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*required)

Komentar : (*required)

Security Code:  



• Opini Terkait
Suarakampus