Opini › Opini


Penuhi Hak Penyandang Disabilitas

Senin, 09/03/2020 02:00 WIB | Oleh : Ghaffar Ramdi (Mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah)

Apa yang terbesit dalam pikiran kita jika mendengar istilah penyandang disabilitas? Mungkin dalam pikiran kita adalah orang yang memiliki fisik tidak sempurna saja bukan? Menurut Undang-Undang Nomor  19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif.


Penyandang disabilitas atau dalam percakapan sehari-hari disebut “difabel” merupakan orang yang memiliki keterbatasan, tidak seperti orang-orang biasa pada umumnya yang dapat melakukan aktifitas secara normal, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka menggunakan alat khusus untuk mempermudah gerak melakukan aktifitas sehari-hari, seperti makan, minum, mandi, bahkan bekerja.


Penyandang disablitas dikategorikan menjadi tiga macam yaitu cacat fisik, dimana kecacatan ini mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh. Kedua cacat mental yaitu kelainan mental atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit. Ketiga cacat ganda atau cacat fisik dan mental, yaitu suatu keadaan seseorang yang menyandang dua kecacatan sekaligus.


Di Indonesia jumlah penyandang disabiltas tergolong dalam angka yang tinggi. Menurut riset yang dilakukan oleh Direktorat Rehabilitasi Penyandang Disablitas Sensorik, Kementrian Sosial yang diambil dari survei Penduduk Antar Sensus atau SUPAS tahun 2015, menyatakan bahwa sebanyak 21,84 juta atau sekitar 8,56 persen penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas.


Sedikit berbeda dengan riset yang dilakukan oleh Kementrian Sosial saja, Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization (WHO) memperkirakan bahwa 10 persen dari jumlah seluruh penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas. Jika dikalkulasikan, jumlah penduduk Indonesia sekarang berjumlah 267 juta jiwa, maka total penyandang disabilitas adalah 26,7 juta jiwa.


Penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat kurang mendapatkan hak mereka sepenuhnya. Sebagai contoh, penyandang disabilitas terkadang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak seperti orang-orang normal pada umumnya, terlebih lagi pada sektor pekerjaan formal yang mayoritas hanya dibuka untuk orang-orang biasa saja, sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 ditegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuan mereka.


Permasalahan hak penyandang disabilitas tidak hanya di sektor ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak saja, akan tetapi juga dalam berbagai bidang kehidupan. Contoh sederhana yang tampak bagi kita adalah jalur disabilitas yang terdapat pada pedestrian di berbagai fasilitas umum. Yang menjadi permasalahannya adalah pembuatan jalur ini hanya ala kadarnya yang berarti jalur ini dibangun tidak ditujukan untuk fungsi yang sesungguhnya. Selain itu jalur disabilitas ini juga tidak ramah bagi penyandang disabilitas seperti terdapatnya penghalang tiang listrik dan rambu lalu lintas di jalur disabilitas tersebut.


Kurang baiknya perlakuan terhadap penyandang disabilitas di Indonesia merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Tidak hanya perhatian khusus yang dilakukan, akan tetapi perlu adanya tindakan yang harus diambil agar penyandang disabilitas bisa merasakan apa yang manusia normal lainnya rasakan. Sebagai pertimbangan dalam mewujudkan ruang yang ramah bagi penyandang disablitas, maka kita harus memenuhi empat aspek yang mutlak harus dipenuhi.


Pertama yaitu menjamin adanya aspek kemudahan, dimana setiap warga negara Indonesia dapat mencapai suatu tempat atau fasilitas yang diperuntukkan untuk publik tanpa adanya hambatan. Ini juga berlaku bagi penyandang disabilitas, mereka juga harus diberikan kemudahan untuk mengakses fasilitas umum karena penyandang disabilitas juga merupakan warga negara yang harus dipenuhi haknya.


Kedua, menjamin adanya aspek kegunaan, yaitu dimana setiap orang dapat mempergunakan semua tempat atau fasilitas umum yang tersedia. Penyandang disabilitas harus diperhatikan pula bagaimana cara mereka supaya bisa menggunakan fasilitas publik dengan baik seperti orang-orang pada umumnya. Jangan sampai dalam pembangunan fasilitas publik kita lupa bahwa yang akan menggunakannya tidak hanya orang-orang biasa akan tetapi juga saudara kita penyandang disabilitas.


Ketiga, menjamin adanya aspek keselamatan, yaitu dimana pembangunan fasilitas publik harus memperhatikan keselamatan bagi setiap orang yang menggunakan fasilitas tersebut termasuk juga penyandang disabilitas. Keselamatan dalam penggunaan fasilitas publik untuk penyandang disablitas harus lebih ditekankan, ini karena dalam menggunakan fasilitas publik penyandang disabilitas akan sedikit berbeda dengan orang pada umumnya. Hal ini agar tidak ada kecelakaan yang disebabkan karena lalainya pembangunan yang tidak memperhatikan aspek keselamatan penggunaan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas.


Keempat, menjamin adanya aspek kemandirian, yaitu dimana setiap orang bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan fasilitas umum tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Jika kita baca sekilas tentu hal ini sangat kontroversial, bagaimana bisa peyandang disabilitas mandiri tanpa bantuan orang lain? Akan tetapi maksud penulis adalah penyediaan alat yang memadai guna menunjang mobilisasi penyandang disablitas. Jika alat-alat khusus yang mereka butuhkan terpenuhi maka penyandang disabilitas bisa hidup mandiri tanpa merepotkan orang lain.


Segala macam bentuk aspek diatas tidak akan berjalan lancar jika aspek ini hanya ditulis dan dibaca tanpa adanya gerakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu. Jangan sampai aspek itu hanya jadi untaian kata yang tidak bermakna tanpa adanya gerakan perubahan dan meningkatkan kepedulian kita terhadap penyandang disabilitas. Semua pihak harus bersinergi untuk mewujudkan lingkungan yang ramah untuk penyandang disabilitas. Mari kita penuhi hak penyandang disabilitas, karena tidak ada perbedaan di antara kita semua.



Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan opini ini!

Nama : (*required)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*required)

Komentar : (*required)

Security Code:  



• Opini Terkait
Suarakampus