Oleh: Salman Al Habsi Lubis
(Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN IB)
Kampus kerap dipersepsikan sebagai ruang intelektual yang rasional, egaliter, dan menjunjung tinggi kebebasan berpikir. Ia digambarkan sebagai tempat tumbuhnya keberanian intelektual, kritik ilmiah, serta dialog terbuka antara sivitas akademika. Namun di balik idealisme tersebut, praktik-praktik relasi kuasa yang tidak sehat justru masih subur berkembang. Salah satunya adalah feodalisme yang menjelma secara halus dalam interaksi sehari-hari di dunia kampus, sering kali disamarkan sebagai etika, sopan santun, atau budaya akademik.
Fenomena yang belakangan ramai diperbincangkan adalah kebiasaan mahasiswa mengirim emot “sungkem” ketika berkomunikasi dengan dosen. Sekilas, tindakan ini tampak sebagai bentuk penghormatan. Namun jika ditelisik lebih dalam, tidak sedikit mahasiswa yang melakukannya bukan karena rasa hormat yang tulus, melainkan karena dorongan rasa takut. Takut dianggap tidak sopan, takut dicap pembangkang, dan yang paling krusial: takut nilai akademiknya terdampak. Dalam kondisi ini, penghormatan berubah menjadi formalitas kosong, bahkan menjadi strategi bertahan dalam relasi kuasa yang timpang.
Di sinilah feodalisme bekerja secara simbolik. Sejalan dengan itu, teori kekuasaan simbolik Pierre Bourdieu menyatakan bahwa dominasi tidak selalu bekerja secara koersif, melainkan melalui simbol, bahasa, dan gestur yang diterima sebagai “kewajaran”. Dalam praktik tersebut, mahasiswa secara tidak sadar mereproduksi struktur dominasi dengan menampilkan simbol kepatuhan, meskipun secara internal menolak. Feodalisme tidak selalu hadir dalam bentuk perintah kasar atau ancaman terbuka, tetapi justru hidup melalui simbol, gestur, dan kebiasaan yang diterima sebagai “wajar”. Mahasiswa sadar bahwa dosen memiliki kuasa atas nilai, rekomendasi, dan kelulusan. Kuasa tersebut, ketika tidak diimbangi dengan profesionalisme dan transparansi, menciptakan relasi patron-klien. Mahasiswa pun memilih tunduk secara simbolik, meskipun secara batin menyimpan ketidaksetujuan terhadap kebijakan atau aturan dosen yang dirasa problematik.
Menariknya, praktik ini sering kali disamakan secara keliru dengan tradisi penghormatan di pesantren. Padahal, keduanya memiliki landasan yang sangat berbeda. Di pesantren, relasi antara santri dan kiai dibangun di atas keikhlasan, kepercayaan moral, dan keyakinan spiritual. Penghormatan santri kepada kiai tidak lahir dari ketakutan akan sanksi akademik, melainkan dari kesadaran etis dan spiritual bahwa kiai dipandang sebagai guru sekaligus teladan hidup. Tidak ada paksaan simbolik yang menekan batin santri untuk bersikap patuh secara pura-pura.
Ketika penghormatan di pesantren sering dicap feodal oleh kacamata modern, justru praktik di kampus luput dari kritik. Padahal, penghormatan yang lahir dari keterpaksaan dan ketakutan jauh lebih dekat dengan logika feodalisme dibandingkan penghormatan yang tumbuh dari kesadaran dan keteladanan. Di pesantren, kritik tetap mungkin disampaikan melalui adab dan mekanisme yang diakui. Sementara di kampus, kritik kerap terhenti di kepala mahasiswa karena bayang-bayang penilaian subjektif.
Feodalisme di dunia kampus juga tampak jelas dalam budaya senioritas yang berlebihan. Mahasiswa baru sering diposisikan sebagai pihak yang “harus tahu diri”, tunduk, dan menerima perlakuan tidak setara atas nama tradisi. Senior dianggap selalu benar, sementara junior dituntut patuh tanpa ruang dialog. Budaya ini menormalisasi dominasi dan membunuh nalar kritis sejak dini. Alih-alih menjadi ruang pembelajaran demokrasi, kampus justru mereproduksi struktur kuasa yang hirarkis dan anti-kritik.
Jika dibiarkan, feodalisme semacam ini berbahaya bagi masa depan dunia akademik. Kampus akan melahirkan lulusan yang pandai menyesuaikan diri secara simbolik, tetapi miskin keberanian moral. Mahasiswa dilatih untuk diam, bukan berpikir; patuh, bukan bertanya. Padahal, inti pendidikan tinggi bukanlah kepatuhan personal, melainkan pencarian kebenaran melalui dialog rasional dan kritik yang bertanggung jawab.
Sudah saatnya kampus bercermin dan berani melakukan koreksi. Penghormatan harus dibedakan secara tegas dari ketakutan. Etika tidak boleh dijadikan alat pembungkam kritik. Dosen tetap layak dihormati, tetapi penghormatan itu harus tumbuh dari integritas, keteladanan, dan profesionalisme, bukan dari kuasa atas nilai. Demikian pula senioritas seharusnya bermakna tanggung jawab dan pendampingan, bukan dominasi.
Tanpa pembenahan serius, feodalisme akan terus hidup di ruang yang seharusnya paling bebas. Dan ketika kampus gagal menjadi ruang pembebasan, maka ia hanya akan menjadi istana kecil kekuasaan yang kehilangan ruh keilmuannya.
Ini menarik, tapi saya rasa ada sedikit penyederhanaan di sini, izin ya. Mengaitkan penggunaan emoji “sungkem” secara langsung dengan feodalisme itu bisa berisiko mencampuradukkan simbol komunikasi dengan struktur kuasa itu sendiri.
Rasa takut sebagian mahasiswa tidak otomatis lahir dari simbol, tapi bisa juga daari relasi kuasa yang tidak transparan. Emoji atau sapaan sopan itu alat pragmatik bahasa, bukan alat nyata untuk membatasi pilihan/ hak orang lain, kecuali jika ia dipaksakan atau disertai sanksi nyata.
kalau semua simbol penghormatan dianggap feodal, maka bahasa formal, sapaan “Pak/Bu”, bahkan etika akademik pun jatuh pada tuduhan yang sama. Yang perlu dikritik bukan simbolnya, tapi praktik relasi kuasa yang membuat mahasiswa merasa tidak aman untuk bersikap setara tanpa takut konsekuensi akademik.🙏🏻