Lewat Diskusi, PPMI Soroti Sikap Pemerintah Terkait Banjir Kalsel

Diskusi PPMI terkait sikap pemerintah terhadap banjir Kalsel (Foto: Firga/suarakampus.com)

Suarakampus.com- Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional adakan diskusi virtual bertajuk di Balik Malapetaka Banjir Kalimantan. Kegiatan ini dilangsungkan untuk merespon sikap pemerintah yang tidak kunjung berpihak kepada masyarakat, Sabtu (13/01).

Pemateri Pertama dibuka oleh Badan Pekerja Advokasi Kota Banjarmasin, Ihya Ul Alfi Mubarrak. Katanya, faktor ekologis menjadi penyebab utama dari banjir bandang di Kalimantan Selatan (Kalsel). “Pemerintah tidak mampu mencegah masifnya proses penambangan di sana,” katanya.

“Selain itu, konsep tata kelola ruang di tengah masyarakat masih kacau, mereka (masyarakat dan pemerintah) hanya akan bertindak jika bencana itu telah terjadi,” sambungnya.

Ihya juga mengkritik sikap Gubernur Kalsel yang mengancam masyarakat dengan Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terkait kritikan banjir tersebut. “Seharusnya pemerintah mendengar segala aspirasi dari rakyat, bukan diancam dengan UU ITE,” pungkasnya.

Senada dengan Ihya, Umi Maaruf menjelaskan menurut data yang beredar, sekitar 50 persen dari 3,7 juta hektar luas tanah di Kalsel sudah dibebani tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit. “Sebelum dijadikan lahan untuk perkebunan sawit, banyak oknum yang tidak bertanggung jawab menebang pohon sembarangan di hutan alam,” jelas Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional itu.

Lanjutnya, sikap pemerintah ke lokasi kejadian saat meninjau kondisi masyarakat untuk memberikan bantuan moril dan materil tampaknya hanya unsur politis semata. “Padahal ini merupakan banjir terbesar di Kalsel sejak 2006 lalu,” tuturnya.

Ia berpesan agar pemerintah dapat melakukan evaluasi perizinan industri secara ekstraktif, menghentikan perizinan baru dan menghukum oknum perusak lingkungan. “Imbasnya lingkungan dan masyarakat menjadi korban. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya membangun sinergi kepada segala pihak untuk mengembalikan fungsi ekologis yang selama ini rusak,” tutupnya. (red)

Wartawan: Firga Ries Afdalia

Total
0
Shares
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous Post

Menggunting dalam Lipatan

Next Post

Musala Mapala Unand di Gunung Talang Resmi Berdiri

Related Posts
Total
0
Share
410 Gone

410 Gone


openresty