Pelanggaran Etik Pimpinan KPK, Peneliti PUSaKO: Dewas Gagal Maknai Sanksi Berat

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (foto: Antara)

Suarakampus.com-Keputusan Dewan Pengawas (Dewas) KPK, yang memberikan sanksi berat atas pelanggaran etik berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, menambah deret panjang polemik di KPK. Menurut Peneliti PUSaKO Fakutas Hukum Unand, Beni Kurnia Ilahi, putusan Dewas tidak sebanding dengan pelanggaran etik yang dilakukan Lili.

“Kalau kita memaknai sanksi berat atas pelanggaran etik, artinya sanksi yang sangat wajar dijatuhkan adalah memberhentikan Wakil Ketua KPK tersebut,” kata Beni kepada suarakampus.com, Selasa (31/08).

Menurut Beni, putusan Dewas dengan memberikan sanksi berat terhadap Lili sudah tepat, karena Lili terbukti melanggar kode etik menyalahgunakan kewenangannya demi kepentingan pribadi. Namun, kata Beni, sanksi berat berupa potongan gaji pokok sebesar 40 persen tidak relevan dengan pelanggaran yang dilakukan Lili.

“Jadi, tidak koheren antara sanksi dan upaya pelanggaran, seharusnya diberhentikan secara tidak hormat jika itu adalah sanksi berat,” katanya.

Dalam hal ini, menurutnya Dewas gagal memaknai sanksi berat dengan hanya memotong gaji pokok sebesar 40 persen. “Kalau dimaknai secara yuridis, sanksi berat tersebut harus diberhentikan secara tidak hormat,” jelas Beni.

Berkaca pada huruf g Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tentang KPK, pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan apabila dikenai sanksi berdasarkan UU KPK. Kemudian, dalam Pasal 29 UU KPK, salah satu syarat menjadi pimpinan KPK yang mesti dipenuhi adalah cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik.

Beni menilai, sanksi potongan gaji pokok yang dijatuhkan Dewas KPK adalah sikap pembiaran tergerusnya integritas di dalam tubuh KPK. Menurutnya, langkah yang mesti diambil Dewas adalah melakukan koreksi terhadap putusan pelanggaran etik yang dilakukan Lili Pintauli Siregar.

Kendati demikian, Beni menilai cukup sulit bagi Dewas untuk melakukan koreksi. Sebab, selama ini Dewas tidak menetukan sikap atas temuan adanya pelanggara administrasi dan HAM yang dilaporkan oleh Obdudsman RI dan Komnas HAM terkait Tes Wawasan Kebangsaan.

“Untuk itu, kita semua harus mendesak dilakukannya koreksi dan memberikan mosi tidak percaya kepada Dewas KPK,” katanya.

Sebelumnya, Dewas menyatakan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar bersalah atas pelanggaran etik. Lili dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2015 yang mengatur tentang gaji pimpinan KPK, disebutkan bahwa gaji pokok Wakil Ketua KPK adalah sebesar Rp 4.620.000. Itu artinya, sanksi berat yang diterima Lili hanya berupa pemotongan gaji pokok sebesar Rp 1.848.000. Sementara ia akan tetap menerima tunjangan sebesar Rp 107,9 juta.

Lili dilaporkan karena diduga berkomunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M. Syahrial. Saat itu, KPK tengah menyelidiki kasus jual beli jabatan yang menyerat Syahrial. Belakangan, KPK telah menetapkan Syahrial dan Sekretaris Tanjungbalai sebagai tersangka kasus jual beli jabatan tersebut. (red)

Wartawan: Nandito Putra

Total
0
Shares
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous Post

Kecelakaan di UIN Imam Bonjol, Satu Unit Mobil Terbalik

Next Post

Mahasiswa UIN IB Raih Runner Up Dua Putra Putri Sumbar 2021

Related Posts
Total
0
Share