Suarakampus.com – Penguasaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan menjadi bagian pembahasan dalam diskusi keadilan ekologis di Rumah Gerakan Rakyat WALHI Sumbar, Jumat (14/8).
Kegiatan bertajuk Menagih Tanggung Jawab Perusak Iklim untuk Keadilan Ekologis Sumatra Barat digelar bersamaan dengan nonton bareng pembacaan Nota Keuangan APBN 2027 melalui siaran Kompas TV.
Direktur Walhi Sumbar, Tommy Adam menyebut, sekitar 2,2 juta dari total 4,2 juta hektare wilayah Sumbar secara legal merupakan kawasan hutan.
Menurut Tommy, kondisi tersebut perlu dilihat bersama penguasaan lahan dan aktivitas ekstraktif yang berlangsung di Sumbar.
Ia menyebut perkebunan kelapa sawit milik taipan menguasai sekitar 132 ribu hektare di Sumbar. Sementara itu, izin pertambangan menguasai hampir 10 ribu hektare.
Tommy mempertanyakan manfaat yang diterima masyarakat dari aktivitas perusahaan yang menggunakan sumber daya dan lahan dalam skala besar.
Menurutnya, masyarakat Sumatera Barat saling terhubung melalui fungsi ekosistem sehingga aktivitas di satu wilayah dapat memberikan dampak terhadap masyarakat di wilayah lain.
Ia mencontohkan aktivitas PT Semen Padang. Menurut Tommy, aktivitas perusahaan tersebut dapat memberikan dampak kepada masyarakat di wilayah sekitar melalui perubahan lingkungan dan aktivitas industri.
Tommy menilai penguasaan lahan dan aktivitas industri perlu dilihat tidak hanya dari sisi investasi dan penerimaan ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat di tingkat tapak.
“Pembangunan perlu mempertimbangkan fungsi ekosistem dan keberlanjutan ruang hidup masyarakat Sumatera Barat,” tutup dia. (rar)
Wartawan : Irfannov Zacky Aji (Mg)
