Oleh: Verlandi Putra
(Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN IB)
Pemerintah Indonesia baru saja mengumumkan rencana yang cukup mengejutkan yaitu siswa yang telah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diuji kecerdasannya. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa tes Intelligence Quotient (IQ) akan menjadi salah satu parameter untuk mengukur dampak program unggulan ini terhadap perkembangan otak siswa.
“Tentu saja,” jawab Dadan singkat ketika dikonfirmasi wartawan tentang rencana tes IQ tersebut, seperti dilansir Tempo.co pada 29 Januari 2026.
Tapi tunggu dulu. Habis diberi makan, langsung tes kecerdasan? Logika macam apa ini?
Ketika Perut Kenyang Diklaim Bikin Pintar
Pemerintah tampaknya sedang mempersiapkan narasi besar: “Berkat MBG, IQ Nasional Meningkat!” Bahkan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, sudah lebih dulu menyatakan bahwa program MBG berpotensi membuat siswa lebih pintar matematika dan bahasa Inggris dengan asalkan dikemas dengan cara kreatif seperti belajar sambil makan.
Klaim ini tentu saja terdengar menarik. Siapa yang tidak ingin anaknya cerdas hanya dengan makan siang gratis? Tapi mari kita berpikir jernih sejenak.
Kecerdasan anak bukan hasil langsung dari sepiring nasi, lauk, dan sayur. Yang berperan penuh dalam membentuk kecerdasan adalah guru yang mengajar dengan dedikasi, orangtua yang mendampingi di rumah, sistem pendidikan yang baik, serta sarana dan prasarana belajar yang layak.
Gizi memang penting untuk perkembangan otak ini fakta ilmiah yang tidak terbantahkan. Terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), masa kritis ketika otak berkembang hingga 80 persen dari kapasitas orang dewasa. Namun, gizi bukanlah satu-satunya faktor. Bahkan bukan faktor utama ketika kita berbicara tentang hasil tes IQ atau prestasi akademik siswa SMP dan SMA yang sudah melewati masa kritis tersebut.
Jika nanti hasil tes menunjukkan peningkatan IQ, apakah itu murni karena MBG? Atau justru karena guru-guru yang terus mengajar meski dengan gaji pas-pasan? Atau karena orangtua yang gigih mendampingi anak belajar di rumah?
Yang mengkhawatirkan adalah kecenderungan pemerintah untuk mengklaim kesuksesan tanpa mengakui kontribusi pihak lain, terutama guru dan orangtua yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan anak.
Tes Kecerdasan dari Hasil Belajar, Bukan dari Piring Makan
Mari kita luruskan, tes kecerdasan itu mengukur hasil dari proses belajar yang didukung oleh sistem pendidikan yang baik, guru yang kompeten, dan lingkungan belajar yang kondusif.
IQ tidak naik hanya karena perut kenyang. IQ meningkat karena anak diberi kesempatan belajar dengan baik, dibimbing oleh guru yang berkualitas, memiliki akses ke buku dan teknologi, serta didorong untuk berpikir kritis dan kreatif.
Kalau pemerintah benar-benar ingin meningkatkan kecerdasan anak Indonesia, investasi seharusnya tidak hanya pada dapur umum, tapi juga, dan terutama, pada peningkatan kualitas guru, perbaikan kurikulum, pembangunan perpustakaan sekolah, dan penyediaan laboratorium yang memadai.
Ironisnya, anggaran MBG tahun 2026 mencapai Rp335 triliun, naik drastis dari Rp71 triliun di tahun 2025. Sementara dana pendidikan terpangkas ratusan triliun rupiah untuk mengakomodasi program ini. Hampir setengah dari anggaran pendidikan dialihkan ke program yang efektivitasnya terhadap kecerdasan masih dipertanyakan.
Jadi ketika nanti pemerintah mengklaim “IQ Nasional Naik Berkat MBG,” kita harus kritis bertanya: benarkah? Atau ini hanya upaya mencari justifikasi untuk program yang menghabiskan anggaran fantastis?
Seharusnya Pemerintah yang Diuji Kecerdasannya
Lebih baik pemerintah dulu yang harusnya diuji kecerdasannya. Karena yang dilakukan para pejabat sekarang terkesan sesat logika semua.
Pertama, mengalokasikan anggaran jumbo untuk program yang baru berjalan satu tahun, sementara mengabaikan kesejahteraan guru yang sudah mengabdi puluhan tahun.
Kedua, mengklaim program gizi bisa meningkatkan kecerdasan tanpa memperbaiki fondasi pendidikan yang sesungguhnya kualitas guru, kurikulum, dan sarana belajar.
Ketiga, berencana melakukan tes IQ untuk “membuktikan” kesuksesan program, padahal ini jelas upaya mencari pembenaran, bukan evaluasi objektif.
Keempat, lebih mudah mengangkat 32.000 pegawai program baru menjadi PPPK dalam waktu singkat, sementara ribuan guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun masih menunggu kepastian status.
Kelima, mencontoh Jepang dalam hal perubahan tinggi badan akibat perbaikan gizi, tapi lupa bahwa Jepang juga berinvestasi besar-besaran pada kualitas pendidikan, pelatihan guru, dan riset ilmiah.
Kalau logika seperti ini yang dipakai pemerintah untuk mengambil keputusan, maka wajar saja rakyat mempertanyakan adalah siapa yang sebenarnya perlu diuji kecerdasannya?
Kenapa Tidak Ada Tes Ilmu Sosial?
Yang menarik sekaligus mencurigakan dari rencana tes kecerdasan ini adalah fokusnya yang hanya pada sains yaitu matematika, komputer, biologi, fisika, dan kimia. Tidak ada satu pun yang menyebut ilmu sosial, sejarah, atau kewarganegaraan.
Kenapa?
Apakah karena ilmu sosial dianggap terlalu kritis sehingga membahayakan pemerintah? Apakah karena pemerintah takut siswa-siswi ini nantinya berpikir kritis tentang kebijakan publik, ketimpangan sosial, dan keadilan?
Pemerintah pada dasarnya membenci atau setidaknya tidak memprioritaskan ilmu sosial. Lihat saja yang selalu dikedepankan adalah sains, matematika, teknologi, ekonomi pembangunan, dan kesehatan. Program-program prestisius selalu berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), sementara humaniora dan ilmu sosial dipandang sebelah mata.
Padahal, ilmu sosial mengajarkan siswa untuk memahami masyarakat, menganalisis kebijakan, mengenali ketidakadilan, dan berpikir kritis tentang kekuasaan. Ilmu sosial mengajarkan demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi sipil. Dan itu semua adalah hal-hal yang tidak selalu nyaman bagi pemerintah yang otoriter atau yang tidak suka dikritik.
Jadi jangan heran kalau tes kecerdasan yang direncanakan pemerintah tidak menyentuh ilmu sosial sama sekali. Mereka ingin generasi yang pintar secara teknis, tapi tidak kritis secara sosial. Mereka ingin anak-anak Indonesia jago matematika dan komputer, tapi tidak bertanya-tanya tentang mengapa guru mereka digaji rendah atau mengapa anggaran pendidikan dipangkas untuk program yang belum terbukti efektivitasnya.
Logika Terbalik
Rencana pemerintah untuk menguji kecerdasan siswa penerima MBG adalah contoh sempurna dari logika terbalik.
Alih-alih mengukur kesuksesan program gizi dengan indikator yang relevan seperti penurunan angka stunting, peningkatan berat badan, atau perbaikan kesehatan umum pemerintah malah ingin mengaitkannya dengan IQ dan prestasi akademik.
Ini seperti memberikan sepatu baru kepada seorang pelari, lalu mengklaim bahwa kecepatan larinya meningkat karena sepatu itu padahal yang sebenarnya meningkatkan kecepatan adalah latihan keras, pola makan yang teratur, dan bimbingan pelatih yang baik.
Gizi adalah fondasi. Tapi fondasi saja tidak cukup untuk membangun gedung. Kita butuh arsitek (guru), bahan bangunan berkualitas (kurikulum dan buku), pekerja terampil (tenaga kependidikan), dan pengawasan yang ketat (sistem evaluasi yang baik).
Kalau pemerintah benar-benar peduli pada kecerdasan anak Indonesia, mereka seharusnya:
1. Meningkatkan kesejahteraan guru agar mereka bisa fokus mengajar tanpa harus mencari pekerjaan sampingan.
2. Memperbaiki kurikulum agar tidak hanya fokus pada hafalan, tapi juga pada pemikiran kritis dan kreativitas.
3. Membangun perpustakaan dan laboratorium di setiap sekolah, terutama di daerah terpencil.
4. Menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi guru agar metode mengajar mereka selalu relevan dan efektif.
5. Mengurangi rasio siswa per kelas agar setiap anak mendapat perhatian yang cukup.
Tapi tidak. Yang dilakukan justru mengalokasikan ratusan triliun untuk program makan, lalu berencana melakukan tes IQ untuk “membuktikan” kesuksesannya.
Ini bukan evaluasi yang jujur. Ini adalah upaya mencari pembenaran untuk program yang menghabiskan anggaran besar, sambil mengabaikan akar masalah pendidikan Indonesia dengan guru yang tidak sejahtera, sekolah yang tidak layak, dan sistem pendidikan yang tidak adil.
Jangan Salah Alamat dalam Mengukur Kesuksesan
Program Makan Bergizi Gratis adalah program baik. Tidak ada yang salah dengan memastikan anak-anak Indonesia mendapat gizi yang cukup. Tapi jangan sampai program ini dijadikan kambing hitam atau justru dielu-elukan sebagai solusi tunggal untuk meningkatkan kecerdasan bangsa.
Kecerdasan anak Indonesia tidak akan meningkat hanya karena perut mereka kenyang. Kecerdasan meningkat karena mereka diajar oleh guru yang kompeten, didukung oleh orangtua yang peduli, dan difasilitasi oleh sistem pendidikan yang berkualitas.
Jadi kalau nanti hasil tes menunjukkan peningkatan IQ, jangan buru-buru merayakannya sebagai kesuksesan MBG. Tanyakan dulu apakah guru-guru mendapat pelatihan baru? Apakah sekolah mendapat buku dan alat peraga yang lebih baik? Apakah ada perbaikan metode mengajar?
Karena kalau semua itu tidak ada, maka klaim “MBG meningkatkan kecerdasan” hanyalah manipulasi statistik bukan refleksi dari kenyataan.
Dan yang paling penting, jangan pernah lupa bahwa yang membuat anak pintar adalah guru dan orangtua, bukan program pemerintah yang serba instan.
