Suarakampus.com– Sejumlah orator dalam Aksi Kamisan bertajuk “Habis Gelap Tambah Gelap” di depan Gedung DPRD Sumatera Barat menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Mereka juga mengajak masyarakat untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan dan melawan praktik korupsi, Kamis (11/06).
Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Mitra Oktavia menyoroti dampak berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai memperberat kondisi ekonomi masyarakat, mulai dari biaya pendidikan hingga kebutuhan pokok. “Yang terdampak adalah kita, rakyat kecil, para pekerja, petani, buruh, dan seluruh masyarakat yang harus menghadapi kondisi ekonomi yang semakin sulit,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, sejumlah persoalan yang menurutnya membebani masyarakat, seperti meningkatnya utang negara, kenaikan pajak, hingga marginalisasi sektor pendidikan. “Apa yang sedang terjadi di negeri ini? Utang Republik Indonesia terus meningkat, pajak naik, dan pendidikan semakin dimarginalkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat. “Dana itu berasal dari rakyat, dari hasil kerja keras orang tua kita, dan dari pajak yang dibayarkan atas nama kepentingan rakyat,” tegasnya.
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. “Sebagai generasi muda dan mahasiswa, kita tidak boleh diam,” sebutnya.
Sementara itu, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas, Farel Chai mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak lagi mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. “Apa yang dilakukan oleh mereka yang duduk di dalam gedung-gedung kekuasaan bukan lagi kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” paparnya.
Farel menyinggung polemik sejumlah regulasi yang belakangan menjadi perhatian publik, termasuk revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI. “Pemerintah hari ini seolah tidak berdiri bersama rakyat dan lebih sibuk mengurus kepentingan kelompok serta lingkaran kekuasaan mereka sendiri,” katanya.
Farel juga mengingatkan pentingnya pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. “Jangan pernah bosan menyuarakan aspirasi dan mengawasi para pejabat yang diberi amanah oleh rakyat,” tambahnya.
Orator lainnya, Muhammad Rhajif mengangkat berbagai persoalan yang menurutnya masih belum terselesaikan, seperti konflik agraria, kenaikan harga bahan bakar minyak, dan berbagai persoalan di Papua. “Kita justru terus menerima kekecewaan demi kekecewaan,” ucapnya.
Ia turut mempertanyakan dugaan penyimpangan dalam program yang diperuntukkan bagi masyarakat. “Yang seharusnya dinikmati masyarakat malah dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan,” tegasnya.
Selain itu, ia menolak perluasan peran militer di ruang sipil melalui Undang-Undang TNI yang dinilai berpotensi mempersempit ruang kerja masyarakat sipil. “Apakah kita ingin mengembalikan dominasi militer ke ruang-ruang sipil? Tidak!” pungkasnya. (rar)
Wartawan: Fauziah Maharatih Wahyuni
