Suarakampus.com- Kasus pembatasan kebebasan berekspresi di Sumatra Barat (Sumbar) marak terjadi. Menanggapi hal itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Padang dalam kegiatan Annual Report, Aulia Rizal mengatakan keadaan pers saat ini terancam ruang geraknya dan berdampak buruk terhadap perkembangan serta kebebasan mereka dalam beraspirasi.
“Ini menjadi salah satu penghalang jurnalis Sumatra Barat (Sumbar) saat ini,” katanya, Rabu (26/01).
Lanjutnya, banyak kasus dalam ruang lingkup pers seperti krisis kesejahteraan dengan berimbas tidak diberi gaji seorang jurnalis. Tidak hanya itu, pers juga sempat dituding pernah lakukan perbuatan menyinggung Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dan gender. “Keadaan ini pernah terjadi pada tahun lalu disebuah perusahaan pers yang melanda dua pekerja perempuannya,” ujarnya.
Ia menyebutkan, bahwa salah satu kasus yang menjerat masyarakat Sungai Jariang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Tofrizal (44) dan Sambasri (39) karena melakukan demonstrasi. “Keadaan yang tidak kondusif ini mempengaruhi kenyamanan jurnalis,” tambahnya.
Rizal menuturkan bahwa Sumbar tergolong memiliki kasus yang yang lebih bersifat pasif, namun memiliki corak yang beragam sehingga penting untuk diantisipasi. “Bahkan itu yang lebih memiliki potensi mengandung kekerasan yang belum teridentifikasi,” tuturnya.
Ia menjelaskan berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 215 Tahun 2019 tentang memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani bukti penerimaan atau pemberian surat penolakan kepada pemohon, jika status informasi dinyatakan rahasia. Ini merupakan salah satu kebijakan perihal keterbukaan informasi publik di masyarakat. “Semoga kebijakan ini dapat membantu masalah yang terjadi saat ini,” pungkasnya.
Wartawan: Rahma Julia (Mg), Rahima Nazilah (Mg)
