Suarakampus.com– Pembangunan infrastruktur IKN telah menciptakan konflik air dengan masyarakat setempat, hal itu disampaikan oleh Arie Rompas selaku Greenpeace Indonesia. melalui via Live Instagram. Rabu (17/07).
Arie Rompas selaku narasumber Live Talk Independen mengatakan, bahwa ketersediaan air di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru sangat terbatas, dan diperparah oleh dampak krisis iklim yang telah meningkat. “Hanya sekitar 0,5 persen air yang tersedia untuk digunakan di lokasi (IKN) baru,” ujarnya.
Ia menjelaskan, bahwa kondisi ekosistem di Kalimantan Timur telah mengalami degradasi signifikan akibat deforestasi. “Perubahan ini telah mempengaruhi ketersediaan air dan krisis iklim pada keterbatasan sumber daya air di lokasi IKN,” terangnya.
Arie mengatakan, pembangunan IKN akan membawa migrasi besar-besaran ke wilayah tersebut memperingatkan bahwa peningkatan populasi. “Hal ini akan menciptakan tantangan yang lebih kompleks terkait ketersediaan air di masa depan,” katanya.
Lanjutnya, tingkat krisis air di IKN akan sangat serius dibandingkan kota-kota lain di Indonesia wilayah Kalimantan dikenal sebagai kawasan hutan. “Degradasi lingkungan telah menyebabkan krisis air yang parah,” jelasnya.
“Situasi ini bahkan lebih mengkhawatirkan dibandingkan dengan beberapa wilayah di Pulau Jawa yang sudah lama mengalami krisis air,” paparnya.
Ia mengatakan, penilain solusi teknologi untuk mengatasi krisis air memiliki keterbatasan efektivitas solusi ini bergantung pada kondisi hutan yang masih baik. “Dalam konteks perubahan iklim, ketersediaan air tetap akan terbatas meskipun infrastruktur penyimpanan air telah dibangun,” jelasnya.
Kendati demikian, Arie menyarankan, agar proyek IKN dievaluasi kembali mengingat syarat sosial dan lingkungan yang belum terpenuhi. “krisis air yang terjadi saat ini di lokasi IKN mengulangi permasalahan yang sama dengan yang terjadi di Jakarta,” terangnya.
“Tanpa ketersediaan air yang memadai, proyek pemindahan ibu kota ini dianggap tidak layak untuk dilanjutkan,” tegasnya.
Ia berharap, penghentian sementara proyek IKN dan melakukan kajian ulang yang mendalam. Ia menekankan perlunya evaluasi terhadap potensi privatisasi air dan kepentingan elit dalam proyek ini. “Pemenuhan persyaratan sosial dan lingkungan, termasuk penyelesaian masalah air, harus menjadi prioritas sebelum melanjutkan pembangunan,” tutupnya. (sri)
Wartawan : Fitri Suhama (mg), Isyana Nurazizah Azwar (mg), dan Verlandi Putra (mg)
