Oleh : Lihayati
(Mahasiswi Jurusan Hukum Tatanegara)
“Bukan Hanya Tentang Kekuasaan, Tapi
Tentang Siapa yang Berdiri Di Atas”
Kalau kita bicara politik Islam, orang biasanya langsung ingat al-Maududi, Natsir, atau Cak Nur. Tapi jarang yang tertarik menggali Ibnu Taimiyah. Orang lebih sering menyebutnya sebagai ulama yang “terlalu keras”, “terlalu literal”, atau “terlalu anti-tasawuf”. Tapi di balik itu semua, ada satu gagasan yang sungguh menarik: siapa yang seharusnya jadi pemimpin?
Ibnu Taimiyah tidak sekadar bicara tentang “negara Islam” atau “syariah sebagai sistem”. Ia bicara seseorang. Ia bicara tipe manusia yang punya apa yang disebutnya al-syawkah kekuatan, wibawa, dan kemampuan untuk berdiri tegak di hadapan ketidakadilan.
Apa Sih Al-Syawkah Itu Sebenarnya?
Kalau diterjemahkan secara harfiah, syawkah bisa berarti “kekuatan” atau “ketegaran”. Tapi di tangan Ibnu Taimiyah, ini bukan sekadar kekuatan fisik. Ini tentang karakter. Ini tentang seseorang yang punya:
• Ketekunan: Tidak mudah goyah ketika ada yang menantang dan membantahnya.
• Kebenaran: Berdiri di jalur yang lurus, bukan di jalur yang di dalamnya ada kecurangan.
• Keberanian: Tidak takut berbicara ketika ada yang berbuat zalim kepada nya.
• Kemandirian: Tidak tergantung pada kekuasaan lain untuk mendapat legitimasi dan harus dengan ke ahlinya sendiri.
Ibnu Taimiyah menulis dalam konteks yang sangat keras. Ibnu Taimiyah lahir di Harran tahun 1263, hijrah ke Damaskus setelah kota kelahirannya hancur oleh invasi Mongol. Dia hidup di masa politik kacau, perang, dan kegagalan kekuasaan. Dari kekacauan itu, dia mengembangkan obsesi: mengembalikan Islam ke bentuk asli menurut imajinasinya sendiri.
Masalahnya, obsesinya ini kemudian disulapnya menjadi metode yang terlalu sederhana. Dia ingin pemimpin yang “sederhana, tegas, dan tidak berkompromi”. Tapi kesederhanaan itu kemudian jadi cara membaca politik yang terlalu keras.
Meritokrasi yang Tidak Terlalu Dominan.
Ibnu Taimiyah tidak pernah pakai kata “meritokrasi”. Tapi jika kita lihat gagasan tentang pemimpin idealnya, ada prinsip yang sangat mirip: pemimpin harus dipilih berdasarkan kualitas, bukan karena hubungan darah atau kekuasaan.
Ini cukup radikal buat zamannya. Di masa Ibnu Taimiyah, kekuasaan biasanya didapat dari:
• Keturunan: Anak dari khalifah atau raja
• Kekuatan militer: Siapa yang punya pasukan paling besar
• Konsolidasi politik: Siapa yang bisa konsolidasi dengan ulama dan pejabat
Ibnu Taimiyah menolak semua itu. Dia bilang pemimpin harus punya syawkah,kualitas yang menunjukkan bahwa dia bisa berdiri tegak, bisa memimpin, dan bisa melawan ketidakadilan.
Tapi di sini ada masalah yang cukup besar.
Masalahnya : literalisme yang Terlalu Kaku
Ibnu Taimiyah menafsirkan wahyu secara harfiah, kaku, dan miskin konteks. Dia punya pola pikir hitam-putih yang dia anggap kebenaran mutlak. Dalam politik, ini berarti:
•Pemimpin yang baik = Pemimpin yang 100% sesuai dengan nash al-Qur’an dan hadis
•Pemimpin yang buruk = Pemimpin yang tidak sesuai dengan nash, bahkan 1% saja
•Tidak ada ruang untuk nuansa: Tidak ada pemimpin yang “agak baik” atau “agak zalim”
•Ini memang “sederhana dan tegas”, tapi juga terlalu menyempitkan.
Bayangkan kalau kita pakai prinsip ini di Indonesia 2026. Kita akan mudah mengkafirkan presiden yang tidak 100% sesuai dengan nash. Kita akan mudah menuduh “zulm” pada pemimpin yang tidak 100% syariat. Kita akan mudah radikal.
Kalau kita bicara pemimpin ideal di Indonesia 2026, kita tidak bisa hanya pakai prinsip Ibnu Taimiyah yang terlalu keras. Tapi kita bisa ambil inti dari gagasan tentang al-syawkah dan meritokrasi:
Pemimpin harus punya kualitas, bukan hanya hubungan. Pemimpin harus punya wibawa dan ketegaran, bukan Cuma kekuasaan. Pemimpin harus bisa melawan ketidakadilan, bukan Cuma duduk di kursi.
Tapi kita juga harus tetap kritis. Karena pemimpin yang “100% sesuai nash” sangat sulit ditemukan. Dan kita harus memberi ruang untuk nuansa dan konteks.
