Suarakampus.com- Sejumlah mahasiswa dan masyarakat sipil Sumatera Barat turun ke jalan dalam aksi Ibu Pertiwi Memanggil. Hal tersebut berlangsung di depan gedung Gubernur Sumatera Barat, Rabu (20/03).
Salah seorang orator, Hendri mengatakan kegiatan hari ini merupakan aksi lanjutan sembari kita marajut berbagai kekuatan akademik, masyakarat sipil dan kekuatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). “Kegiatan ini akan terus kita gelindingkan seperti bola salju, yang mungkin kita bayangkan seperti tahun 1998 yang kecil akan menjadi besar lagi jika tidak ada respon atau dikabulkan,” tuturnya.
Ia menambahkan, hari ini masyakarat yang turun terdiri dari masyakarat sipil, mahasiswa dan para dosen. “Sekarang memang tidak terlalu banyak berikisaran 200 orang yang turun melakukan aksi,” terangnya.
Lanjutnya ia mengatakan, muaranya tentu kita membuka berbagai praktek kecurangan, penyimpangan dan itu kita minta diusut tuntas. “Kita ingin para pemimpin di negeri ini mengedepankan moral dan etik dalam mengelola aturan formal,” pungkasnya.
Kemudian, Rudi Febriamansyah menyampaikan,
untuk keberadapan bernegara dan demokrasi beberapa waktu terakhir para pejabat di Republik ini telah memperlihatkan praktek politik kekuasaan. “Para pemimpin mengesampingkan prinsip-prinsip kewarasan, kebenaran, moral dan etika dalam mengelola negara dan pemerintah ini,” serunya.
Kemudian kata dia, itu sangat berdampak buruk bagi demokrasi Bangsa Indonesia. “Akibatnya menimbulkan tatanan demokrasi dan keadilan di negeri ini terancam runtuh,” keluhnya.
Ia juga mengujarkan, praktek-praktek kekuasaan tersebut terendus melalui pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. “Dimana Pemilihan Umum sebagai kedaulatan rakyat, seakan-akan menjadi seremonial belakang begitu juga dengan penyelanggara pemukulnya,” tegasnya.
Ia menyatakan, (Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak berdaya menjawab kehendak publik terkait persoalan yang serius. “Kredibilitas pelaksanaan pemilu juga telah mendapatkan perhatian dari dunia internasional dan hak komite perserikatan bangsa-bangsa turut mempertanyakan netralitas seorang presiden dan legalitas pemilu kita di Indonesia,” tukasnya. (rhm)
Wartawan: Lutfiah tanjung
