Suarakampus.com– Sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang mengeluhkan teknis pembagian kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dinilai mendadak dan tidak terstruktur. Mereka berharap ada evaluasi menyeluruh dari pihak kampus untuk perbaikan pelaksanaan KKN ke depan, Selasa (09/07).
Mahasiswa Psikologi Islam, Zikri Ramadhan menilai distribusi peserta tidak mempertimbangkan keseimbangan jumlah berdasarkan gender. “Di beberapa kelompok, jumlah mahasiswa laki-laki sangat sedikit,” ujarnya.
Zikri mencontohkan kondisi kelompoknya yang hanya diisi enam mahasiswa laki-laki. “Padahal, di lapangan nanti jelas dibutuhkan lebih banyak mahasiswa laki-laki,” jelasnya.
Zikri berharap program KKN berjalan aman dan lancar. “Semoga semua mahasiswa diberi keselamatan saat berangkat dan pulang,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Rahmat Hidayat, mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam, yang menyebut informasi kelompok baru diterima satu pekan sebelumnya. “Edaran kelompok disebarkan secara mendadak,” katanya.
Rahmat menuturkan beberapa kelompok sempat menghadapi kendala teknis saat awal pembentukan. “Untungnya kendala itu kecil dan bisa diatasi dengan memanfaatkan waktu yang tersisa,” ungkapnya.
Rahmat berpesan kegiatan ini membawa manfaat nyata bagi peserta. “Semoga KKN jadi sarana memperluas relasi dan menambah pengalaman,” tutupnya.
Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam, Perwira menganggap waktu persiapan yang sempit menjadi hambatan utama. “Waktu yang mepet membuat persiapan sangat terganggu,” keluhnya.
Perwira membandingkan keterlambatan pembentukan kelompok di UIN Imam Bonjol dengan kampus lain. “Di kampus lain, kelompok KKN sudah dibentuk sebulan sebelumnya,” ujarnya.
Perwira menambahkan bahwa dampak keterlambatan tersebut terasa pada kesiapan teknis dan pengumpulan dana. “Padahal dua hal ini sangat penting,” ungkapnya.
Perwira juga menyebut masih ada mahasiswa yang belum memiliki posko karena miskomunikasi internal. “Semoga tahun depan LP2M bisa melakukan survei lebih awal agar masalah ini tidak terulang,” harapnya.
Ketua Panitia KKN ke-51, Aulia Rahman membantah tudingan bahwa keterlambatan berasal dari kampus. “Jadwal KKN bersamaan dengan UAS, jadi tidak mungkin didahulukan,” jelasnya dalam orasi di Gedung J.
Aulia menegaskan bahwa kendala posko terjadi akibat kurangnya koordinasi dengan pihak nagari. “Masalah ini muncul karena terjadi miss communication dengan wali nagari,” tutupnya. (ver)
Wartawan: Zahra Mustika
