Suarakampus.com – Massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan Hutan Terbakar, Rakyat Terlantar, Rezim Prabowo-Gibran = Bencana Nasional di Tugu Adipura, Kota Padang, Selasa (27/10).
Berdasarkan pantauan Suarakampus.com di lokasi, aksi simbolik oleh massa bertopeng sedang berlangsung ketika massa berpakaian hitam mulai berdatangan.
Massa membawa kertas dan poster berisi kritik terhadap kondisi lingkungan, kemudian berkumpul membentuk lingkaran di sekitar Tugu Adipura.
Sekitar pukul 17.30 WIB, sejumlah peserta aksi terlihat saling membantu menaiki tugu untuk membentangkan spanduk utama. Massa lainnya mengangkat poster bertuliskan Iklim Genting, Negara Sinting dan No Water on a Dead Planet.
Massa Soroti Penanganan Karhutla
Salah satu peserta aksi dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar, Igo Marselino mengatakan, aksi dilatarbelakangi keresahan masyarakat terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang.
Menurutnya, karhutla tidak seharusnya hanya dikaitkan dengan cuaca panas atau tindakan pihak tertentu.
“Kami tidak ingin karhutla ini terus dianggap sebagai kebakaran hutan yang disebabkan oleh cuaca panas, ataupun ulah oknum tertentu,” katanya.
Menurutnya, pemerintah perlu menelusuri penyebab kebakaran dan mengambil langkah konkret dalam penanganannya.
“Hingga kini, tindakan ataupun pernyataan tegas dari DPRD Provinsi belum ada,” ujarnya.
Massa Kritik Tata Kelola Negara dan Dugaan Korupsi Dana Bencana
Ajo, Masyarakat Sipil Sumatera Barat mengatakan, pembentangan spanduk merupakan respons masyarakat sipil terhadap kondisi negara.
Menurutnya, mahasiswa dan masyarakat sipil bisa memanfaatkan ruang publik untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah.
Ajo menilai, dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran belum membawa perubahan berarti. Ia menyoroti persoalan kebebasan sipil, ekonomi, serta kesulitan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan.
Ia juga menilai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar memiliki peran untuk meneruskan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat melalui jaringan partai politik.
“Anggota DPRD merupakan representasi masyarakat dan partai yang harus mampu menyerap serta meneruskan aspirasi kepada kolega di Senayan maupun lembaga eksekutif,” imbuhnya.
Selain persoalan karhutla, Ajo menyinggung dugaan korupsi dana kebencanaan. Ia mengkritik dugaan tersebut di tengah kesulitan yang dihadapi masyarakat.
“Di tengah keadaan yang sangat morat-marit ini, ketika masyarakat semuanya mengalami kesulitan, dana bencana pun dikorupsi,” ucapnya.
Menurutnya, pemerintah perlu lebih cermat dalam menentukan prioritas dan mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat.
Ajo berharap, para pemangku kebijakan segera memperbaiki tata kelola negara dan menetapkan prioritas yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Orator Desak Karhutla Ditetapkan sebagai Bencana Nasional
Salah seorang orator aksi, Agung Kurnia Moses, mengatakan potensi dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti balita sangat penting disorot.
“Ada kesehatan dan nyawa yang dipertaruhkan,” kata Agung dalam orasinya.
Agung menilai dampak kabut asap tidak hanya berkaitan dengan gangguan kesehatan, tetapi juga keselamatan masyarakat. Ia mendorong agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional.
“Karhutla harus segera dinaikkan statusnya sebagai bencana nasional,” pungkasnya. (rar)
Wartawan: Zahra Mustika
