Suarakampus.com – Demonstrasi Aliansi Cipayung Padang bersama BEM SI Sumatera Barat (Sumbar) di Kantor Gubernur Sumbar berakhir tanpa dialog langsung dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Setelah bertahan sekitar empat jam massa akhirnya membubarkan aksi dan menggelar forum evaluasi, Jumat (26/06).
Koordinator Daerah BEM SI Sumatera Barat, Kahfi Harahap mengatakan, massa mulai berkumpul di Kantor Gubernur Sumbar sekitar pukul 15.00 WIB, hingga menjelang pukul 19.00 WIB. Dalam kurun waktu tersebut, massa tetap bertahan dengan harapan Pemprov menemui massa secara langsung.
“Keputusan bertahan di lokasi merupakan hasil kesepakatan seluruh peserta aksi setelah negosiasu dengan aparat. Massa ingin memastikan aspirasi yang mereka bawa diterima tanpa perantara,” katanya.
Kahfi menyebut, ini bukan demonstrasi pertama. Sebelumnya telah dilakukan beberapa kali aksi di Kantor Gubernur Sumbar, namun belum pernah memperoleh ruang dialog terbuka.
Senada dengan itu, Ketua HMI Padang, Michael Firmansyah mengatakan, aksi jilid II digelar karena demonstrasi sebelumnya tidak menghasilkan pertemuan langsung antara massa dengan gubernur maupun wakil gubernur.
“Aspirasi rakyat yang dibawa massa tidak pernah didengar secara langsung,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua GMNI Padang, Aldhy Darzan menilai ketidakhadiran pemerintah daerah menunjukkan minimnya ruang dialog dengan masyarakat.
“Keduanya tidak pernah hadir ketika harus berdiskusi langsung dengan masyarakat di jalanan,” ungkapnya.
Tambang, Bencana Ekologis hingga APBD Jadi Pokok Tuntutan
Sumber : Devita Rahma/ Suarakampus.com
Selain menuntut dialog langsung, massa membawa sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Perwakilan GMNI, Aldhy Darzan mengatakan salah satu tuntutan utama berkaitan dengan aktivitas pertambangan di Sumbar. Menurutnya, pemerintah harus segera mengambil langkah terhadap dampak yang ditimbulkan aktivitas tambang, baik legal maupun ilegal.
Ia menegaskan tambang ilegal harus ditutup. Namun, pemerintah juga diminta menyiapkan alternatif pekerjaan bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas tersebut.
Massa juga menyoroti kerusakan ekologis yang terus terjadi di Sumatera Barat. Mereka menilai pemerintah daerah belum optimal menangani dampak bencana yang dialami masyarakat.
Di sisi lain, penggunaan APBD menjadi perhatian, khususnya terkait rencana renovasi rumah dinas gubernur dan wakil gubernur.
Michael Firmansyah mempertanyakan prioritas anggaran pemerintah daerah di tengah masih banyaknya masyarakat terdampak bencana ekologis serta sekolah yang mengalami kerusakan infrastruktur.
“Masyarakat masih menghadapi dampak bencana ekologis, sementara masih banyak sekolah yang mengalami kerusakan infrastruktur dan belum memiliki lingkungan belajar yang layak, terutama di daerah pelosok,” katanya.
Ia meminta agar anggaran renovasi rumah dinas dibatalkan dan dialihkan untuk penanganan korban bencana ekologis serta perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak.
Michael juga mengkritik pemerintah yang dinilai lebih banyak menampilkan aktivitas melalui perjalanan dinas maupun media sosial dibanding menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami akan terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah daerah dan melanjutkan aksi hingga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan respons terhadap tuntutan yang telah disampaikan,” tutupnya.
Kekecewaan Massa Aksi
Sumber : Devita Rahma/Suarakampus.com
Setelah membubarkan aksi, massa menggelar forum evaluasi di halaman Kantor Gubernur Sumbar. Forum tersebut membahas jalannya aksi sekaligus menentukan arah gerakan berikutnya.
Massa dari GMNI, Dalil Hakim mengaku kecewa karena setiap demonstrasi dilakukan dalam setiap aksi yang dilakukan, gubernur maupun wakil gubernur tidak pernah menemui massa.
“Berapa kali kami aksi dan berapa kali teman-teman aksi, tidak ada keduanya tidak pernah hadir,” katanya.
Meski demikian, Dalil menegaskan bentuk gerakan lanjutan harus diputuskan secara bersama melalui forum, bukan berdasarkan keputusan individu.
Pertikaian Aliansi
Usai menggelar apel, personel kepolisian meninggalkan lokasi demonstrasi, menyisakan massa aksi dan personel Satpol PP yang berjaga di sekitar Kantor Gubernur Sumbar. Sebelum forum evaluasi dimulai, massa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung sempat berbeda pandangan mengenai langkah yang harus diambil.
Salah seorang kader GMNI menilai, massa telah terlalu lama menunggu tanpa kepastian. Ia mengusulkan pembakaran ban sebagai aksi simbolik untuk menunjukkan keseriusan tuntutan mahasiswa.
“Kenapa kita hanya menghabiskan suara saja? Harus lebih berani melakukan aksi simbolik. Ini baru ban, kenapa harus takut?” ujarnya.
Menanggapi usulan tersebut, Koordinator Umum aksi, Dalil Hakim menegaskan setiap keputusan demonstrasi harus melalui kesepakatan bersama. Seluruh peserta perlu berpegang pada hasil konsolidasi yang telah disepakati sebelum aksi berlangsung.
Ketua GMNI Padang, Aldhy Darzhan siap menghadapi risiko dari setiap keputusan yang diambil. Namun, ia menegaskan arah gerakan tetap harus ditentukan melalui musyawarah bersama.
“Kami siap dengan risiko apa pun karena aksi ini lahir dari konsolidasi dan harus diakhiri dengan konsolidasi. Tidak ada perbedaan antara suara ketua umum dengan yang lain. Kita berpihak pada suara terbanyak,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Daerah BEM SI Sumatera Barat, Kahfi Harahap menilai pembakaran ban bukan pilihan yang tepat. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dipertimbangkan.
“Kalau terjadi sesuatu, siapa yang akan membackup? Saya khawatir ketika ada yang ditangkap siapa yang akan berdiri menyuarakan. Bukan masalah takut membakar ban, tetapi jangan sampai kita kehilangan kepercayaan di internal gerakan,” ujarnya.
Pernyataan Kahfi kemudian ditanggapi Dalil Hakim. Massa harus memberikan dukungan apabila terjadi persoalan di lapangan. Di tengah perbedaan pandangan tersebut, Habib Prananda mengajak seluruh peserta menghentikan perdebatan agar tidak memecah konsentrasi gerakan.
“Sudahlah jangan diteruskan. Kita cekcok antar sesama, sementara petugas yang berada di lapangan justru menertawakan kita,” katanya.
Setelah situasi kembali kondusif, Dalil Hakim mengambil alih forum menggunakan pengeras suara dan menginstruksikan seluruh massa merapat membentuk lingkaran untuk melanjutkan evaluasi serta menyusun langkah gerakan berikutnya.
WacanaAksi Simbolik dan Roadmap
Dalam forum evaluasi, muncul usulan agar massa bertahan lebih lama di Kantor Gubernur sebagai bentuk keseriusan memperjuangkan tuntutan.
Habib Prananda mengusulkan aksi simbolik berupa bertahan hingga pagi sebagai alternatif dibanding langkah yang berpotensi menimbulkan konfrontasi.
“Mungkin kita dengan pernyataan sikap, kita tidur di sini bagi yang mau, duduk di sini sampai pagi. Itu bentuk keseriusan kita,” ujarnya.
Usulan tersebut kemudian berkembang menjadi pembahasan mengenai strategi gerakan yang lebih terukur. Rangga Zamahendra menilai seluruh organisasi yang tergabung dalam aliansi perlu memperkuat basis massa sebelum kembali menggelar aksi.
“Kita perlu merumuskan peta jalan. Roadmap bergerak tanpa kompas, kita kehilangan arah di tengah lautan. Sedangkan ombak yang kita lawan itu besar,” katanya.
Ia mengusulkan satu pekan ke depan dimanfaatkan untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus meningkatkan kesadaran massa terhadap isu-isu yang sedang diperjuangkan.
Forum evaluasi ditutup sekitar pukul 19.40 WIB. Seluruh massa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Padang dan BEM SI Sumatera Barat sepakat menjadikan penguatan konsolidasi sebagai langkah awal sebelum menentukan bentuk gerakan lanjutan untuk mengawal tuntutan kepada Pemprov Sumbar. (Fau)
Wartawan : Zahra Mustika
