Suarakampus.com- Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Sumatra Barat (Sumbar) merosot ke peringkat 34 dari 38 provinsi. Hal ini dibahas dalam acara Dialog Pers Sumbar yang diselenggarakan oleh Padang TV melalui Live YouTube, Selasa (5/11).
Aidil Ikhlas, Demisioner Ketua AJI Padang, mengatakan bahwa survei ini merupakan bagian dari program tahunan untuk mengukur kebebasan pers di seluruh Indonesia. “Hasil ini refleksi dari kondisi pers Sumbar sepanjang tahun 2023,” jelas Aidil.
Aidil menjelaskan, survei ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kekerasan terhadap jurnalis hingga hubungan media dengan pemerintah daerah. “Kondisi ini menunjukkan bahwa media masih belum sepenuhnya menjadi penyambung suara kelompok rentan, terutama dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM),” tambahnya.
Lebih lanjut, Aidil menekankan, survei ini tidak hanya menilai kekerasan fisik terhadap jurnalis, tetapi juga kondisi internal media, seperti upah layak dan independensi. “Independensi media masih menjadi tantangan besar di Sumbar,” katanya.
Direktur LBH Pers Padang, Ilhamdi Putra, menyebutkan bahwa penurunan IKP itu menggambarkan kondisi demokrasi yang semakin merosot di Sumbar. “Banyak kasus kekerasan terhadap jurnalis yang tidak terdokumentasi dan ini hanya sebagian kecil dari permasalahan yang ada,” ungkapnya.
Ilhamdi menilai, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan menjadi salah satu penyebab utama turunnya IKP. “Pejabat publik sering melakukan intimidasi tanpa sadar tindakan itu merupakan tindak pidana,” jelasnya.
Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Sumbar, Emil Mahmudsyah, juga menyoroti adanya kekerasan terhadap jurnalis yang tidak viral, namun tetap berdampak serius. “Meski kasus tersebut tidak tersebar luas, efeknya tetap dirasakan oleh banyak pihak, terutama dalam hal kontrol sosial,” ucapnya.
Emil menambahkan, bahwa intimidasi terhadap jurnalis di lapangan semakin meningkat. “Hasil survei menjadi gambaran kondisi nyata kebebasan pers di Sumbar yang harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Lalu, ia menyampaikan agar Dewan Pers terus memantau dan memperbaiki kondisi kebebasan pers di Sumatera Barat. “Penurunan IKP ini harus menjadi bahan refleksi bagi semua pihak, terutama pemerintah dan media,” katanya.
Adapun, Abdullah Khusairi, pakar komunikasi massa dari UIN Imam Bonjol Padang, berpendapat bahwa penurunan IKP ini mencerminkan kualitas pemberitaan di Sumbar. “Politisi kini lebih memilih menggunakan media sosial dan mengabaikan peran penting jurnalis,” ungkapnya. (hkm)
Wartawan: Verlandi Putra
