Suarakampus.com- Ketua Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) Sultanul Arifin, menyebutkan Ombudsman dan Dinas Pendidikan harus mengawasi peraturan yang diterapkan di sekolah. Ia sepakat akan melakukan evaluasi terhadap peraturan sekolah yang berlaku saat ini.

Arifin menilai bahwa sekolah dan lembaga pendidikan lainnya harus memerhatikan peraturan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai HAM. “Kita sepakat merevisi bersama Ombudsman dan Dinas Pendidikan di Provinsi, diantaranya mengenai tata tertib peserta didik” kata Arifin dalam diskusi virtual bertajuk Menghadirkan Aturan Sekolah yang tidak Melanggar Hak Asasi Manusia Terutama Hak Perempuan Korban Kekerasan, Rabu (10/02).

Lanjutnya, surat aturan berpakaian muslim bagi muslim dan non-muslim menyesuaikan belum disepakati. “Kata menyesuaikan dalam aturan tersebut mengandung makna multitafsir, apakah menyesuaikan dengan mayoritas atau dengan minoritas,” sambungnya.

Kemudian, surat tersebut akan segera di revisi dan akan diajukan beberapa rekomendasi kata yang tidak ambigu. “Kita rekomendasikan kepada Dinas Pendidikan bahwa kata menyesuaikan diganti dengan kata bahwa non-muslim sesuai dengan keyakinannya,” ungkapnya.

Terkait dengan kekerasan seksual di sekolah, Sultan menekankan dalam peraturan sekolah harus memperketat aturan mengenai kekerasan. “Di lingkungan sekolah dilarang menggangu orang lain dan melakukan provokasi yang menimbulkan kecemasan,” tambahnya.

“Ada tambahan bab khusus terhadap peraturan SMA sederajat di Sumatera Barat tentang pemulihan korban tindak kekerasan, apabila terjadi kekerasan terhadap fisik dan psikis karena dskriminasi,” tutupnya. (gfr)

Wartawan: Dini Jannatul Putri