Oleh: Verlandi Putra
(Mahasiswa Tadris Bahasa Inggris UIN IB)
Belakangan ini, publik dikejutkan oleh perbandingan yang terasa menyesakkan sekaligus membuka luka lama. Di berbagai tempat, gaji pegawai sektor program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata lebih tinggi bahkan berkali lipat dibandingkan gaji guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun.
Ini bukan soal iri. Ini soal rasa keadilan yang terusik.
Ketimpangan yang Menyakitkan
Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkap fakta yang menyedihkan. Guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun hanya menerima antara Rp300.000 hingga Rp400.000 per bulan. Sementara itu, pegawai baru di program MBG bisa mendapat lebih dari Rp3 juta setiap bulannya.
Cerita dari lapangan bahkan lebih miris. Ada guru SDN di Kota Malang yang hanya menerima Rp500.000 per bulan angka yang jauh di bawah standar upah minimum. Padahal, tanggung jawab mereka tidak ringan yaitu membentuk karakter anak bangsa, mengajar dari pagi hingga sore, bahkan sering membawa pekerjaan pulang.
Di sisi lain, pegawai yang diangkat dalam program MBG akan mendapat status PPPK dengan gaji antara Rp2,2 juta hingga Rp3,2 juta per bulan, belum termasuk berbagai tunjangan sebagai aparatur negara. Yang membuat situasi ini semakin menyakitkan, sekitar 32.000 pegawai program ini akan diangkat menjadi PPPK mulai Februari 2026 berdasarkan Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Prosesnya relatif cepat dan mulus.
Bandingkan dengan nasib guru honorer yang sudah bertahun-tahun menunggu pengangkatan serupa. Mereka masih harus bersabar, mengikuti berbagai tes, dan menghadapi ketidakpastian meski pengabdiannya sudah terbukti.
Anggaran Jumbo untuk Program Baru
Program MBG memang lahir dari niat baik yakni memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar. Tapi perhatikan angka ini adalah anggaran untuk program MBG di tahun 2026 dirancang mencapai Rp335 triliun, melonjak drastis dari Rp71 triliun di tahun 2025.
Kenaikan hampir 5 kali lipat dalam setahun. Fantastis.
Yang lebih mengkhawatirkan, lonjakan anggaran ini ternyata menggerus dana pendidikan hingga ratusan triliun rupiah. Hampir setengah dari anggaran pendidikan dialihkan untuk program yang baru berjalan satu tahun.
Pertanyaannya kemudian apakah masuk akal ketika negara begitu dermawan pada satu sektor, sementara pendidikan sebagai fondasi peradaban bangsa dibiarkan tertatih?
Guru Bukan Sekadar Pekerja
Guru bukan sekadar pekerja. Mereka adalah arsitek karakter bangsa, penanam nilai-nilai kemanusiaan, dan penjaga masa depan Indonesia. Ironisnya, banyak guru terutama honorer harus bertahan hidup dengan gaji jauh dari kata layak.
Di pelosok negeri, guru berjalan menembus hutan, menyeberangi sungai, menghadapi keterbatasan fasilitas. Mereka mengajar dengan sepenuh hati meski gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Ada yang harus naik ojek berkali-kali untuk sampai ke sekolah. Ada yang mengajar sambil berjualan untuk menambah penghasilan. Ada yang terpaksa menunda berobat karena tidak punya biaya.
Pengorbanan besar ini sering tidak berbanding lurus dengan penghargaan yang mereka terima. Bahkan peneliti senior mempertanyakan dengan tajam, mengapa honor pegawai baru di program pemerintah bisa jauh lebih besar dibanding guru yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun?
Persoalan Prioritas, Bukan Profesi
Jika sektor pendukung program baru bisa digaji relatif layak sementara guru yang telah mengabdi puluhan tahun tidak, maka persoalannya ada pada prioritas negara, bukan pada profesi mana yang lebih mulia.
Kita bisa melihat kecenderungan negara yang lebih bersemangat menjalankan program instan ketimbang membangun fondasi jangka panjang seperti pendidikan. Ketua Umum PGRI menyoroti betapa mudahnya jalur pengangkatan pegawai program baru menjadi PPPK, sementara guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi masih menghadapi jalan berliku untuk status yang sama.
Padahal, makan bergizi tanpa pendidikan bermutu hanya melahirkan generasi sehat secara fisik tapi rapuh secara intelektual. Apa gunanya perut kenyang jika otak tidak terisi pengetahuan? Apa artinya tubuh kuat jika karakter tidak terbentuk?
Negara seperti sedang membangun rumah yang megah, tapi melupakan pondasinya. Dindingnya dicat indah, halamannya ditata rapi, tapi fondasinya retak dan lapuk.
Kesejahteraan Harus Berjalan Beriringan
Kebijakan seharusnya tidak saling meniadakan. Memuliakan anak lewat gizi tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan guru yang mendidik mereka. Kesejahteraan harus berjalan beriringan.
Bayangkan seorang anak yang menerima makan bergizi gratis setiap hari di sekolah. Dia tumbuh sehat, badannya kuat, gizinya tercukupi. Tapi siapa yang mengajarnya membaca? Siapa yang membimbingnya berhitung? Siapa yang menanamkan nilai kejujuran, kerja keras, dan integritas? Guru.
Dan guru itu yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk mencerdaskan bangsa pulang ke rumah dengan gaji Rp300.000 per bulan. Tidak cukup untuk bayar kontrakan. Tidak cukup untuk biaya hidup layak. Sementara akuntan di dapur MBG yang baru bekerja beberapa bulan sudah mendapat Rp3 juta lebih dan jalur cepat menjadi PNS.
Bagaimana kita bisa meminta guru mengajar dengan sepenuh hati, sementara negara tidak memberikan penghargaan yang setimpal?
Pertanyaan yang Menggantung
Kita tidak sedang mempertanyakan pentingnya gizi. Makan bergizi memang penting, bahkan sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Tapi pendidikan bermutu jauh lebih menentukan arah bangsa. Dan pendidikan bermutu hanya lahir dari guru-guru yang dihargai, dilindungi, dan disejahterakan.
Para pengamat pendidikan, Ikrar Nusa Bakhti mengingatkan bahwa tidak boleh ada pembedaan hanya karena menjalankan program favorit pemerintah. Status dan kesejahteraan tidak boleh ditentukan oleh seberapa “prestisius” programnya, tapi oleh seberapa penting peran mereka bagi masa depan bangsa.
Negara harus menjawab yaitu apa sesungguhnya yang kita prioritaskan? Apakah kita membangun generasi yang sehat tapi tidak terdidik? Atau kita berani membangun fondasi pendidikan yang kokoh, yang memastikan setiap anak Indonesia tidak hanya sehat, tapi juga cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan?
Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah baik. Tapi jangan sampai kebaikan di satu sisi menciptakan ketidakadilan di sisi lain. Jangan sampai kita berlari kencang membangun program prestisius, sementara guru sebagai tulang punggung pendidikan dibiarkan berjalan tertatih-tatih di belakang.
Ketika program berjalan tapi guru ketinggalan, maka sesungguhnya kita sedang membangun masa depan tanpa fondasi. Dan bangunan tanpa fondasi, seindah apa pun, pasti akan runtuh.
Saatnya negara membuktikan, guru adalah prioritas, bukan sekadar janji.
