Suarakampus.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memaparkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dalam Sidang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di Rapat Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8).
Dalam RAPBN 2027, belanja negara direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun. Angka ini meningkat dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026. Pemerintah mengarahkan anggaran tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Prabowo menegaskan APBN bukan sekadar dokumen keuangan. Menurutnya, APBN merupakan alat perjuangan, instrumen perlindungan rakyat, dan sarana memperkuat bangsa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
“Setiap rupiah yang dikumpulkan negara harus kembali menjadi harapan bagi rakyat,” ujar Prabowo.
Delapan Program Prioritas
RAPBN 2027 akan difokuskan pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yakni kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Renovasi 10.000 Puskesmas
Dalam sektor kesehatan, pemerintah merencanakan renovasi 10.000 Puskesmas di berbagai wilayah Indonesia. Program ini ditujukan agar masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar.
Pemerintah juga merencanakan penguatan fasilitas kesehatan melalui pembangunan dan revitalisasi rumah sakit daerah.
Berdasarkan paparan pemerintah, Indonesia masih membutuhkan tambahan sekitar 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi, dan 55.712 dokter spesialis.
Pemerintah juga menargetkan pembangunan dan penguatan rumah sakit daerah termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Prabowo menekankan rumah sakit di daerah harus memiliki fasilitas memadai sehingga masyarakat tidak selalu harus pergi ke kota besar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Renovasi Sekolah Rusak
Di sektor pendidikan, pemerintah menargetkan seluruh sekolah rusak dapat direnovasi paling lambat pada 2029.
Prabowo menyebut program tersebut sebagai salah satu program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia. Setiap anak menurutnya berhak belajar di lingkungan yang aman, bersih, layak, dan bermartabat.
Selain renovasi bangunan, pemerintah mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran melalui penyediaan layar pintar dan perangkat pembelajaran digital.
Bursa Mineral Mulai 2027
Pemerintah akan membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang direncanakan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
Indonesia merupakan salah satu negara penghasil berbagai komoditas penting dunia seperti kelapa sawit, nikel, timah, emas, batu bara, kopi, dan karet. Namun, harga sejumlah komoditas tersebut selama ini banyak ditentukan di luar negeri.
Melalui bursa tersebut, pemerintah ingin meningkatkan posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas strategis sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Bursa tersebut direncanakan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Optimalisasi Aset BUMN
Pemerintah juga akan mengoptimalkan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Aset berupa tanah, gedung, kawasan maupun fasilitas yang belum dikelola secara optimal akan dimanfaatkan melalui kerja sama dengan pihak swasta. Proses tersebut akan dilakukan secara terbuka, kompetitif, dan akuntabel.
Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan.
Target 100 GW Energi Surya
Pemerintah menargetkan pembangunan energi surya hingga 100 gigawatt (GW) sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional.
Program tersebut juga diarahkan untuk menggantikan sekitar 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel. Potensi penghematan biaya produksi listrik diperkirakan mencapai Rp73,9 triliun per tahun.
Indonesia Financial Center
Pemerintah merencanakan pembangunan Indonesia Financial Center di Jakarta dan Bali.
Pusat tersebut diarahkan menjadi pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, serta aktivitas ekonomi dan keuangan internasional.
Pengadaan Pemerintah Dikonsolidasikan
Pemerintah juga mendorong konsolidasi pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan efisiensi belanja negara.
Berdasarkan paparan pemerintah, konsolidasi pengadaan berpotensi menghasilkan penghematan hingga sekitar Rp360 triliun dari total belanja pengadaan yang mencapai sekitar Rp1.200 triliun.
Prabowo menekankan penghematan anggaran harus kembali memberikan manfaat kepada masyarakat seperti perbaikan ruang kelas, renovasi Puskesmas, pembangunan rumah sakit, dan peningkatan kualitas hidup rakyat.
“Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan RAPBN 2027 menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. (rar)
Wartawan : Anisa Pitri Tara
