Suarakampus.com – Perhitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan dinilai belum diikuti mekanisme pemulihan yang memadai. Persoalan tersebut disoroti Direktur WALHI Sumbar Tommy Adam dalam diskusi keadilan ekologis Sumatera Barat, Jumat (14/8).
Tommy mengatakan valuasi ekonomi selama ini lebih banyak digunakan untuk menghitung nilai kerugian negara akibat kerusakan lingkungan.
Ia mencontohkan kerusakan hutan yang dihitung berdasarkan luas kawasan yang rusak hingga menghasilkan nilai kerugian tertentu. Menurutnya, persoalan muncul ketika perhitungan tersebut tidak dilanjutkan dengan kewajiban pemulihan yang jelas.
“Tidak pernah negara memerintahkan bagi pelaku-pelaku negara untuk menjalankan pemulihan,” ujar Tommy.
Menurutnya, pemerintah semestinya tidak berhenti pada penetapan nilai kerugian dan pembayaran. Pemulihan lingkungan perlu memiliki mekanisme, target dan batas waktu yang jelas.
Tommy menilai pendekatan tersebut penting karena kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada negara secara finansial, tetapi juga masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak.
Ia mengatakan masyarakat dapat kehilangan sumber penghidupan ketika hutan, tanah, sungai dan sumber daya alam mengalami kerusakan akibat aktivitas perusahaan.
Menurut Tommy, kebijakan pemulihan perlu memastikan pihak yang menyebabkan kerusakan ikut bertanggung jawab terhadap proses pemulihan. Beban tersebut tidak semestinya kembali sepenuhnya kepada negara dan masyarakat.
Ia menilai mekanisme pertanggungjawaban yang lebih kuat diperlukan agar kegiatan usaha tidak hanya menghitung keuntungan dan kerugian ekonomi, tetapi juga memperhitungkan biaya ekologis yang ditimbulkan. (rar)
Wartawan : Anisa Pitri Tara
