Suarakampus.com- Menanggapi gerakan aksi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Sumatra Barat (BEM SB) pada 24 Februari 2022 lalu, Senat Mahasiswa (Sema) UIN Imam Bonjol Padang sebut tidak ada legalitas. Pasalnya, aksi tersebut dinilai tidak terakomodir dengan baik.
Wakil Ketua Sema UIN IB Mardian Susanto mengatakan, kurangnya komunikasi dari Koordinator Pusat BEM SB kepada kampus-kampus yang ada di Sumatra Barat (Sumbar). “Mereka tidak ada komunikasi kepada kami, padahal yang punya legalitas saat ini adalah Sema UIN IB,” katanya, Kamis (24/02).
Lanjutnya, tidak hanya itu massa aksi juga tidak meminta izin kepada pimpinan kampus, apalagi di tengah penyebaran varian Omicron di Kota Padang. “Melihat kondisi saat ini perlu ada izin dari pihak Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, namun mereka tidak lakukan itu,” ucapnya saat diwawancarai wartawan suarakampus.com.
Ia berharap supaya koordinator pusat aksi dapat memberikan informasi yang jelas, dengan menyertakan contact personnya. “Agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi dan jelas penanggungjawabnya siapa,” harapnya.
“Apalagi titik kumpulnya dilakukan di kampus, maka perlu ada regulasi dan koordinasi dengan pihak kampus tersebut,” tambahnya.
Kemudian, Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Abdul Basit menuturkan, ini merupakan hak pribadi untuk ikut atau tidak dalam seruan aksi, karena setiap individu memiliki kebebasan untuk bersuara. “Saya sangat mendukung hal ini, karena seruan ini dapat membantu banyak suara rakyat,” tuturnya.
“Walaupun Sema UIN IB menghimbau untuk tidak ikut terlibat dalam aksi tersebut,” lanjutnya.
Lain halnya dengan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Alfikri mengungkapkan bahwa perlu adanya pemahaman terkait isu atau permasalahan yang hendak dituntut tersebut. “Karena saya pribadi kurang paham dengan perkembangan kinerja pemerintah, ditambah dengan fasilitas yang tidak memadai,” pungkasnya.
Sampai berita ini dinaikkan belum ada klarifikasi dari Koordinator Pusat BEM SB. (ndn)
Wartawan: Zaitun Ul Husna (Mg), Ramitha Mawangi (Mg), Indah Yulfia (Mg)
