Oleh : Muhammad Rizki (Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam)
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dihuni lebih dari 270 juta penduduk yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Populasi yang dimiliki mulai dari Pulau Jawa menampung sekitar 55,89% populasi, disusul Sumatra dengan 21,83%, Sulawesi 7,35%, Kalimantan 6,21%, dan terakhir Pulau Papua sebanyak 5,55%. Angka itu seharusnya bisa menjadi bukti bahwa, Sumatra juga menjadi salah satu pusat perhatian. Seperti pembangunan, layanan publik, maupun penanganan bencana. Peristiwa bencana yang belakangan melanda beberapa wilayah di Sumatra, memunculkan pertanyaan yang masuk akal tentang kesetaraan perhatian antara pusat dan daerah. Apakah semua wilayah mendapatkan perlakuan yang sama? Ataukah terdapat ketimpangan yang tidak disadari?
Sumatra dan Ketidakmerataan Perhatian
Sumatra merupakan wilayah yang strategis, kaya sumber daya, dan memiliki kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Pulau ini juga melahirkan tokoh-tokoh fundamental dalam perjuangan kemerdekaan, termasuk Mohammad Hatta, yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah tujuan bersama seluruh rakyat. Meski demikian, respons terhadap bencana di Sumatra kerap dinilai tidak sebanding dengan skalanya.
Konten kreator Denny Sumargo menyoroti persepsi sebagian pihak yang menganggap bencana di Sumatra sebagai sesuatu yang “biasa”. Perspektif semacam ini menunjukkan adanya jarak pemahaman antara pusat dan daerah, mengenai dampak bencana terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini menggambarkan persoalan yang lebih besar: ketidakmerataan perhatian negara dalam pembangunan maupun mitigasi risiko bencana. Padahal, dengan jumlah penduduk lebih dari 21% dari populasi nasional, Sumatra seharusnya menjadi prioritas dalam perencanaan nasional.
Menguatkan Suara dari Daerah
Sumatra, memiliki kapasitas ekonomi dan budaya yang dapat menjadi pilar penting Indonesia di masa depan. Namun, potensi tersebut tidak akan berkembang optimal tanpa kebijakan yang berpihak dan distribusi perhatian yang proporsional. Karena itu, kesadaran kolektif masyarakat Sumatra menjadi kunci. Aspirasi dari daerah perlu disampaikan secara konsisten dan terstruktur agar pemerintah pusat dapat membaca kebutuhan nyata di lapangan. Ketika pemerintah melihat adanya tuntutan yang terartikulasi dengan baik, respons kebijakan biasanya lebih cepat dan lebih tepat sasaran.
Sumatra bukan wilayah pinggiran. Pulau ini adalah bagian penting dari identitas Indonesia, baik secara sejarah maupun ekonomi. Keadilan dalam pembangunan tidak dapat terwujud jika terdapat wilayah besar yang merasa terabaikan. Suara masyarakat Sumatra perlu terus diperkuat, agar ketimpangan perhatian tidak lagi menjadi persoalan yang berulang. Pada akhirnya, pembangunan Indonesia hanya dapat disebut adil apabila setiap daerah, termasuk Sumatra, memperoleh perhatian yang setara dan layak.
