Suarakampus.com– Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatra Barat (BEM SB) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat. Dalam aksi tersebut, massa mendesak DPRD untuk memberikan jaminan konkret bahwa aspirasi mereka akan diteruskan ke pemerintah pusat, Senin (15/06).
Koordinator aksi, Ulil Amri menyampaikan, mahasiswa hanya akan menerima dialog apabila anggota dewan yang hadir berkomitmen mengawal tuntutan hingga ke pusat. “Kalau yang hadir perwakilan hari ini bisa menjamin suara kami untuk sampai ke pusat, maka kita terima dialognya,” sampainya.
Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Islam Negeri Imam Bonjol (UIN IB) Padang tersebut menyoroti minimnya kehadiran anggota DPRD dalam pertemuan. “Mengapa banyak yang tidak hadir, padahal ini hari kerja, ” imbuhnya.
Mahasiswa lainnya, Ferdi menegaskan aksi akan tetap berlangsung damai selama tuntutan diharga. “Kami tidak akan anarkis kalau keinginan kami dipenuhi,” tegasnya disela aksi.
Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat dari Fraksi Gerindra, Efendi mengatakan pihaknya siap berdiskusi dan menerima aspirasi mahasiswa selama situasi tetap kondusif. “Insyaallah kita lakukan diskusi dengan catatan kondusif,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat dari Fraksi NasDem, Nanda Satria menjelaskan, tidak semua anggota dewan dapat hadir karena memiliki agenda yang berbeda pada waktu yang sama. “Ada yang agendanya memang ke lapangan, ada yang agendanya rapat,” jelasnya.
Nanda juga menegaskan, aspirasi mahasiswa tetap dapat diwakili oleh anggota DPRD yang hadir karena lembaga legislatif bekerja secara kolektif dan transparan. “Bukan hanya karena Ketua DPRD-nya saja, tapi semua perwakilan di sini bisa menjamin,” tegasnya.
Dalam dialog tersebut, Ulil Amri memaparkan lima tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah pusat, diantaranya:
1. Hentikan pemborosan APBN melalui pemborosan mercusuar
2. Hentikan program mbg dan koperasi merah putih dan alihkan anggaran nya untuk keperluan lebih mendesak
3. Batalkan revisi uu polri yang memperluas kewenangan tanpa kekuatan mekanisme
4. Mendesak pemerintah untuk mengambil langkah kongkrit dan terukur untuk memperkuat nilai tukar rupiah serta menjaga stabilitas ekonomi nasional demi melindungi daya beli masyarakat
5. Mendesak presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, untuk mengakui serta bertanggung jawab atas berbagai kegagalan tata kelola pemerintah yang berdampak pada memburuknya kondisi ekonomi,sosial,dan demokrasi Indonesia.
”Kami harap dalam kurun waktu 5×24 jam aspirasi ini disampaikan secara terbuka melalui media nasional,” paparnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil ketua DPRD Sumatera barat dari Fraksi gerindra, Efendi menyampaikan apresiasi terhadap peran mahasiswa, sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. “Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik mahasiswa masih menjadi kontrol sosial yang efektif,” sampainya.
Efendi memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan dalam aksi akan diteruskan ke pemerintah pusat melalui jalur resmi DPRD. “Kami pastikan dalam waktu dekat aspirasi akan tersampaikan ke pusat,” katanya.
Di tengah dialog, perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Sarah Azmi menyampaikan kritik terhadap pola respons DPRD yang dinilai selama bertahun-tahun tidak menghasilkan perubahan nyata bagi tuntutan masyarakat. “Belasan tahun kita aksi di sini, tak pernah satu pun yang pernah dikabulkan,” ujarnya.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tersebut meminta jaminan yang lebih konkret dari anggota dewan dan mempertanyakan efektivitas penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat. “Kami ingin dapat jaminan konkret dari Bapak-Ibu dewan sekalian,” pungkasnya. (Fau)
Wartawan: Irvannof Zacky Aji (Mg)
BEM SB Gelar Aksi di DPRD Sumbar, Soroti Minimnya Kehadiran Anggota Dewan
