Oleh : Putri Wahyuni
(Mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam)
Di negeri yang menjunjung hukum, ternyata alam dijarah tanpa malu. Sungai dikoyak, hutan digunduli, bahkan tanah diracuni. Mirisnya, semua berlindung dibalik kata “pembangunan”. Tambang emas di Sumatra Barat tidak lagi menerapkan praktik petak-umpet. Sistem sudah melindungi pemilik tambang untuk tetap eksis.
Beragam media nasional aktif menyebutkan beragam penindakan tegas atas praktik tambang. Na’asnya tiada yang berubah. Alat berat terus bekerja, tambang tetap beroperasi, dan kerusakan terus meluas. Kehancuran semacam ini seharusnya berhenti, jika hukum benar benar diterapkan.
Regulasi yang ada sudah ditetapkan, namun kekurangan bukan terletak pada aturan. Problema terbesar bersembunyi dibalik penegakan hukum yang sengaja dibuat tumpul, demi hasil yang digenggam. Untuk keamanan, pemilik tambang harus merobek kantong celana guna mengeluarkan dana bernilai puluhan juta rupiah per alat berat setiap bulannya. Dari praktik ini, informasi kemudian bocor kepada pekerja tambang sebelum razia digelar. Akibatnya, alat berat diselamatkan dan lokasi tambang dikosongkan. Sehingga, razia hanya tinggal nama.
Ini bukan masalah kelalaian. Ini pengaturan.
Tindak buruk ini menunjukkan adanya ketidakadilan yang berselindung. Ternyata, hukum bukan untuk melindungi rakyat, tapi menjadi rumah untuk pemilik modal. Pahitnya lagi, yang memiliki uang dilindungi, dan yang menolak disingkirkan. Inilah wajah tambang ilegal yang sesungguhnya. Kejahatan dipupuk oleh kekuasaan yang dipelihara.
Lingkungan akan mulai membunuh manusia, racun merkuri mencemari sungai, tanah sudah tidak layak, dan kesehatan jangka panjang tidak ada yang tahu. Kejahatan merubah air menjadi sumber penyakit, dan alam harus membayar mahal untuk keserakahan yang tak pernah ia pinta.
Tambang ilegal hidup tentram di Sumatra Barat. Tidak ada yang menyangkal dengan berkata tidak paham. Semua itu dibungkus dalam keberanian kolektif untuk bungkam.
Lebih buruknya lagi, warga yang menolak akan menjadi korban. Berbagai tindakan intimidasi dan kekerasan harus ditelan masyarakat dalam mempertahankan haknya sendiri. Dunia seolah menunjukkan bahwa rakyat kecil tidak bisa membeli hukum yang sudah ditawar.
Kalaupun penindakan dilakukan, kasus hanya diproses singkat, dengan hukuman ringan, kemudian lenyap. Pekerja lapangan dikorbankan, sementara pemilik usaha aman berkeliaran. Sudah tumpulkah hukum di Indonesia?
Publik terus disuapi sandiwara. Razia diumumkan, pernyataan disampaikan, namun kejahatan tetap merambat terang-terangan. Tidak mungkin hal ini menyala tanpa restu yang berwenang. Sayangnya, dalang dari permainan tidak pernah dapat disentuh.
Tambang emas ilegal bukan hanya pelanggaran hukum. Inilah cerminan aib moral para penguasa. Begitu alam rusak, yang disalahkan rakyat kecil. Semua ini bukan kecelakaan, namun kegagalan sistem yang dipelihara uang.
Ini bukan pembangunan. Ini perampokan legal sebab ketakutan dan kebisuan penguasa. Alam dirampok, rakyat diinjak, dan kejahatan eksis begitu saja.
Kebohongan besar besaran bukan terletak pada penambangan ilegal. Jika tambang ilegal dikatakan kebohongan, lantas apa kabar dengan praktik sidak yang hanya dilakukan untuk menjaga stabilitas dan citra.
Negara yang berpihak pada masa depan adalah negara yang membunuh praktik suap dan tegas mematikan suap sampai akarnya. Amanat penugasan bukan hanya sekadar turun ke lapangan, namun faktanya lingkungan dibiarkan habis dibalik kata kompromi.
Karena kejahatan terhadap lingkungan merupakan penyakit turunan lintas generasi. Ketika sungai mati, hutan gundul, dan tanah sudah beracun, tidak akan ada lagi jabatan, uang dan berita yang mampu menolong. Yang tertinggal hanyalah penyesalan.
