Suarakampus.com- Aliansi Cipayung Padang soroti pertambangan, kerusakan ekologis, hingga penggunaan APBD dalam aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sumatera Barat, Kamis (25/6). Massa mendesak pemerintah menutup tambang ilegal serta mengalihkan anggaran renovasi rumah dinas pemerintah provinsi (Pemprov) untuk kebutuhan masyarakat terdampak bencana, Kamis (25/06).
Salah satu massa GMNI, Aldhy Darzan mengatakan salah satu tuntutan utama dalam aksi berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Menurutnya, Pemprov Sumbar harus mencari solusi atas dampak yang ditimbulkan aktivitas tambang, baik legal maupun ilegal.
Ia menegaskan tambang ilegal harus ditutup. Namun, pemerintah juga diminta menyiapkan alternatif pekerjaan bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan tersebut.
Selain persoalan tambang, berbagai kerusakan ekologis yang terjadi di Sumbar juga menjadi sorotan. Ia menilai pemerintah belum optimal dalam menangani dampak bencana ekologis yang dirasakan masyarakat.
Sementara itu Ketua HMI Padang, Michael Firmansyah mempertanyakan penggunaan anggaran pemerintah daerah, khususnya renovasi rumah dinas gubernur dan wakil gubernur. Besarmya anggaran renovasi menjadi perhatian di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
“Masyarakat masih menghadapi dampak bencana ekologis, sementara masih banyak sekolah yang mengalami kerusakan infrastruktur dan belum memiliki lingkungan belajar yang layak, terutama di daerah pelosok,” katanya.
Karena itu, mahasiswa meminta agar anggaran renovasi rumah dinas dibatalkan dan dialihkan untuk penanganan korban bencana ekologis serta perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak. Pemerintah daerah harus lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat daripada kenyamanan pejabat.
Michael juga mengkritik pemerintah yang dinilai lebih banyak menampilkan aktivitas melalui perjalanan dinas maupun media sosial dibanding menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami akan terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah daerah dan melanjutkan aksi hingga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan respons terhadap tuntutan yang telah disampaikan,” tutupnya. (Fau)
Wartawan : Zahra Mustika
